Presiden terpilih Joko Widodo disebut-sebut berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Kementrian apabila mengumumkan susunan Kabinet 2019-2025 sebelum pelantikannya pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu seperti disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.

Lantarannya, pasal 16 UU Kementerian Negara jelas mengatur bahwa pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah.

Pernyataan pengamat tata negara tersebut merujuk pada pertemuan sejumlah pimpinan redaksi media sebelumnya, dimana Presien Jokowi menyatakan bahwa susunan kabinet untuk pemerintahan 2019 - 2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Tetapi sepertinya ada misskomunikasi dan gagal paham dengan pengamat tersebut. Pasalnya, diundangnya sejumlah pimpinan redaksi terkait susunan kabinet periode 2019-2014 bukan untuk menyampaikan kepada publik nama-nama yang terpilih menduduki jabatan Menteri.

Namun, pertemuan itu untuk menjawab keingintahuan beberapa kalangan terhadap pilihan Jokowi-Ma’ruf atas Menteri-Menteri yang akan membantu program kerja Pemerintah selama 5 tahun ke depan.

Presiden Jokowi tentu saja akan menaati aturan hukum tentang Kementerian Negara dan masih akan fokus menyelesaikan kinerja Pemerintah di periode pertama.

Tak ada niatan Presiden untuk melanggar peraturan yang ada. Juga menabrak etika politik bila mengumumkan kabinet sebelum pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI.

Oleh karena itu, semua pihak juga diharapkan bersabar menunggu waktu tepat terkait kabinet Jokowi-Ma’ruf dan tidak membangun opini sesat yang dapat menimbulkan kegaduhan.