Saat ini gedung DPR sedang digoyang oleh banyaknya mahasiswa yang berdemo dan turun ke jalan, dari kemarin suasana telah memanas dengan teriakan anti nepotisme, oligarki, dinasti dan sebagainya.

Di tahun 2024 ketika pilkada akan kembali di gelar, ternyata ada RUU Pilkada yang membuat banyak orang terpana, semakin licik dan penuh intrik saja permainan politik demi kepentingan pihak tertentu itu kata sebagian orang, sebagian pihak mendukung apa putusan MK, sebagian lagi sibuk untuk sidang paripurna di DPR tentang RUU Pilkada yang sifatnya bisa dibilang tak urgent.

Lalu apa yang bikin mahasiswa turun ke jalan, berdemo secara terstruktur dan masif?



Sudah jelas DPR bermanuver mengabaikan putusan MK tentang RUU Pilkada ini, dimana kalau dilihat akan banyak partai bisa mengajukan jagoannya. Jadi diharapkan tidak ada calon yang melawan kotak kosong, demokrasi berjalan, bahkan calon independent bisa saja bermunculan. Bayangkan putusan MK itu membuka peluang Parpol tanpa kursi di DPRD bisa ajukan calon Kepala Daerah, wah asik gak tuh.

Tentu saja DPR yang banyak di isi orang partai yang sedang pusing tujuh kelililing, untuk apa koalisi kalau ternyata jagoannya punya kesempatan menang hanya sedikit, disinilah sidang paripurna diadakan untuk setidaknya menolak putusan MK.



Disinilah perlunya tekanan dari mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat agar hak mereka memilih di arena pilkada bisa beragam, maka dimulailah aksi demo yang sayang sekali ujungnya bisa dikatakan menjurus anarkis.

Sebenarnya demo sih sah-sah saja wong legal dan dilindungi undang-undang kok, tapi kalau ujungnya anarkis merusak fasilitas umum itu rasanya kok jadi gimana ya!

Hal yang ingin disampaikan menjadi efek yang kurang bagus bagi rakyat umum yang lain, karena banyak juga rakyat yang sebenarnya tak perduli siapa pemimpin mereka di masa depan.

Asalkan situasi kondusif, ekonomi mereka berjalan stabil, cari kerja mudah, harga bahan pokok murah, pungli tidak ada sepertinya banyak yang tutup mata dengan pemimpin yang berkuasa.



Mau pemimpinnya membentuk sistem pemerintahan monarki, tirani, oligarki, atau demokrasi banyak rakyat tak akan ambil pusing kalau kepentingan mereka sudah terpenuhi.

Tak heran banyak suara di masyarakat yang dulunya hidup kondusif dimasa Pak Suharto berkuasa agak dilema dengan zaman Reformasi saat ini, dimana sekarang korupsi menjamur dari hulu hingga hiir.

Andai saja RUU perampasan aset tipikor dan koruptor dihukum mati yang disidangkan oleh DPR lalu disahkan, mungkin bisa saja mahasiswa akan duduk bersama makan gratis bersama anggota dewan yang terhormat.

Tapi sekali lagi politik ini kepentingan, kalau tidak menguntungkan untuk apa sidang. Maka daripada demokrasi setengah hati kaya begini lebih baik kembalikan saja seperti dulu dimana pemilu hanya memilih partai sebagai wakil rakyat, lalu setelah itu beres.



Biar penguasa utama yang mengatur bawahannya agar selaras dan sejalan satu komando, lain halnya kalau mau dipakai sistem serikat, di mana beberapa negara bagian yang tidak berdaulat bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Dalam sistem serikat, setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri, tapi kekuasaan penuh berada di tangan pemerintah pusat.

Kalau seperti ini takutnya ada Gubernur yang menaikkan pamor dengan propaganda agamis, sederhana, lalu seringkali melawan aturan pusat karena tak sejalan dengan idiologinya bisa repot itu Pak Presiden hehehe...

Tapi sekali lagi dengan hasil demo 98, yang ternyata pemimpin terpilih tak lebih baik dari masa lalu banyak rakyat tak mau ambil pusing dengan kebijakan politik kaum elite saat ini yang boroknya memang terlihat, karena dari dulu memang begitu.

Yang penting dapur ngebul, subsidi lancar, esok hari jatah jajan ada dan bebas hutang pinjol, rakyat tutup mata dengan kondisi negaranya.

Bahkan lucunya ada juga loh yang masih bernostalgia ketika negara ini masih bernama Hindia Belanda. Karena bagi sebagian rakyat dimasa itu hidupnya tercukupi, sekali lagi nasionalisme saat ini erat kaitannya dengan periuk nasi.



Ketika periuk nasi terancam maka pemberontakan akan terjadi, jadi berhati-hatilah para pemimpin. Bisa saja nantinya DPR dibubarkan karena memang tak diperlukan oleh rakyat, cukup memilih Presiden beres, nanti Presiden yang akan mengatur semuanya dengan kekuatan absolute, waduh gimana ini gan.

Jadi sekali lagi, demo terjadi karena bisa saja kepentingan dari mahasiswa itu sedang terancam. Mereka lulus nanti tentunya ingin juga jadi pemimpin, setidaknya ikut masuk dalam partai, atau bisa saja trend cuma ikut-ikutan sedangkan ketika ditanya demo buat apa langsung plonga plongo, tapi intinya sih demo kali ini bagus juga, bayangkan kalau hanya sedikit calon yang mendaftar ya kurang seru juga sih, karena pilihannya dia lagi ehh dia lagi, kaya gak ada orang lain aja yang bisa memajukan daerahnya.



Tapi itu hanya opini pribadi saja, bisa saja bertolak belakang dengan opini netizen yang lain, tentunya punya kepentingan masing-masing demi kepentingan pribadi.

Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. Ane c4punk pamit undur diri, See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"


Tulisan : c4punk@2024
referensi : 1, 2, 3
Pic : google