Mahalnya biaya kuliah (Uang Kuliah Tunggal/UKT), benar-benar meresahkan calon mahasiwa dan orang tuanya. Lebih disayangkan lagi, 2 menteri Jokowi usulkan utang.

Kejadian ini adalah tamparan bagi pemerintahan Jokowi yang gagal memberikan layanan pendidikan yang murah namun berkualitas. Sesuai amanat UU 1945.

Celakanya lagi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim malah mengusulkan gagasan yang tidak substansial memecahkan masalah. Yakni, utang biaya kuliah atau student loan.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, student loan atau pinjaman biaya kuliah justru akan membebani mahasiswa dan orang tuanya di kemudian hari.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mencari cara yang lebih cerdas ketimbang sekedar student loan untuk mengatasi tingginya biaya UKT.

Apalagi, kata dia, anggaran pendidikan sangat besar yakni Rp665 triliun pada 2024. "Ini betul-betul solusi yang paling ujung. Alokasi anggaran 20 persen mandatory spending yang setara Rp665 triliun, kalau sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, saya kira skema student loan tidak dibutuhkan," ujar Syaiful, dikutip Sabtu (25/5/2024).

Syaiful menilai, pemerintah seharusnya menggunakan anggaran pendidikan yang besar untuk mencegah kenaikan biaya UKT dan memberikan keringanan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, terutama di universitas negeri.

"Tidak relevan kita ngomongin soal kenaikan UKT terutama di kampus-kampus negeri kita, yang relevan sebenarnya kita ngomongin bahwa perguruan tinggi negeri harus menjadi tempat mudah bagi anak-anak muda untuk bisa mengakses kuliah," jelasnya.

Sebelumnya, Nadiem mengatakan siap memperjuangkan program pinjaman biaya kuliah atau student loan. Tentu saja, gagasan ini harus dibicarakan dan dibahas detail di Kementerian Keuangan.

"Itu masih perlu pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun detail yang bisa saya umumkan sekarang. Baru tahapan diskusi," kata Nadiem, Selasa (21/5/2024).

Baca Juga:

Studi Banding ke Swedia, DPR Belajar Program Makan Siang dan Susu Gratis

Mendengar gagasan student loan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku belum ada informasi apapun dari pihak Nadiem ke Kementerian Keuangan.

"Belum mendapatkan informasi dan proposalnya jadi aku belum bisa komentar balik," beber Sri Mulyani, Rabu (22/5/2024).

Akhir Januari lalu, Sri Mulyani sendiri sempat membuka wacana soal pembentukan program student loan resmi dari pemerintah.

Hal ini menanggapi hebohnya tawaran pembayaran uang kuliah menggunakan jasa peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dia sempat meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Kementerian Keuangan untuk membahas pengembangan student loan. Pada saatnya nanti keputusan akan diumumkan.

Baca Juga:

10 Juta Gen Z Indonesia Menganggur, Airlangga Malah Banggakan Ekonomi Tertinggi di G20

"Terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sekarang sebetulnya sedang membahas dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk kemungkinan mengembangkan yang disebut student loan," kata Sri Mulyani.

https://www.inilah.com/mahalnya-biay...a-ngutang-saja

Gak suruh ngojol aja mas