Siapa Penyiksa Warga Papua dalam Drum?
Komnas HAM menilai video penyiksaan bisa memicu konflik.

Massa dari Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua melakukan aksi di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (3/3/2023). (ilustrasi)
Oleh Bambang Noroyono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Video penyiksaan keji terhadap warga Papua yang dimasukkan dalam drum air jadi sorotan belakangan. Siapa sedianya oknum pelaku tindak kekerasan brutal tersebut.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cenderawasih Letnan Kolonel (Letkol) Candra Kurniawan mengatakan, internalnya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait video tersebut. Dikatakan dia, tim di internal pun belum dapat memastikan apakah video tersebut benar, atau cuma hasil editan.

“Potongan-potongan video tersebut, masih ditelusuri, baik tentang kejadian sebenarnya berada di mana, dan kapan, sehingga tidak terjadi simpang siur,” begitu ujar Letkol Candra saat dihubungi Republika dari Jakarta, Jumat (22/3/2024).


Kata dia, dari penelusuran sementara ini, bisa saja bahwa pelaku dalam video tersebut adalah warga biasa yang menggunakan atribut-atribut TNI. “Karena itu saat ini kita lakukan penelusuran, dan konfirmasi di lapangan,” ujar dia.

Namun, kata Letkol Candra, dari informasi yang beredar di internal TNI, ada tudingan bahwa video tersebut dilakukan oleh prajurit dari Satgas Yonif 300/R dan terjadinya di Ilaga, Kabupaten Puncak. Namun, dikatakan dia, selama ini, tidak pernah ada resistensi masyarakat Papua di Ilaga terhadap kehadiran Satgas Yonif 300/R.

Dia menegaskan, dari penelusuran jika ditemukan fakta bahwa pelaku dalam video tersebut adalah para prajurit TNI, institusinya tak bakal segan melakukan penghukuman. “Apabila memang benar pelaku itu adalah prajurit TNI, maka prajurit tersebut kami pastikan akan ditindak tegas, dan diproses secara hukum. TNI seperti lembaga atau institusi lainnya yang menjunjung tinggi hukum dan penegakan HAM,” begitu sambung dia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam tindakan tak manusiawi oknum yang terekam video melakukan penyiksaan terhadap warga biasa di Papua. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menegaskan peristiwa penyiksaan terhadap warga biasa tersebut bakal menambah catatan buruk pendekatan cara-cara militer yang tak manusiawi terhadap masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Atnike mengingatkan komitmen pemerintah untuk segera memperbaiki strategi keamanan yang militeristik di wilayah Papua menuju pola yang lebih humanistik. “Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut karena akan menambah rentetan korban kekerasan akibat konflik di Papua yang diduga merupakan penyiksaan oleh aparat keamanan (TNI),” begitu kata Atnike dalam siaran pers Komnas HAM yang diterima di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Komnas HAM kata Atnike menaruh perhatian serius terkait dengan adegan penyiksaan oleh personel TNI terhadap seorang warga Papua tersebut. Dan mendesak pemerintah, agar memerintahkan TNI melakukan penegakan hukum terhadap para personelnya yang melakukan aksi-aksi tak manusiawi tersebut. “Komnas HAM berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan proses penegakan hukum yang adil terhadap kasus tersebut. Dan Komnas HAM terus mendorong agar pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua,” ujar Atnike.

Menurutnya cara-cara militeristik, dan aksi-aksi yang brutal terhadap masyarakat asli di Papua hanya bakal semakin meninggikan intensitas kekerasan di Bumi Cenderawasih. Peristiwa penyiksaan tersebut, pun dikhawatirkan bakal memunculkan sikap yang berujung pada kekerasan-kekerasan lanjutan. Dari informasi yang sampai di Komnas HAM, kata Atnike peristiwa penyiksaan terhadap warga Papua itu, terjadi di kawasan Puncak, Papua Tengah.

“Untuk itu Komnas HAM meminta semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik di Papua,” begitu ujar Atnike.

Pegiat HAM Papua Theo Hasegem mengirimkan kepada Republika dua potongan video penyiksaan tersebut. Theo sendiri mengaku belum mengetahui siapa warga sipil yang terekam mendapatkan penyiksaan.

Theo pun mengaku belum mengetahui apakah warga Papua dalam video tersebut ada kaitannya dengan kelompok separatisme bersenjata. Namun, kata dia, dua rekaman video yang sampai kepadanya menunjukkan bentuk penyiksaan yang tak manusiawi dilakukan orang-orang dengan pakaian alat militer terhadap warga Papua yang tampak bertelanjang dada.

Dalam video pertama, Theo mengatakan, seorang Papua dengan kondisi telanjang dada dimasukkan ke dalam sebuah drum yang berisi air. Theo mengatakan pria Papua itu seperti dalam kondisi tangan terikat. Di sekeliling drum berisi air tersebut, sekitar empat orang yang mengenakan atribut TNI memukuli sampai babak belur wajah laki-laki Papua tersebut.

“Korban Papua tersebut disiksa dengan kepala dan wajahnya dipukuli berkali-kali sampai berdarah-darah. Dan satu anggota TNI lagi terlihat mencambuk, dan menendang ke arah wajah korban Papua tersebut sampai berdarah-darah tidak berdaya,” begitu ujar Theo.

Dalam video pertama yang berdurasi sekitar dua menit tersebut, para anggota TNI yang melakukan penyiksaan itu, pun melakukan aksinya sambil memaki-maki pria Papua tersebut dengan kata-kata binatang. Di dalam video tersebut, tampak memang seorang anggota TNI yang berusaha untuk menyudahi aksi tersebut.


Tangkapan layar penyiksaan terhadap warga Papua yang beredar di media sosial. - (Dok Republika)
Namun, dalam video kedua yang diterima oleh Theo menampilkan adegan yang lebih mengerikan, yaitu berupa rekaman yang memperlihat pria Papua yang sudah tak berdaya tersebut disayat-sayat bagian punggungnya dengan menggunakan bayonet atau sangkur.

Bahkan, dalam video kedua tersebut, pisau militer itu digunakan untuk menusuk-nusuk bagian pundak belakang pria Papua yang sudah terkulai lemas babak belur. Kata Theo, dari rekaman video kedua itu, air yang berada di dalam drum yang semula tampak biru di video pertama menjadi merah dalam rekaman video kedua.

Hal tersebut kata Theo menandakan darah yang keluar dari tubuh pria Papua korban penyiksaan itu yang tumpah dan bercampur dengan air di dalam drum tersebut. “Itu sebuah bentuk penyiksaan yang sangat keji. Saya minta TNI harus menghukum anggotanya,” ujar Theo. Menurut dia, diduga rekaman video tersebut dilakukan oleh personel militer di Yahukimo, Papua Pegunungan
https://news.republika.co.id/berita/...pua-dalam-drum



ULMWP dan sejumlah organisasi tuntut Indonesia hukum tegas anggota TNI penyiksa di Puncak

Jayapura, Jubi – Hari ini Jumat 22 Maret 2024 publik telah dikejutkan dengan beredarnya dua cuplikan video terkait penyiksaan sadis tidak berperikemanusiaan yang diduga dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Anggota TNI di Kabupaten Puncak, Papua.
Korban tersebut dimasukkan di dalam drum warna biru yang terisi penuh dengan air. Lalu ia disiksa dan dipukul bergantian oleh aparat TNI, hingga badan korban disayat dengan pisau hingga korban mengalami luka yang serius.

Dari video yang beredar itu, di bagian kepala korban sudah penuh dengan luka-luka berlumuran darah akibat pukulan..

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada Jumat, (22/3/2024) menyatakan hal itu sesuai laporan awal yang diperoleh. Peristiwa tersebut terjadi pada 3 Februari 2024 lalu yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dari Satgas Pamtas Yonif 330/BWJ di Kabupaten Puncak, Papua.

Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni kepada Jubi mengatakan, pada saat itu dalam penyisiran anggota Pemtas Yonif 330 telah menangkaptiga orang Papua yang namanya masih dalam tahap konfirmasi. Korban dibawa ke Pos TNI kemudian dilakukan interogasi dan terjadilah penyiksaan terhadap korban.

“Setelah itu, saat diserahkan ke Polres Puncak Papua sudah dalam keadaan luka-luka maka Kasat Reskrim saat itu menyarankan di bawa ke rumah sakit Ilaga di mana akhirnya salah satu dari mereka meninggal dunia sedangkan dua lainnya dikembalikan kepada keluarga mereka,” ujar Menase Tabuni.

Tabuni menegaskan, peristiwa penyiksaan sadis terhadap tiga orang korban yang diketahui publik melalui dua cuplikan video hari ini merupakan potret terkecil dari apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama 61 tahun yaitu sejak Mei 1963 hingga Maret 2024 atau terjadi selama keberadaan Indonesia di West Papua.

Dalam kurun waktu tersebut ancaman genosida, etnosida dan ekosida sudah didepan mata bagi bangsa Papua. Publik pasti akan mengenang kembali beberapa peristiwa penyiksaan dan pembunuhan tidak manusiawi pada rakyat sipil Papua telah menjadi perhatian setelah dipublikasikan melalui cuplikan video di sosial media.

Ia menjelaskan, kasus sadis yang dilakukan Indonesia melalui aparat keamanan seperti pada 13 Agustus 2009, di Serui West Papua anggota Brimob Polda Papua melakukan penembakan dan penyiksaan yang menyebabkan terbunuhnya Yawan Wayeni.

Pada 27 Mei 2010, di Puncak Jaya, West Papua, Anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap dua orang warga sipil Papua, (Telenggen Gire dan Tunaliwor Kiwo atau Anggen Pugukiwo). Mereka disiksa Anggota TNI dengan diikat menggunakan tali jemuran dan disundut kemaluannya menggunakan bara api. Korban juga sempat ditutup wajahnya memakai plastik kresek warna hitam.

Pada 8 Desember 2014, di Pania West Papua, Anggota TNI telah menembak mati lima orang Papua (Otianus Gobai, Simon Degei, Yulian Yeimo, Abia Gobay dan Alfius You).

Pada Juni 2021, di Merauke West Papua, dua anggota TNI AU telah melakukan kekerasan fisik terhadap Steven Yadohamang di depan warung bubur ayam milik salah satu pedagang dari warga Indonesia. Pada 22 Agustus 2022, di Timika West Papua anggota TNI melakukan tindakan tidak berperikemanusiaan dengan melakukan mutilasi terhadap 4 warga sipil orang Papua (Arnold Lokbere, Lemanion Nirigi, Iryan Nirigi dan Jenius Tini).

Menyikapi situasi ini dan peristiwa penyiksaan terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak Papua, Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni dengan tegas menyatakan mengutuk keras tindakan militer Indonesia terhadap warga sipil seperti ini di West Papua.

“Tindakan macam ini telah melanggar nilai kemanusiaan. Hukum manapun tidak membenarkan tindakan penyiksaan keji seperti terlihat dalam dua cuplikan video yang sedang viral,” ujarnya tegas.

Sebagai tindak lanjut dari keprihatinan dan desakan berbagai pihak komunitas internasional atas fakta pelanggaran HAM di West Papua oleh Pemerintah Indonesia termasuk laporan sekretaris penasehat pelapor khusus Dewan HAM PBB sehubungan dengan situasi ancaman genosida di West Papua maka ia menyerukan agar Komisi Tinggi HAM PBB, segera membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM dan ancaman genosida pada Bangsa Papua.

ULMWP juga meminta rakyat bangsa Papua bangkit melakukan upaya pembelaan diri secara konkrit sebagai upaya membela diri atas setiap kejahatan dan ancaman nyata yang terus terjadi pada orang Papua di atas tanah leluhurnya.

Sementara, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengatakan, pelaku penyiksaan segera diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab dilakukan dengan sadar.

“Yang lebih sadis adalah mengalami pukulan, disayat pakai pisau oleh aparat TNI dengan bergantian, dan sambil mengatakan ‘angkat muka, angkat muka, angkat muka anjing, dasar,” katanya menirukan.

Perlakuan tersebut kata dia, tidak jauh berbeda dengan orde lama dan orde baru di mana Indonesia menggerakkan militer operasi di seluruh tanah Papua.


“Dari waktu ke waktu Indonesia perlakukan kami seperti binatang,” ucapnya. (*)
https://jubi.id/polhukam/2024/ulmwp-...ksa-di-puncak/



Para anggota sebaiknya jangan merekem intrograsi atau lainnya karena berpotensi bocor oleh pihak OPM karena sering kali pihak sana nyebar video kegiatan TNI di operasi lapangan padahal bagaimana bisa mereka dapat kalau bocor dari grup TNI?
terlebih perkembangan AI bisa jadi digunakan OPM untuk membuat narasi video penyiksaan dan pembantaian oleh TNI dengan kualitas sangat bagus . Mungkin ini bisa terjadi beberapa tahun mendatang yang berpotensi menyulutkan kemarahan masyarakat Papua