Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

GemaindAvatar border
TS
Gemaind
Aria Bima PDIP: Tidak Ada Urusan Hak Angket dengan Pemakzulan Jokowi


Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima mendorong penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Namun, ia menegaskan, penggunaan hak angket ini bukan untuk memakzulkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Sebagai hak konstitusional DPR, hak angket perlu digunakan lantaran pelaksanaan Pemilu 2024 berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, karena banyak dugaan kecurangan yang terjadi.

"Hak angket silakan itu menjadi kajian usulan kawan-kawan DPR untuk digulirkan menjadi suatu mekanisme fungsi pengawasan, tidak ada urusan angket dengan pemakzulan (Presiden Jokowi)," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2024).

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan, penggunaan hak angket ini sekaligus untuk menyelidiki apakah ada kementerian yang terlibat untuk kepentingan elektoral pasangan tertentu.

Termasuk untuk menyelidiki apakah benar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi instruksi kepada penjabat (Pj) gubernur, bupati, kepala desa untuk kepentingan elektoral pasangan tertentu.

Menurutnya, semua kecurigaan bisa dijawab oleh pemerintah.PDIP sampai hari ini masih hati-hati untuk menggunakan hak angket.

Pihaknya juga masih melakukan kajian secara akademis mana wilayah yang perlu diangket."Kita masih betul-betul mengkaji secara akademis mana wilayah angket. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan politis," ucap Aria.

Komen TS

PDIP kok jadi melempem kayak gini ya? Dulu bilang mo memakzulkan Jokowi, mendiskualifikasi paslon 02, membubarkan KPU, Bawaslu, MK dll.

Kami pendukung AMIN sangat berharap PDIP tetap pada jalan ninjanya, yaitu untuk memakzulkan Jokowi, mendiskualifikasi Paslon 02 dst. Hanya ini jalan terbaik menuju kemenangan Habib Anies Baswedan sabagai Presiden (Khalifah) ke 2024.
Diubah oleh Gemaind 06-03-2024 15:23
Reikouki
sudarmadji-oye
stevadi84
stevadi84 dan 3 lainnya memberi reputasi
4
597
40
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
adnninAvatar border
adnnin
#7
Keributan pasca pemilu saat ini bukan hal yang pertama,
Ini juga terjadi di 2019.

Dimana pdip nyaris menggunakan instrumen negara untuk membantai2 pendukung prabowo.

Untungnya, hal ini dihentikan oleh dua orang negarawan: jokowi yang berusaha merangkul pihak yang kalah, dan prabowo yang menerima kekalahan, walaupun sedikit telat, setelah timbul korban.

Saat ini bila kubu 01 dan 03 bergabung,
maka akhir yang damai seperti 2019 akan sulit dicapai,
Karena senegarawan apapun kubu satunya,
ada seorang nenek lampir, seorang kakek lampir, dan dua orang gila kuasa bergabung di kubu satunya.

Paling tidak, kita wajib mensyukuri satu hal:
Bahwa instrumen negara yang saat ini masih dikuasai PDIP hanyalah DPR.
Maka yang mereka hanya bisa lakukan adalah hak angket.

Bayangkan bila yang mereka pegang masih TNI+ Polri.
Bisa terjadi genosida masal terhadap 58% rakyat indonesia.

Siapapun yang jadi presiden nantinya,
Saya yakin kita semua bisa sepakat:
Jangan sampai pernah ada lagi dalam sejarah- instrumen negara apapun dikuasai PDIP.

daddydaddydoo
daddydaddydoo memberi reputasi
1
Tutup