Soal Dana Makan Siang Gratis, Airlangga: Kami Usulkan Pola Pendanaannya Pakai Skema Dana BOS


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa anggaran pembiayaan program makan siang gratis yang diusung kubu Prabowo-Gibran.

Di mana, dana program ini akan bersumber dari APBN dengan skema pola pendanaan melalui Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

Adapun dana BOS berasal dari anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


Hal itu disampaikan Airlangga saat simulasi program makan siang gratIs di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Menurut Airlangga nantinya pola pendanaan program ini akan melalui BOS Spesifik atau Bos Afirmasi.

BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh kementerian.

Baca: Sandiaga Beri Sinyal Kuat Merapat ke Paslon 02, Ucapkan Terima Kasih ke Ganjar-Mahfud

Airlangga menjelaskan nantinya dana program makan siang gratis itu akan langsung disalurkan ke rekening sekolah.

Menurutnya akan ada rekening terpisah antara penyaluran BOS Reguler dan BOS Spesifik.

Tujuannya, menurut Airlangga agar ada evaluasi dan pemantauan yang jelas atas pembiayaan program tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan program ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap jika Prabowo-Gibran benar terpilih dalam Pilpres 2024 ini. Sehingga program ini diperkirakan baru akan menelan biaya sebesar Rp 100‐120 triliun yang masih bisa ditekan menjadi Rp 50-60 triliun pada tahun pertama pemerintahan pasangan itu.

"Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia," kata Budiman

Budiman mengaku progran ini dijalankan hanya 'bermodal' dana dari APBN tanpa sumber lain. Meski begitu, ia menilai nilai anggaran ini masih bisa ditekan 40‐50% jika pemerintah memanfaatkan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 Triliun saja," terangnya.

Berkat itu juga Budiman semakin percaya diri jika program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran ini dapat dijalankan tanpa membebani keuangan negara meski hanya bermodal APBN.

"Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," ungkapnya.

Secara rinci Budiman mengaku program ini dapat menghabiskan hingga 6,7 juta ton beras per tahun; 1,2 juta ton daging ayam per tahun; 500 ribu ton daging sapi per tahun; 1 juta ton daging ikan per tahun; 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun; dan berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan lainnya.

Menurutnya kebutuhan pangan ini dapat terpenuhi dalam negeri asalkan pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah (pemda), petani, nelayan, hingga peternak di seluruh penjuru RI.

Sebab ia memperkirakan sekitar 10 ribu desa bisa dilibatkan untuk memproduksi padi; sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah; 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar.

Lalu menurut Budiman masih ada ribuan desa lainnya yang nantinya bisa ikut dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak guna penyediaan program makan siang gratis.

"Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini. Sementara industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian," terangnya lagi.

Untuk itu ia merasa ke depannya pemerintah perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintahan daerah agar bisa menyiapkan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Sebab salah satu kunci keberhasilan 'pemangkasan' biaya program ini hingga 40-50% tadi pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya.

"Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan pemerintah-pemerintah desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini," ungkap Budiman.

https://video.tribunnews.com/view/70...pakai-dana-bos