CNN Indonesia
Sabtu, 03 Feb 2024 12:40 WIB
Bagikan:

Dewan guru besar, rektor, hingga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyerukan pesan kebangsaan dan imbauan moral 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban'. (CNN Indonesia/Tunggul)
Yogyakarta, CNN Indonesia -- Gelombang kritik para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo terus membesar. Terbaru, dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban'.
Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY, Akif Khilmiyah disebutkan bahwa eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini.

"Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri," bunyi pernyataan yang dibacakan di depan Gedung AR. Fachrudin, UMY, Bantul, Sabtu (3/2).

Puncak dari itu semua, lanjut Akif, adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi jelang Pemilu 2024 tanggal 14 Februari nanti.

Alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, menurutnya, para penguasa negeri ini justru terlihat ambisius dan sibuk mengejar serta melanggengkan kekuasaannya.

"Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati," kata Akif.

Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi, para penyelenggara negara di Indonesia semestinya menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara bagi warga negara. Tanpa itu semua, lanjutnya, RI akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal.

"Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal," ungkapnya.

Oleh karenanya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.

"Mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius," lanjut Akif membacakan tuntutan guru besar dan civitas academica UMY.

Kemudian, mereka juga menuntut para aparat hukum, yakni polisi dan kejaksaan dan birokrasi agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Demikian pula KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya dituntut agar bersikap independen.

Selanjutnya, mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024. Mereka dituntut lebih mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.

Kelima, menuntut lembaga peradilan yakni MA dan peradilan di bawahnya, MK bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.

Terakhir, menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip- prinsip konstitusi.

Gelombang kritik dari kampus semakin meluas
Sebelumnya, kampus-kampus membuat petisi untuk Jokowi. Dimulai dari UGM yang merilis petisi Bulaksumur karena kecewa terhadap salah satu lulusan ya itu.

Lalu, protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo di kampus-kampus semakin meluas. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyerukan 'Indonesia Darurat Kenegarawan'

Pada Jumat (2/2) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi.

Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.

Sementara itu, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.

Istana sendiri telah merespons gelombang suara dari kampus.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu. Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2).

Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

(kum/isn)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-negara-gagal.

Jika Tuntutan Tidak Diterima, Unpad Ancam Turunkan Mahasiswa untuk Desak Jokowi


Civitas Akademika Unpad sampai petisi seruan untuk Presiden Jokowi. (Foto: Ist)
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) menyampaikan petisi seruan "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).

Petisi seruan yang disampaikan para guru besar, dosen, dan mahasiswa Unpad itu berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Senat Akademik Unpad, Prof Ganjar Kurnia mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, Civitas Akademika Unpad menyerukan agar pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

"Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten," ucap Ganjar.

Ganjar juga meminta, Jokowi dan para elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.

"Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu," katanya.

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.

"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," tuturnya.

Ganjar mengatakan, Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

"Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara," bebernya.

Pihaknya juga mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti.

"Demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," imbuhnya.

Ganjar menyebut, tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan kebenaran yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Banyak orang yang bertanya juga kenapa baru sekarang, saya kira untuk menyampaikan sesuatu kan tidak perlu kapan pun bahkan ada hadist yang mengatakan kalau pun besok kiamat kalau memungkinkan hari ini bisa menanam kita tanam saja," ungkapnya.

"Jadi ini tidak ada yang terlambat menurut kita, seperti lari maraton dan estafet lah kita terus menerus melaksanakan ini antar generasi dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi mengatakan, gerakan ini muncul setelah pihaknya merasakan kegelisahan terhadap peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang belakangan ini terjadi.

"Intinya ini merupakan sebuah moral yang bagi kami ini bagian dari tanggung jawab dari para kaum intelektual, kami beri judul sebagai menyelamatkan negara hukum yang demokratis, tatis dan bermartabat jadi seruan seruan itu merupakan refleksi, perwujudan dari pola ilmiah pokok Unpad yang sudah kami miliki selama berpuluh tahun," kata Susi.

Susi memastikan, gerakan tidakan ada tekanan ataupun desakan dari pihak manapun. Pihaknya menegaskan, gerakan ini merupakan buah pemikiran dari para guru besar Unpad.

"Kemudian yang meneguhkan hati kami para guru besar yaitu para pimpinan ada di belakang kami. Prof Ganjar sebagai Ketua Senat Akademik kemudian juga Pak Rektor itu juga ada di belakang kita jadi semua ini merupakan influsifitas jadi semua itu tergabung di dalam seruan ini, baik dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni," tuturnya.

Susi juga memastikan, Civitas Akademika Unpad akan terus menyuarakan kebenaran yang secara etika akademi itu bermasalah.

"Kita akan terus menerus dengan berbagai kegiatan jadi tidak bergantung kepada apapun. Selama ada yang kami anggap secara etika akademik bermasalah ya kita suarakan terus menerus, tiada akhir," ucapnya.

Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan.

"Jadi kita terus menerus mengingatkan ketika para proses penyelenggara negara dan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan dengan asas, prinsip, etika dan hukum," tegasnya.

Pihaknya pun menjamin, para mahasiswa Unpad akan turun ke jalan jika petisi seruan ini tidak diindahkan oleh pemerintah.

"Tentu. Kalau misalkan guru guru besar tiap wilayahnya sudah bersuara, api apinya sudah menyala, bukan tidak mungkin mahasiswa tidak turun ke jalan, bukan tidak mungkin hari tenang dijadikan tidak tenang oleh mahasiswa, oleh masyarakat kalau seruannya tidak didengar, tidak diindahkan," tandasnya.

https://bandungraya.inews.id/read/40...desak-jokowi/5


Ratusan LSM dan Tokoh Masyarakat Ramai-ramai Buat Petisi Kritik Jokowi


Aksi Kamisan suarakan pemilu jujur dan adil.( CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo dikritik habis-habisan. Petisi dari berbagai tokoh masyarakat, LSM, hingga civitas akademik juga muncul yang semuanya dilayangkan agar Jokowi kembali ke koridor demokrasi.
Baru-baru ini, sebanyak 145 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat petisi yang isinya protes sekaligus mempermasalahkan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Selain 145 LSM, sebanyak 130 individu atau tokoh juga bergabung dalam pembacaan petisi yang digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/2) petang. Pembacaan petisi ini memang dilakukan dalam Aksi Kamisan yang sudah digelar sejak bertahun-tahun lalu.

Dalam pembacaan petisi itu mereka menyebut Indonesia adalah milik semua warga negara bukan buat segelintir orang, kelompok, atau keluarga. Seluruh kepentingannya adalah untuk masyarakat, warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, kekuasaan pun tak boleh dimonopoli oleh segelintir orang. Sebab hal ini telah mencederai cita-cita bangsa yang telah dibangun sejak dulu.

"Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini," tulis Koalisi dalam siaran persnya dikutip Jumat (2/2).

Pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo pun dianggap tak memenuhi standar kepentingan rakyat. Tak ada satupun kepentingan rakyat yang diwakilkan dari langkah politik tersebut.

Prabowo juga disebut tak layak mencalonkan diri sebagai presiden. Hal ini karena rekam jejaknya di masa lalu yang terlibat dalam pelanggaran HAM 1997-1998.

LSM yang turut berpartisipasi dalam petisi ini yakni Imparsial, WALHI, ELSAM, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Centra Initiative, SETARA Institute, PERLUDEM, HRWG, ICJR, hingga Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Sementara sejumlah individu yang terlibat di antaranya Suciwati Munir, Sumarsih, Paian Siahaan, Romo Frans Magnis Suseno, Halida Nuriah Hatta, Petrus Hariyanto, Butet Kartaredjasa, Riri Riza, Happy Salma, Faisal Basri, dan lainnya.

(tst/bac)

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...kritik-jokowi.

Aksi di kampus-kampus dan LSM mengkritik Presiden Jokowi