Kritik Keras Fahri Hamzah ke Mahfud MD: Berani Ngomong Dong, Saya Mau Menegakkan Hukum Tapi Dihambat


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD mengaku mencari momen yang tepat untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam.

Mahfud MD buka-bukaan saat menjawab pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Sebelum menjelaskan soal niatnya mengundurkan diri, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai Mahfud D tidak pantas melakukan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal ini lantaran dirinya masih menjadi bagian dari pemerintah.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa (23/1/2024).

Fahri mendesak Mahfud tidak perlu mencari alasan yang mengada-ada seperti conflict of interest untuk mundur dari pemerintahan. Pasalnya, Mahfud dianggap membelot dari pemerintahan Jokowi dan perlu keluar dari kabinet.

"Enggak usah cari alasan lain, mundur itu karena saban hari menyerang kebijakan yang harusnya dipuji," ucap Fahri.

Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.

Kemudian, terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Fahri menyebut maka hal itu merupakan kesalahan Mahfud sendiri.

"Termasuk juga tadi tentang tuduhan tambang-tambang izin itu diberikan dengan serampangan lalu kalau kemudian apa Mahfud mengatakan susah untuk mengatasinya kan beliau menkopolhukam. Beliau bisa
panggil Jaksa Agung bisa panggil Kapolri, itu kan tugasnya dia ketua koordinator penegak hukum, pernah nggak" kata dia.

"Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia," ujar Fahri.

"Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih gak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" kata Fahri. 

"Ya, saya nggak ngerti, mungkin momentumnya kapan mundur apakah Pak Mahfud merasa malu, karena sebagai Menko Polhukam dikasih skor 5 sama Pak Ganjar Pranowo kan mungkin seperti itu. Atau apa mungkin ada momentum lain dipermalukan lagi seperti itu baru mundur," imbuhnya.

https://www.google.com/amp/s/m.tribu...-tapi-dihambat