Spanduk penolakan atas kenaikan retribusi atau uang sewa lapak di area jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang, dipasang sejumlah pedagang sebagai bentuk protes lantaran kebijakan yang tidak manusiawi.

Pasalnya, para pedagang ditekan membayar sewa lebih dari dua kali lipat saat situasi pasar sedang sepi dan tak ada pemasukan.

Ironisnya, pihak Sarana Jaya yang menaungi mereka tega memberikan ultimatum pengusiran apabila pedagang tak sanggup membayar uang sewa tersebut.

"Bahasanya enggak enak. Kalau enggak setuju silakan kosongkan saja," ujar Jimmy selaku Ketua Paguyuban pedagang JPM Tanah Abang kala menirukan jawaban Sarana Jaya, Kamis (18/1/2024).



Jimmy mengatakan, ia tak mengerti dengan jalan pikiran pengelola JPM yang menaikkan harga sewa sangat tinggi.

Bahkan, mereka tak memberikan ruang suara bagi pedagang JPM Tanah Abang untuk menyalurkan aspirasinya.

Padahal, mereka hanyalah pedagang kecil yang sebelumnya diberi ruang oleh Gubernur Anies Baswedan untuk berjualan, namun dengan harga sewa yang murah.

"Semua teman-teman media tahu, bahwa seluruh pasar di Jakarta khususnya Tanah Abang, semua mengalami penurunan daya beli, pengunjungnya juga sepi," kata Jimmy kepada wartawan, Kamis.

Dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba kami dikagetkan dengan rencana bahwa akan ada kenaikan harga service charge (biaya layanan) sebesar Rp 1.443.000 yang tadinya Rp 560.000," lanjutnya

Artinya, kata Jimmy, kenaikan tersebut sangatlah tidak masuk akal, lantaran nominalnya sudah lebih dari 100 persen.

Hal yang baru mereka rasakan saat kepemimpinan DKI Jakarta dipegang Heru Budi Hartanto.

"Tapi sepertinya pengelola tidak mau tahu, tidak mendengar, tidak mau mendengar apa yang kami minta," ungkap Jimmy lirih.

"Padahal pedagang JPM ini pedagang kecil, UMKM yang difasilitasi Gubernur Anies Baswedan saat itu untuk menempati tempat di sini. Kalau pertanyaan apakah ramai (pembeli) atau tidak, jujur aja kami katakan kalau mau teriak, teriak karena daya beli pengunjung tidak lagi seperti sebelum covid," lanjutnya.

Dia menyampaikan, para pedagang tak meminta agar uang sewa lapak di JPM Tanah Abang digratiskan.

Hanya saja, mereka minta agar pengelola lebih manusiawi saat menaikkan harga sewa.

Terlebih, harga sewa yang fantastis tersebut tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas atau perubahan apapun yang digelontorkan Sarana Jaya.

"Kalaupun perlu naik, kami pun bijak, enggak perlu gratis juga. Kami juga tahu pengelola ada karyawan yang harus diurus. Misalkan Rp 650.000 itu mungkin kami setuju, tapi ini kan kenaikannya enggak wajar, lebih dari 100 persen, ini yang kami tolak," kata Jimmy.

"Karena enggak masuk akal, pertama Rp 560.000, tiba-tiba ada pemberitahuan naik di angka Rp 800.000, belum oke Rp 800.000, tiba-tiba naik lagi di angka Rp 1,4 juta," lanjutnya.

Menurutnya, ia dan para pedagang sudah sering melakukan audiensi dengan pengelola, tetapi hasilnya nihil.

Orang-orang yang duduk dalam kantor tersebut, seakan tak mendengar keluhan serta kesulitan pedagang di JPM Tanah Abang.

Sementara itu, Warta Kota berupaya menghubungi Humas Sarana Jaya, namun belum mendapatkan respon apapun terkait hal tersebut.

Adapun Pelaksana Tugas Ketua Kepala Pengelola JPM Tanah Abang dari PD Saranawisesa Propertindo, Adrian Saputra yang ditemui di lokasi, enggan memberikan komentar terkait adanya aksi tersebut.


"Saya hanya pelaksana tugas, tidak bisa memberikan keterangan resmi kepada awak media," kata dia. (m40)

https://wartakota.tribunnews.com/amp...dua-kali-lipat

Baru bayar retribusi saja sudah mengeluh, malah harusnya anda bayar pajak agar rasio pajak kita meningkat dan sesuai program kebijakan berburu di kebon binatang