Jakarta - Tanah Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto sempat menjadi bahan perbincangan panas dalam Debat Capres beberapa waktu lalu. Pada kala itu Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menuding Prabowo memiliki 340 ribu hektare (ha), padahal banyak TNI tidak punya rumah dinas.
Merespons hal ini, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pernyataan tersebut keliru. Sepengetahuannya, Prabowo pernah mengelola tanah seluas 60 ha, namun itu tanah milik negara dan bukan kepemilikan pribadi.

"Saya ini Mantan Menteri Kehutanan, setahu saya dulu pernah Pak Prabowo memiliki untuk mengelola, bukan punyanya. Karena kalau kawasan itu bukan hak guna, bukan hak milik, itu punya negara yang dikelola. Makanya namanya pinjam," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Baca juga:
Anies 'Serang' soal Tanah 340 Ribu Ha, Prabowo Balas Jangan Buka Data Salah!

"Nggak sebesar gitu. Kalau saya nggak salah, 60 ribuan. Ada di Kalimantan dan di Aceh, tapi sebagian besar juga sudah dibalikkan," sambungnya.

Selain itu, menurut Zulhas, tanah tersebut dipinjam untuk kebutuhan korporasi dan bukan peruntukkan pribadi. "Itu juga pinjam pakai kan bayar tunai ke kas negara 150 juta dollar tahun 2004, itu bukan Pak Prabowo pribadi, itu kan korporat, banyak orang yang pinjem, punya, jadi bukan punya Pak Prabowo juga," ujarnya.

Zulhas mengaku heran dengan angka 340 ribu ha yang dimaksud mengingat angka tersebut terbilang sangat besar. Sepengetahuannya, tanah tersebut hanya sekitar 60-80 ribu ha.

"Saya juga heran kalau 340 ribu hektare itu kan gede banget, gimana. Setahu saya itu ya kira-kira 60-80 ribuan. Tapi sekali lagi ada di Aceh, Kalimantan, punya korporat rame-rame dan itu bukan punya Pak Prabowo, itu punya negara. Namanya pinjam pengelola kawasan. Dia hanya boleh nanem kayu kan," jelasnya.

Sementara saat ditanya tentang Anies yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan itu, menurutnya hal ini sulit untuk dikontrol. Pasalnya, orang yang melaporkan Anies ialah simpatisan.

"Simpatisan kan, gimana ngontrol simpatisan kan banyak. Tapi setahu saya memang itu, ya itulah maksud saya kita itu akan, kan ini soal pertahanan kan, dengan 340 hektare itu gimana," ujarnya.

Baca juga:
Stafsus Sri Mulyani Respons Prabowo soal Anggaran Tak Disetujui Saat Pandemi

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Anies menyinggung tentang kepemilikan luasan tanah tersebut saat membahas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang selama lima tahun terakhir mencapai Rp 700 triliun. Namun menurutnya, anggaran tersebut tidak memiliki dampak besar, justru untuk membeli alutsista bekas saat lebih dari separuh tentara Indonesia belum memiliki rumah dinas.

"Kita ingin mengembalikan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah," kata Anies dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Anies Sampaikan Data yang Salah Soal Separuh Prajurit TNI Tak Miliki Rumah Dinas, Faktanya Hanya 28 Persen!

"Saya mengklarifikasi data yang meleset, maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare tapi 340 ribu hektare, saya klarifikasi," ucap Anies klarifikasi di sesi berikutnya.

Mendengar itu, Prabowo tampak geram dan menekankan bahwa data yang disampaikan Anies salah. "Itu pun salah. Itu pun salah! Mas Anies, jangan buka data yang salah," kata Prabowo.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan Rp 275.320.450.000. Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periodik 2022. Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah. Paling besar di Jakarta Selatan dengan luas 8.365 m2/2.175 m2 yang merupakan hasil sendiri Rp 158.491.875.000.

https://finance.detik.com/berita-eko...ukan-hak-milik