- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Intervensinya Semakin Keterlaluan, Bisakah Jokowi Dimakzulkan Sebelum Pemilu?
TS
harrywjyy
Intervensinya Semakin Keterlaluan, Bisakah Jokowi Dimakzulkan Sebelum Pemilu?
Sumber Gambar
Pemilu 2024 semakin mendekat, dan wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mencuat. Beberapa alasan mendasar mengapa munculnya wacana ini adalah kekecewaan terhadap Jokowi yang dianggap tidak netral dalam menangani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melibatkan anaknya dalam dunia politik.
Salah satu alasan yang menjadi dasar bagi wacana pemakzulan Jokowi adalah dugaan campur tangan presiden dalam putusan MK terkait anaknya, Gibran Rakabuming, yang akan maju sebagai calon wakil presiden. Beberapa pihak menilai bahwa Jokowi telah mencampuri keputusan MK agar putra kandungnya dapat meloloskan diri sebagai calon wakil presiden.
Kekecewaan terhadap Jokowi semakin bertambah ketika dia menunjukkan dukungan terhadap Gibran dan terlibat aktif dalam memobilisasi dukungan untuknya. Hal ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai tindakan yang tidak netral dan dapat menciptakan konflik di masa depan, terutama jika melibatkan TNI-Polri.
Namun, meskipun wacana pemakzulan Jokowi semakin berkembang, ada yang meragukan apakah hal ini dapat dilakukan. Para pakar hukum tata negara dan pengamat politik mengungkapkan keraguan mereka terhadap kemungkinan pemakzulan ini terjadi. Pemakzulan presiden harus melewati proses yang panjang dan rumit, seperti persetujuan dari lebih dari sepertiga anggota DPR, sidang yang tidak mudah dilakukan, dan melibatkan koalisi yang berkepentingan.
Sumber Gambar
Proses sendiri pemakzulan presiden yang tidak mudah. Pemakzulan seorang presiden dalam waktu kurang dari 30 hari di DPR dianggap sebagai hal yang sulit. Dibutuhkan persetujuan dari setidaknya sepertiga anggota DPR yang mengusulkan, serta koalisi yang mendukung. Dengan berbagai proses dan pembahasan yang harus dilalui, pemakzulan Presiden Jokowi menjadi sesuatu yang tidak realistis dilakukan.
Kekecewaan terhadap Presiden Jokowi tidak cukup untuk memakzulkannya. Munculnya wacana pemakzulan ini disebabkan oleh kekecewaan terhadap keputusan Presiden yang dinilai tidak netral dalam mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan anaknya sebagai calon wakil presiden. Namun, kekecewaan tersebut tidaklah menjadi dasar yang cukup untuk melakukan pemakzulan. Terdapat persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum tata negara.
Sejumlah pihak menganggap gerakan petisi pemakzulan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Salah satu contohnya adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut langkah pemakzulan tanpa dasar yang jelas sebagai langkah inkonstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa pemakzulan Presiden Jokowi tidak dapat dilakukan tanpa argumen yang jelas sesuai dengan Pasal 7B UUD 1945.
Petisi 100 yang mengusulkan pemakzulan Jokowi menjadi salah satu wujud dari kekecewaan terhadap kinerja presiden. Mereka menganggap bahwa pemilihan umum (pemilu) 2024 dipenuhi dengan kecurangan, dan mereka meminta agar Jokowi tidak lagi ikut serta dalam pemilu tersebut.
Sumber Gambar
Meskipun munculnya gerakan petisi pemakzulan Presiden Jokowi, para pakar hukum tata negara dan pengamat politik menyatakan keraguan terhadap kelayakan dan keterlaksanaan pemakzulan tersebut. Proses yang sulit, kekecewaan yang tidak memadai sebagai dasar pemakzulan, dan adanya pandangan bahwa langkah ini inkonstitusional menjadi alasan utama mengapa pemakzulan Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan.
Dalam menjalankan kepemimpinannya, Jokowi perlu mempertimbangkan keberpihakan yang netral dan tidak mempengaruhi keputusan lembaga independen seperti MK. Selain itu, dia juga perlu memikirkan implikasi dari keterlibatan anak kandungnya dalam politik untuk menghindari potensi konflik di masa depan.
Pemakzulan seorang presiden bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih menjelang pemilu. Dalam menyikapi wacana ini, perlu dilakukan evaluasi dan diskusi yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan negara dan masyarakat.
Sumber: Link Referensi
bigjerro dan 10 lainnya memberi reputasi
9
3.4K
137
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
rechtmasta
#8
Ya elahhh... Tinggal menghitung bulan, masihhh ada aja yg kyk gini. Ga cape apa 10 taun dengki mulu. Logikanya, kalo rakyat... Seluruh rakyat Indonesia udah bener2 muak nih sama Jokowi, udah pasti pada gerak semua. Toh selama ini yg koar2 cuma elit2 itu doang ato Twitter warrior doang... Sisanya menjalani hidup, kerja, dan merasakan situasi yang seengganya ga lebih buruk dari yang lalu2.
ogahruwet dan 11 lainnya memberi reputasi
12
Tutup