- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ini Alasan Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat Israel
TS
Novena.Lizi
Ini Alasan Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat Israel
Ini Alasan Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat Israel, Seperti yang Dilakukan Afrika Selatan di ICJ
Minggu 14-01-2024,06:45 WIB
Ini Alasan Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat Israel, Seperti yang Dilakukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional--www.icj-cij.org
JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID – Indonesia tidak bisa menggugat Isral di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice – IJC), seperti yang dilakukan Afrika Selatan (Republic of South Africa).
Seperti diketahui Afrika Selatan menggugat Isral atas aksi genosida di Gaza, Palestina. Sidang gugatan ini sudah dilaksanakan Sejak Kamis 11 Januari 2023 dan berlanjut pada Jumat 12 Januari 2024.
Indonesia tidak ikut melakukan gugatan secara hukum. Namun Indonesia mendukung secara moral dan politis, gugatan yang dilakukan Afrika Selatan terhadap Isreal di IJC tersebut.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia akan menempuh cara lain dalam membela bangsa Palestina.
Salah satunya dengan memberikan argumen di hadapan Majelis Umum PBB dan ICJ.
"Pertanyaan dari majelis umum inilah yang memungkinkan Indonesia untuk memberikan opini di hadapan ICJ," ucap Retno dikutip Minggu 14 Januari 2024.
Retno menegaskan bahwa Indonesia mengambil cara yang selama ini dapat dilakukan untuk memperjuangkan rakyat Palestina.
"Jadi ini dua hal yang terpisah. Jalan yang dilakukan Afrika Selatan dan jalan yang sedang diupayakan berdasarkan pertanyaan dari Majelis Umum kepada ICJ, di mana Indonesia dimungkinkan untuk hadir dan memberikan opini, di situ lah kita akan masuk," tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat Israel.
"Secara moral dan politis Indonesia mendukung sepenuhnya. Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat, karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida di mana Indonesia bukan Negara Pihak," katanya.
Ia menjelaskan, Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina..
Karena itulah, pada 19 Februari 2024 Menlu RI dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan [oral statement] di depan Mahkamah Internasional.
“Untuk mendorong Mahkamah memberikan advisory opinion sebagaimana diminta oleh Majelis Umum PBB," ujarnya.
Seperti diketahui, Afrika Selatan mengajukan gugatan tersebut pada akhri Desember, dengan menuduh Israel sudah melakukan genosida dalam perangnya di Gaza.
Serta berupaya menghentikan serangan militer brutal yang sudah menewaskan lebih dari 23 ribu warga Palestina, hampir 10 ribu di antaranya merupakan anak-anak.
Diketahui ada sebanyak 84 halaman pengajuan oleh Afrika Selatan yang mengatakan Israel sudah melanggar Konvensi Genosida 1948, yang dibuat setelah Perang Dunia II dan Holocaust.
Dari Israel maupun Afrika Selatan merupakan penandatanganan Konvensi Genosida PBB, yang ikut memberikan yurisdiksi kepada ICJ badan hukum tertinggi PBB guna memutuskan perselisihan mengenai perjanjian tersebut.
Semua negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut diwajibkan untuk tidak melakukan genosida dan juga mencegah dan menghukumnya.
Dikatakan perjanjian tersebut mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras hingga agama.(*)
https://linggaupos.disway.id/read/65...elatan-di-icj/
Sok2an tolak Israel Taiwan, malah ditangguhin IOC
Sok2an bikin Conefo & Ganefo, malah gak tahan lama
Sok2an jd tuan rumah, malah ketuanrumahannya dipindah
Minggu 14-01-2024,06:45 WIB
Ini Alasan Indonesia Tidak Bisa Ikut Menggugat Israel, Seperti yang Dilakukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional--www.icj-cij.org
JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID – Indonesia tidak bisa menggugat Isral di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice – IJC), seperti yang dilakukan Afrika Selatan (Republic of South Africa).
Seperti diketahui Afrika Selatan menggugat Isral atas aksi genosida di Gaza, Palestina. Sidang gugatan ini sudah dilaksanakan Sejak Kamis 11 Januari 2023 dan berlanjut pada Jumat 12 Januari 2024.
Indonesia tidak ikut melakukan gugatan secara hukum. Namun Indonesia mendukung secara moral dan politis, gugatan yang dilakukan Afrika Selatan terhadap Isreal di IJC tersebut.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia akan menempuh cara lain dalam membela bangsa Palestina.
Salah satunya dengan memberikan argumen di hadapan Majelis Umum PBB dan ICJ.
"Pertanyaan dari majelis umum inilah yang memungkinkan Indonesia untuk memberikan opini di hadapan ICJ," ucap Retno dikutip Minggu 14 Januari 2024.
Retno menegaskan bahwa Indonesia mengambil cara yang selama ini dapat dilakukan untuk memperjuangkan rakyat Palestina.
"Jadi ini dua hal yang terpisah. Jalan yang dilakukan Afrika Selatan dan jalan yang sedang diupayakan berdasarkan pertanyaan dari Majelis Umum kepada ICJ, di mana Indonesia dimungkinkan untuk hadir dan memberikan opini, di situ lah kita akan masuk," tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat Israel.
"Secara moral dan politis Indonesia mendukung sepenuhnya. Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat, karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida di mana Indonesia bukan Negara Pihak," katanya.
Ia menjelaskan, Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina..
Karena itulah, pada 19 Februari 2024 Menlu RI dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan [oral statement] di depan Mahkamah Internasional.
“Untuk mendorong Mahkamah memberikan advisory opinion sebagaimana diminta oleh Majelis Umum PBB," ujarnya.
Seperti diketahui, Afrika Selatan mengajukan gugatan tersebut pada akhri Desember, dengan menuduh Israel sudah melakukan genosida dalam perangnya di Gaza.
Serta berupaya menghentikan serangan militer brutal yang sudah menewaskan lebih dari 23 ribu warga Palestina, hampir 10 ribu di antaranya merupakan anak-anak.
Diketahui ada sebanyak 84 halaman pengajuan oleh Afrika Selatan yang mengatakan Israel sudah melanggar Konvensi Genosida 1948, yang dibuat setelah Perang Dunia II dan Holocaust.
Dari Israel maupun Afrika Selatan merupakan penandatanganan Konvensi Genosida PBB, yang ikut memberikan yurisdiksi kepada ICJ badan hukum tertinggi PBB guna memutuskan perselisihan mengenai perjanjian tersebut.
Semua negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut diwajibkan untuk tidak melakukan genosida dan juga mencegah dan menghukumnya.
Dikatakan perjanjian tersebut mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras hingga agama.(*)
https://linggaupos.disway.id/read/65...elatan-di-icj/
Sok2an tolak Israel Taiwan, malah ditangguhin IOC
Sok2an bikin Conefo & Ganefo, malah gak tahan lama
Sok2an jd tuan rumah, malah ketuanrumahannya dipindah
Quote:
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu 'Jegal' Langkah Indonesia Ratifikasi Konvensi Genosida PBB
11 Januari 2024, 20:30 WIB
Aksi Kamisan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.
“(Komnas HAM RI) mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tuturnya, Selasa 9 Januari 2024.
Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.
“Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida di mana Indonesia bukan Negara Pihak,” kata juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal.
“Di sisi lain, Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai 'status dan konsekuensi hukum' pendudukan Israel terhadap Palestina,” ujarnya menambahkan.
Dalam kaitan ini, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional, guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.
Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida 1948.
Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman mengatakan bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida dan juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat.
Mengingat, sejarah panjang dan kelam yang dimiliki Indonesia, seperti pelanggaran HAM 1995-1996.
Komitmen Indonesia 'Setengah Hati'
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.
“Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” tuturnya.
Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.
“Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma," ujar Usman Hamid.
“Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia),” ucapnya menambahkan.
Implikasinya adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.
Selain itu, Usman Hamid juga menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB.
"Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang, termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genocida,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.
Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum.
Apa itu Konvensi Genosida?
Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948. Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan juga yang menemukan kata “genosida”.
Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian. Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.
Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.***
https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...a-pbb?page=all
11 Januari 2024, 20:30 WIB
Aksi Kamisan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.
“(Komnas HAM RI) mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tuturnya, Selasa 9 Januari 2024.
Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.
“Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida di mana Indonesia bukan Negara Pihak,” kata juru bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal.
“Di sisi lain, Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai 'status dan konsekuensi hukum' pendudukan Israel terhadap Palestina,” ujarnya menambahkan.
Dalam kaitan ini, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional, guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.
Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida 1948.
Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman mengatakan bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida dan juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat.
Mengingat, sejarah panjang dan kelam yang dimiliki Indonesia, seperti pelanggaran HAM 1995-1996.
Komitmen Indonesia 'Setengah Hati'
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.
“Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” tuturnya.
Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.
“Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma," ujar Usman Hamid.
“Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia),” ucapnya menambahkan.
Implikasinya adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.
Selain itu, Usman Hamid juga menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB.
"Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang, termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genocida,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.
Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum.
Apa itu Konvensi Genosida?
Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948. Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan juga yang menemukan kata “genosida”.
Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian. Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.
Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.***
https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...a-pbb?page=all
Diubah oleh Novena.Lizi 14-01-2024 16:26
0
587
23
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
amekachi
#1
Afrika Selatan negara muslim bukan sih?
0
Tutup