Jumlah Penduduk Non-OAP di Papua Barat Daya Membludak, Apakah Ini Ancaman Pemusnahan Etnis Papua?

Selasa, 5 Desember 2023 | 10:32 WIB


Para perempuan Papua mengikuti lomba suling tambur di Kabupaten Raja Ampat (Instagram.com/@protokol.rajaampat)

HALLO.ID - Persoalan penduduk orang asli Papua (OAP) semakin menjadi problem serius untuk dibicarakan dan diselesaikan.

Hal ini lantaran penduduk OAP di tanah Papua kini didominasi oleh para pendatang atau non-OAP.

Kehadiran non-OAP di tanah Papua tentu menjadi pemicu sejumlah masalah serius bagi OAP.

Pasalnya, sebuah penelitian menyatakan OAP memiliki tingkat kemiskinan tujuh kali lebih tinggi daripada non-OAP di wilayah Papua.

OAP juga memiliki capaian penghidupan yang lebih rendah dibandingkan dengan non-OAP.

Sementara, data terbaru jumlah penduduk OAP di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tahun 2023 yang dikeluarkan Disdukcapil Pemprov PBD, menyebut jumlah penduduk non-OAP lebih banyak dari OAP.

Untuk diketahui, Provinsi PBD terdiri dari tujuh wilayah bawahan diantaranya, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, dan Kota Sorong.

Sedangkan, Ibu Kota Provinsi PBD terletak di Kota Sorong. Total luas wilayah Provinsi PBD yakni 38.820,90 Km2.

Adapun rincian penduduk OAP dan non-OAP di Provinsi PBD sebagai berikut, sebagai contoh di dua wilayah ini, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Kota Sorong, jumlah penduduknya sebesar 284.410. Untuk penduduk OAP sendiri 45.160, non-OAP 239.250.

Sedangkan Kabupaten Sorong dengan jumlah penduduk 121.008, OAP 45.439, non-OAP 75.569.

Jika di persenkan, presentase penduduk OAP di Kota Sorong adalah 15,88 persen OAP dan 84.12 persen didominasi non-OAP.

Untuk Kabupaten Sorong 37.55 persen OAP dan 62.45 non-OAP.

Menanggapi hal tersebut, salah satu warga OAP bernama Fajar Chuan angkat suara.

Dikutip dari unggahan Facebook Animah Chuan dirinya menyebut, 2050 Papua jadi Aborigin ke-dua di dunia.

"NKRI harga mati tapi jangan rakus juga lah, semua isi tanah sudah dibawa ke Jakarta, masa tanahnya juga mau direbut sih???

Kami tidak membenci saudara kita yang datang merantau tapi tolong, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ini sudah masuk di tahap ancaman pemusnahan etnis Papua dari tanahnya. Ini masalah serius yang pemerintah harus tangani,"tulis Chuan.

Selain itu, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, kaget dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang 80 persen lebih non Orang Asli Papua (OAP).

“Selama ini kepegawaian kerja apa. Semua itu saya ketahui ketika menandatangi SK P3K, saya kaget dari 300 SK yang sudah saya tanda tangani saya suruh hitung ulang lagi dan ternyata 80 persen lebih itu non OAP,” ungkap Paulus Waterpauw pada Rabu, 9 November 2023 dikutip dari KlikPapua.

Waterpauw pun mengaku kecewa karena ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dibereskan kedepan.

Hal lain adalah penerapan kebijakan otonomi khusus (Otsus) diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua.

Namun selama 20 tahun lebih Otsus dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua, khususnya bagi orang asli Papua (OAP).

"Otsus itu dalam rangka menghentikan kekerasan di Papua. Yang kedua, agar pelayanan publik terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat di Papua tercapai," terang Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin. 

Kembali ke awal, jika jumlah presentase penduduk non-OAP kini mendominasi penduduk OAP di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), pertanyaan yang muncul adalah apakah ini bagian dari pemusnahan etnis Papua, Bagaimana pendapatmu?. ***

https://www.hallo.id/nasional/281109...papua?page=all

Mirip ama yg ini ya