Sudirman Said (Foto: Mulia Budi/detikcom)
Jakarta -

Wakil Kapten Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said, mengatakan pihaknya menghormati rencana pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan kajian mendalam soal IKN.

Sudirman menjelaskan kebijakan itu sudah disahkan dalam UU dan wajib dijalankan karena sudah mengikat secara hukum. Namun, keputusan itu masih terbuka untuk dikoreksi, diperbaiki, atau tidak diteruskan sesuai dengan arah kebijakan presiden baru Indonesia nanti.

"Dalam pemilu, itu kan perlombaan gagasan. Jadi, wajar saja jika ada perbedaan-perbedaan," katanya.

Mantan menteri ESDM itu menambahkan bahwa Anies Baswedan selalu menyampaikan bahwa kebijakannya nanti selalu melihat pertimbangan dan evaluasi dari kebijakan yang sudah ada.

"Pertama, apakah kebijakan itu baik dan harus diteruskan, kedua apa perlu perbaikan, yang ketiga apakah kebijakan itu perlu dikoreksi, dan keempat adalah kebijakan baru yang ditawarkan oleh pasangan AMIN. Jadi, nanti kami lihat apakah IKN Nusantara itu masuk dalam kategori yang harus diteruskan, diperbaiki, atau dikoreksi, itu tergantung wacana kami ke depan," ujar Sudirman Said.

Sebelumnya, Anies Baswedan berjanji mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anies menyebut kaji ulang itu akan dilakukan jika memenangkan Pilpres 2024.

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang," kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies menyebut anggaran untuk kebijakan fiskal pemindahan ibu kota terbatas. Menurutnya, anggaran itu jauh lebih tepat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan jaminan kesehatan.
(eva/gbr)

https://news.detik.com/pemilu/d-7071...atau-dikoreksi.