Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, kemiskinan di Indonesia bisa dipangkas lewat pendidikan dan memberantas habis praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Untuk itu, dia pun berjanji akan mencetak setidaknya satu sarjana dari setiap keluarga miskin. Ganjar mengatakan, satu sarjana dari setiap keluarga miskin harus diwujudkan demi mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan derajat keluarga.

Untuk itu, kata Ganjar, tak boleh ada korupsi anggaran demi pembangunan manusia Indonesia.


"Kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Insya Allah ini yang akan mendorong mereka lepas dari itu (kemiskinan)," ujar Ganjar dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Ganjar tidak memaparkan lebih lanjut dan detail terkait rencana untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, ia menekankan negara harus hadir di dalam kehidupan setiap warga negara sejak usia kanak-kanak.

"Kehadiran negara di setiap kehidupan mulai anak-anak, ya. Pendidikan yang penting untuk membentuk karakter, lalu pendidikan karakter sejak dini," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar berjanji akan tancap gas untuk menghapus salah satu penyakit yang dinilai sangat melekat di Indonesia, yakni KKN.

Ganjar mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki angka harapan hidup masyarakat. Menurutnya, hal tersebut dapat terwujud jika tidak ada korupsi.

"Angka harapan hidup. Insya Allah kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi," sebut Ganjar.

"Istilah kami Gaspol. Gaspol itu kita dorong kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi. Pajak dipermudah. Kita 's'-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini," lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum tidak akan memandang bulu dan tanpa ragu akan menyikat golongan atas yang melanggar hukum.

"Penegakan hukum itu sudah kami rumuskan. Di atas itu sering terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa sehingga kalau orang kuat punya kasus, tuh, pokoknya nyuap sudah selesai," ungkap Mahfud dalam kesempatan yang sama.

"Sementara orang bawah itu haknya dirampas secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, kita menggariskan ke [golongan] atas. Besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum," lanjutnya.

Menurut Mahfud, golongan atas kerap mempersulit masyarakat, seperti persoalan izin yang berlarut jika tak diberi uang. Bahkan, golongan atas dinilai mampu seenaknya mencabut izin yang telah diberikan tanpa pemberitahuan.

"Orang yang minta izin ditunda-tunda, kalau nggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu. Itu nggak ada kepastian hukum ke atas. Kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...t-orang-miskin




Program unggulan gama sikat KKN dan angkat derajat orang miskin
#GerakCepat
#GanjarMahfud