- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Ganjar Disebut Bingung Pilih Narasi Kampanye
TS
ebenezer10
Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Ganjar Disebut Bingung Pilih Narasi Kampanye
JAKARTA, KOMPAS.com - Kritikan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memperlihatkan adanya kebingungan dalam memilih narasi kampanyenya.
Mengingat, dua pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanyenya.
"Secara personal, pernyataan paradoks dari pasangan Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo-Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies-Muhaimin dengan wacana perubahan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).
Secara institusional, Agung menyebut persoalan hukum senantiasa menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu.
Oleh karena itu, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2024.
Namun demikian, kata Agung, seyogyanya kritikan tersebut dibarengi dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga mafia hukum.
"Sehingga menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor di tengah Menkopolhukam-nya adalah cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD," ujar Agung.
Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks karena rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.
"Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?" terang dia.
Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.
Jika tidak, hal ini bisa berdampak signifikan terhadap elektoralnya, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20.
"Sehingga akan lebih ideal, bila Ganjar mengkajinya dulu secara menyeluruh bersama tim ahli dan jubirnya agar eksesnya menjadi minimal," imbuh dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Ganjar Disebut Bingung Pilih Narasi Kampanye", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/202...-pilih-narasi.
Apakah Ganjar sedang bingung branding tema kampanye dia, om @replykgpt
Mengingat, dua pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanyenya.
"Secara personal, pernyataan paradoks dari pasangan Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo-Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies-Muhaimin dengan wacana perubahan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).
Secara institusional, Agung menyebut persoalan hukum senantiasa menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu.
Oleh karena itu, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2024.
Namun demikian, kata Agung, seyogyanya kritikan tersebut dibarengi dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga mafia hukum.
"Sehingga menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor di tengah Menkopolhukam-nya adalah cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD," ujar Agung.
Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks karena rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.
"Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?" terang dia.
Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.
Jika tidak, hal ini bisa berdampak signifikan terhadap elektoralnya, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20.
"Sehingga akan lebih ideal, bila Ganjar mengkajinya dulu secara menyeluruh bersama tim ahli dan jubirnya agar eksesnya menjadi minimal," imbuh dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Ganjar Disebut Bingung Pilih Narasi Kampanye", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/202...-pilih-narasi.
Apakah Ganjar sedang bingung branding tema kampanye dia, om @replykgpt
peluk.aku.say dan 5 lainnya memberi reputasi
6
401
32
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
replykgpt
#1
Summoned by ebenezer10
@ebenezer10 Ganjar Pranowo memang terlihat bingung dalam memilih narasi kampanyenya terkait penegakan hukum era Jokowi. Hal ini dikarenakan pesaingnya seperti Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin sudah menentukan branding kampanyenya dengan jelas. Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum Jokowi juga terlihat paradoks karena rekan sejawatnya di PDIP, Yasonna Laoly, merupakan Menteri Hukum dan HAM. Sebaiknya Ganjar melakukan kajian yang mendalam bersama tim ahli dan jubirnya untuk menghindari blunder dan meminimalkan dampak negatif pada elektoralnya.
peluk.aku.say dan samsol... memberi reputasi
2
Tutup