- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Awas, Jual Rokok Eceran Bakal Dilarang!
TS
yellowmarker
Awas, Jual Rokok Eceran Bakal Dilarang!
20 November 2023 16:00
Foto: Bea Cukai Pertegas Aturan Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai. (Dok: Direktorat Jenderal Bea Cukai)
News - Damiana, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal melarang penjualan rokok eceran melalui Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan. Saat ini, rancangan PP (RPP Kesehatan) itu masih dalam penyusunan dan pembahasan.
Rencananya, RPP itu akan mengatur sejumlah ketentuan produksi dan impor produk tembakau dan rokok elektrik, pengendalian pelarangan, ketentuan dan larangan iklan dan sponsorship, serta larangan atau sejumlah aturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektrik.
RPP tersebut nantinya akan mewajibkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik, wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam substansi penyelenggaraan produksi dan impor, RPP ini juga akan melarang kemasan rokok kurang dari 20 batang.
Melarang mengemas atau mengimpor cairan nikotin lebih dari 2 mililiter untuk cartridge sekali pakai dan 10 militer untuk wadah isi ulang. Jika melanggar, akan dikenakan peringatan administratif peringatan tertulis dan penarikan produk.
Terkait pengaturan produk tembakau dan rokok elektronik, dilarang menjual:
- menggunakan mesin layan diri
- kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil
- secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik
- dengan memajang produk tembakau dan rokok elektronik
- menggunakan jasa situs dan aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes Benget Saragih saat Halaqah Nasional Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) "Telaah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif menjelaskan, pengendalian iklan ditujukan untuk menekan jumlah perokok usia dini atau anak-anak di Indonesia.
Apalagi, menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ternyata belum bisa menjalankan tujuan tersebut.
"RPP ini untuk melindungi anak, nggak ada niat untuk menutup pabrik atau melarang merokok, tapi mengendalikan perokok," dalam tayangan di akun Youtube Sahabat P3M, dikutip Senin (14/11/2023).
(dce/dce)
Foto: Bea Cukai Pertegas Aturan Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai. (Dok: Direktorat Jenderal Bea Cukai)
News - Damiana, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal melarang penjualan rokok eceran melalui Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan. Saat ini, rancangan PP (RPP Kesehatan) itu masih dalam penyusunan dan pembahasan.
Rencananya, RPP itu akan mengatur sejumlah ketentuan produksi dan impor produk tembakau dan rokok elektrik, pengendalian pelarangan, ketentuan dan larangan iklan dan sponsorship, serta larangan atau sejumlah aturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektrik.
RPP tersebut nantinya akan mewajibkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik, wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam substansi penyelenggaraan produksi dan impor, RPP ini juga akan melarang kemasan rokok kurang dari 20 batang.
Melarang mengemas atau mengimpor cairan nikotin lebih dari 2 mililiter untuk cartridge sekali pakai dan 10 militer untuk wadah isi ulang. Jika melanggar, akan dikenakan peringatan administratif peringatan tertulis dan penarikan produk.
Terkait pengaturan produk tembakau dan rokok elektronik, dilarang menjual:
- menggunakan mesin layan diri
- kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil
- secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu dan rokok elektronik
- dengan memajang produk tembakau dan rokok elektronik
- menggunakan jasa situs dan aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes Benget Saragih saat Halaqah Nasional Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) "Telaah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengamanan Zat Adiktif menjelaskan, pengendalian iklan ditujukan untuk menekan jumlah perokok usia dini atau anak-anak di Indonesia.
Apalagi, menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ternyata belum bisa menjalankan tujuan tersebut.
"RPP ini untuk melindungi anak, nggak ada niat untuk menutup pabrik atau melarang merokok, tapi mengendalikan perokok," dalam tayangan di akun Youtube Sahabat P3M, dikutip Senin (14/11/2023).
(dce/dce)
Quote:
Petani Cengkih Teriak, RPP Kesehatan Bisa Bawa Ancaman Ngeri
21 November 2023 14:30
Foto: Ilustrasi Cengkeh. (Dok. Freepik)
News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Petani cengkih yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) rencana pemerintah menerbitkan aturan baru turunan Undang-undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur sejumlah ketentuan terkait pengendalian serta larangan menyangkut produksi dan peredaran produk tembakau dan rokok elektrik.
Saat ini, rancangan PP turunan UU Kesehatan (RPP Kesehatan) itu masih dalam penyusunan dan pembahasan. Rencananya, RPP itu akan mengatur sejumlah ketentuan produksi dan impor produk tembakau dan rokok elektrik, pengendalian pelarangan, ketentuan dan larangan iklan dan sponsorship, serta larangan atau sejumlah aturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektrik. Juga akan mewajibkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik, wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petani cengkih mengkhawatirkan, RPP Kesehatan ini bakal menghimpit industri rokok yang bakal berdampak pada produksi cengkih. Pasalnya, ketergantungan komoditas cengkih pada industri rokok lebih tinggi dibandingkan ketergantungan komoditas tembakau pada industri rokok.
"Kalau tembakau kita produksinya hanya memenuhi 50-60% kebutuhan pabrik, jadi baru mampu memproduksi 60% aja, jadi sisanya harus impor. Kalau cengkih nggak perlu impor karena produksi kita cukup sebanyak 120-140 ribu ton, 95% diantaranya untuk pabrik rokok, kalau pabrik rokok terganggu ya kita terganggu," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Ketut Budiman kepada CNBC Indonesia, Senin (20/11/2023).
Hal itu membuat industri cengkih memiliki ketergantungan besar terhadap industri rokok. Jika produksi rokok menurun, maka serapan terhadap cengkih bisa jeblok.
"Beda sama tembakau, turun 40% aja masih keserap. Kalau cengkih turun 40% berarti 40-55 ribu ton nggak bisa diserap, kan mau dibawa ke mana cengkih kita?" kata Budiman.
Harga cengkeh di tingkat petani pun bisa ambrol. Jika saat ini harganya berkisar di angka Rp 140.000/Kg, maka nantinya bisa ambrol. Namun, Budiman belum bisa menyebut berapa kemungkinan penurunan harganya karena hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor.
"Agak sulit prediksi," kata Budiman.
Sementara itu dari sisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi VII yang menjadi mitra Kementerian Perindustrian mengaku belum bisa berkomentar.
"Belum pernah ada pembahasan mas," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/11/23).
(dce)
Sumber
21 November 2023 14:30
Foto: Ilustrasi Cengkeh. (Dok. Freepik)
News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Petani cengkih yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) rencana pemerintah menerbitkan aturan baru turunan Undang-undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur sejumlah ketentuan terkait pengendalian serta larangan menyangkut produksi dan peredaran produk tembakau dan rokok elektrik.
Saat ini, rancangan PP turunan UU Kesehatan (RPP Kesehatan) itu masih dalam penyusunan dan pembahasan. Rencananya, RPP itu akan mengatur sejumlah ketentuan produksi dan impor produk tembakau dan rokok elektrik, pengendalian pelarangan, ketentuan dan larangan iklan dan sponsorship, serta larangan atau sejumlah aturan terkait penjualan produk tembakau dan rokok elektrik. Juga akan mewajibkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik, wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petani cengkih mengkhawatirkan, RPP Kesehatan ini bakal menghimpit industri rokok yang bakal berdampak pada produksi cengkih. Pasalnya, ketergantungan komoditas cengkih pada industri rokok lebih tinggi dibandingkan ketergantungan komoditas tembakau pada industri rokok.
"Kalau tembakau kita produksinya hanya memenuhi 50-60% kebutuhan pabrik, jadi baru mampu memproduksi 60% aja, jadi sisanya harus impor. Kalau cengkih nggak perlu impor karena produksi kita cukup sebanyak 120-140 ribu ton, 95% diantaranya untuk pabrik rokok, kalau pabrik rokok terganggu ya kita terganggu," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Ketut Budiman kepada CNBC Indonesia, Senin (20/11/2023).
Hal itu membuat industri cengkih memiliki ketergantungan besar terhadap industri rokok. Jika produksi rokok menurun, maka serapan terhadap cengkih bisa jeblok.
"Beda sama tembakau, turun 40% aja masih keserap. Kalau cengkih turun 40% berarti 40-55 ribu ton nggak bisa diserap, kan mau dibawa ke mana cengkih kita?" kata Budiman.
Harga cengkeh di tingkat petani pun bisa ambrol. Jika saat ini harganya berkisar di angka Rp 140.000/Kg, maka nantinya bisa ambrol. Namun, Budiman belum bisa menyebut berapa kemungkinan penurunan harganya karena hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor.
"Agak sulit prediksi," kata Budiman.
Sementara itu dari sisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi VII yang menjadi mitra Kementerian Perindustrian mengaku belum bisa berkomentar.
"Belum pernah ada pembahasan mas," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/11/23).
(dce)
Sumber
Indonesia ini agak aneh.
Live jualan sambel dituduh membunuh UMKM.
Orang niat kerja benar malah diganggu.
Yang niatnya ngemis malah didukung.
1 miliar potong jilbab impor boleh dibeli.
1 miliar batang rokok produksi sendiri enga boleh dijual.
Hello ?
Is it me you're looking for ?
- Lionel Richie -
Diubah oleh yellowmarker 21-11-2023 08:32
muhamad.hanif.2 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
552
43
Komentar yang asik ya
Tampilkan semua post
junoon
#18
Sekalian aja rokok dibikin kayak miras: hanya boleh dijual di supermarket besar
Cuma ya resikonya jadi pada ngelinting sendiri
Memang yang paling logis sekarang adalah larangan merokok di tempat2 umum, seperti di negara tetangga
Sama larangan rokok impor
Mereka juga maksimal hanya bisa melakukan itu
Cuma ya resikonya jadi pada ngelinting sendiri
Memang yang paling logis sekarang adalah larangan merokok di tempat2 umum, seperti di negara tetangga
Sama larangan rokok impor
Mereka juga maksimal hanya bisa melakukan itu
0
Tutup