- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Politisi Senior PDIP Tersinggung Pencabutan Baliho dan Bendera Saat Jokowi di Bali
TS
aerolineas
Politisi Senior PDIP Tersinggung Pencabutan Baliho dan Bendera Saat Jokowi di Bali
Jakarta - Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin Politisi senior PDI Perjuangan mengaku tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bacapres – Bacawapres di Kabupaten Gianyar, Bali.
Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Joko Widodo (Jokowi) Presiden yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.
“Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini, Rabu (1/11/2023).
TB Hasanuddin juga mempertanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.
“Perlu juga diingat selama ini Pulau Bali merupakan basis massa PDI Perjuangan jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang disana,” tegasnya.
Sekadar diketahui, baliho dan bendera PDI Perjuangan memang sudah terpasang jauh- jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang kini dikunjungi Jokowi ke Bali.
TB Hasanuddin menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.
“Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja,” tegasnya.
Sementara, Jokowi mengaku sudah menerima informasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan partai lain di Bali.
Hal tersebut diketahui Jokowi bersamaan dengan kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali pada Selasa (31/10/2023) kemarin.
Menurut Jokowi, pencopotan atribut partai itu berkaitan dengan netralitas para pegawai negara, termasuk ASN, TNI serta Polri, menjelang musim pemilu 2024.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus Netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi, Rabu (1/11/2023).(faz/ipg)
https://www.google.com/amp/s/www.sua.../%3famp?espv=1
Kita kalau sudah berada diatas, jangan sombong. Sebab kekuasaan gak abadi..
Kalau kita menang terus sih oke, tapi gimana kalau kita kalah?
Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Joko Widodo (Jokowi) Presiden yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.
“Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini, Rabu (1/11/2023).
TB Hasanuddin juga mempertanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.
“Perlu juga diingat selama ini Pulau Bali merupakan basis massa PDI Perjuangan jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang disana,” tegasnya.
Sekadar diketahui, baliho dan bendera PDI Perjuangan memang sudah terpasang jauh- jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang kini dikunjungi Jokowi ke Bali.
TB Hasanuddin menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.
“Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja,” tegasnya.
Sementara, Jokowi mengaku sudah menerima informasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan partai lain di Bali.
Hal tersebut diketahui Jokowi bersamaan dengan kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali pada Selasa (31/10/2023) kemarin.
Menurut Jokowi, pencopotan atribut partai itu berkaitan dengan netralitas para pegawai negara, termasuk ASN, TNI serta Polri, menjelang musim pemilu 2024.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus Netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi, Rabu (1/11/2023).(faz/ipg)
https://www.google.com/amp/s/www.sua.../%3famp?espv=1
Kita kalau sudah berada diatas, jangan sombong. Sebab kekuasaan gak abadi..
Kalau kita menang terus sih oke, tapi gimana kalau kita kalah?
muhamad.hanif.2 dan 4 lainnya memberi reputasi
5
424
31
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
cermis
#3
den kowi gt loh
muhamad.hanif.2 dan pilotproject715 memberi reputasi
2
Tutup