Gerak-gerik PDIP Mulai seperti Oposisi
N/A • 20 August 2023 22:13



'Sedang rumit', itulah hasil pengamatan terhadap hubungan Presiden Joko Widodo dan parpol yang membesarkannya, PDI Perjuangan.

Deklarasi dukungan pencapresan Prabowo oleh Partai Golkar dan PAN tanpa menyepakati sosok cawapres dinilai mencerminkan rivalitas antar 'king maker', yaitu Presiden Joko Widodo dan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Koalisi empat parpol yang bergabung di belakang Prabowo, mencerminkan kekuatan politik Joko Widodo.

Saat deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN akhir pekan lalu, Joko Widodo memang tidak terlihat. Berbeda dibandingkan saat penjajakan koalisi besar di markas PAN beberapa bulan lalu.

Analis politik menilai posisi Joko Widodo memang unik. Sebagai kader PDIP, Joko Widodo harus mematuhi perintah ketua umumnya. Di sisi lain, Joko Widodo adalah ketua koalisi yang berada di atas ketua umum parpol pendukung pemerintah.

Joko Widodo dan PDIP tampaknya makin jauh bersimpang jalan. Saat muncul narasi parpol koalisi tunduk pada intervensi Jokowi, PDIP justru melempar narasi kedaulatan parpol. Tampaknya PDIP ingin memperjelas diferensiasi dengan parpol pendukung pemerintah lainnya.

Sebelumnya Sekjen PDIP juga melempar narasi manuver politik kekuasaan di balik gugatan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres. 

Aturan yang digugat adalah Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Gugatan bertujuan agar syarat usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu yang saat ini minimal 40 tahun, diturunkan menjadi 35 tahun.

Pernyataan Hasto Kristiyanto menarik, karena seakan mengkonfirmasi dugaan bahwa gugatan ini tak lebih dari akrobat politik. Banyak yang menafsirkan gugatan ini bagian dari upaya melapangkan jalan menuju Pilpres bagi Gibran. Gibran merupakan salah satu sosok yang didorong mendampingi Prabowo Subianto.

Pemohon gugatan uji materi, kebetulan berlatar belakang kelompok pro Jokowi. Seperti kader partai Gerindra yang ketua umumnya tengah dekat dengan Istana, begitu pula dengan PSI adalah parpol yang menyatakan tegak lurus kepada arahan Jokowi.

Sikap berseberangan PDIP dan Jokowi dapat ditarik lebih jauh lagi. Soal polemik Piala Dunia U-20 misalnya, manuver politik PDIP berbuntut kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia Piala Dunia U-20. Salah satu program prestisius pemerintahan Joko Widodo.

Begitu pula soal sistem pemilu. PDIP tampil melawan arus dengan mendukung sistem proporsional tertutup, sementara pemerintahan Joko Widodo memilih mendukung proporsional terbuka bersama mayoritas parpol.

Sebaliknya sejumlah manuver Joko Widodo juga tak sejalan dengan partai yang membesarkannya. Joko Widodo misalnya tak kunjung menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo, yang telah dideklarasikan sebagai bacapres oleh PDIP.

Para loyalis Joko Widodo pun menampilkan kedekatan dengan kubu Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Bahkan keluarga Joko Widodo pun secara terbuka berulang kali mengirim sinyal dukungan untuk Prabowo. 

Jika PDIP tidak segera menangani, etalase perbedaan sikap dengan Jokowi dapat merugikan dukungan elektoral PDIP dan Ganjar dari basis pemilih Joko Widodo.

https://www.metrotvnews.com/play/koG...eperti-oposisi


dr medianya pendukung anies, gak heran