- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
BPK Temukan Kelebihan Bayar pada Pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung
TS
ivoox.id
BPK Temukan Kelebihan Bayar pada Pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung
NEWSFLASH Sosialisasi Keselamatan Berkendara di Kawasan Wisata Keluarga Yosua Kecewa Atas Putusan MA Pengguna Qris di Papua Pelatihan Gaya Hidup Sehat Shaolin Capaian Investasi di Indonesia FINANCE BPK Temukan Kelebihan Bayar pada Pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung BY FAHRURRAZI ASSYARWEDNESDAY, AUGUST 9, 2023 9:30 AM Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai membuka Olimpiade Geografi yang diikuti oleh berbagai perwakilan negara di Jalan Merdeka, Kota Bandung selasa, (8/8/2023). IVOOX/Fahrurrazi Assyar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kelebihan bayar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat pada pembangunan Masjid Al Jabbar. Hal tersebut setelah Kelompok Diskusi Beyond Anti Corruption (BAC) mengklaim memiliki bukti baru terkait pelanggaran dalam proyek tersebut, bukti ini diperoleh dari BPK Jabar.
“BPK sudah memberikan catatan, itu mah biasa, kelebihan bayar, kekurangan pekerjaan, itu diselesaikan, kan sudah diberi waktu 3 bulan oleh semua perusahaan yang dinyatakan kelebihan bayar, jadi tanyanya ke BPK nya jangan ke Pemprov Jabar, tidak semua hal saya tau tentang teknis,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui IVOOX usai memberi sambutan dalam acara pembukaan Olimpiade Geografi di depan Gedung Merdeka Bandung Selasa (8/8/2023).
Bulan lalu BPK telah merespon surat dari BAC untuk meminta audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan Al Jabbar.
Melalui surat bernomor 99/XVIII.BDG/07/2023 dan bertanggal 5 Juli 2023, pihak BPK mengungkapkan adanya beberapa penyimpangan dalam proses pembangunan Masjid Al Jabbar dari sisi keuangan.
Salah satunya di pekerjaan Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar yang dilakukan oleh PT Sembilan Matahari (SM). Dari hasil uji petik yang dilakukan BPK ditemukan jika ada kelebihan pembayaran di pekerjaan ini sebesar Rp. 1,36 milyar. Adapun total pekerjaan ini sekitar Rp. 15 milyar.
“Walaupun di dalam surat disebutkan kelebihan (pembayaran) ini sudah dikembalikan (oleh PT SM), namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan atau membatalkan unsur kejahatan atau pidana manipulasi tender pengadaan paket pekerjaan Pembuatan Konten Majid Al jabbar tersebut,” ucap Dedi.
Dugaan pelanggaran dalam proyek Masjid Al-Jabar tersebut sudah terendus sejak Januari 2023, hal itu terlihat dari adanya beberapa perusahaan yang mendapatkan tender melalui penunjukan langsung secara berulang kali.
Selain itu Dedi menyampaikan dari temuannya didapatkan kelebihan bayar kepada pihak pemenang tender hingga Rp300 miliar.
Menanggapi hal itu Ridwan Kamil segera membantah memalui postingan Instagram pribadinya, saat itu ia membantah mentah-mentah dugaan tersebut, RK menyebut bahwa informasi kelebihan bayar tersebut merupakan informasi yang menyesatkan.
“Tidak benar informasi ini. Apalagi disebutkan kelebihan bayar 300 Milyar, semua proyek di Jabar termasuk Masjid Al Jabbar, sudah diperiksa dengan prudent oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setiap temuan biasanya diselesaikan dalam aktu 1-3 bulan,” ujarnya dalam postingan Instagram miliknya, Selasa (31/1/2023).
Dedi menambahkan jika pihak BPK sangat mengapresiasi dukungan dari publik, khususnya 2.316 warga penandatangan petisi, dalam usaha mengawasi proyek pembangunan Masjid Al Jabbar. Hal ini menunjukkan jika publik sudah memiliki kesadaran untuk mengawasi pemerintah dalam mengimplementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Selain akan melakukan perlaporan ke Kejagung, kedepannya BAC akan terus berkomunikasi dengan BPK untuk memastikan permohonan audit dengan tujuan khusus proyek pembangunan masjid Al Jabbar dapat dilakukan.
“Upaya pelaporan (ke Kejagung) dan mengawal permohonan (ke BPK) penting untuk terus dilakukan, karena merupakan bagian dari agenda besar BAC dan komunitas masyarakat sipil untuk mengembangkan audit partisipatif,” tutup Dedi.
“BPK sudah memberikan catatan, itu mah biasa, kelebihan bayar, kekurangan pekerjaan, itu diselesaikan, kan sudah diberi waktu 3 bulan oleh semua perusahaan yang dinyatakan kelebihan bayar, jadi tanyanya ke BPK nya jangan ke Pemprov Jabar, tidak semua hal saya tau tentang teknis,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui IVOOX usai memberi sambutan dalam acara pembukaan Olimpiade Geografi di depan Gedung Merdeka Bandung Selasa (8/8/2023).
Bulan lalu BPK telah merespon surat dari BAC untuk meminta audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan Al Jabbar.
Melalui surat bernomor 99/XVIII.BDG/07/2023 dan bertanggal 5 Juli 2023, pihak BPK mengungkapkan adanya beberapa penyimpangan dalam proses pembangunan Masjid Al Jabbar dari sisi keuangan.
Salah satunya di pekerjaan Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar yang dilakukan oleh PT Sembilan Matahari (SM). Dari hasil uji petik yang dilakukan BPK ditemukan jika ada kelebihan pembayaran di pekerjaan ini sebesar Rp. 1,36 milyar. Adapun total pekerjaan ini sekitar Rp. 15 milyar.
“Walaupun di dalam surat disebutkan kelebihan (pembayaran) ini sudah dikembalikan (oleh PT SM), namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan atau membatalkan unsur kejahatan atau pidana manipulasi tender pengadaan paket pekerjaan Pembuatan Konten Majid Al jabbar tersebut,” ucap Dedi.
Dugaan pelanggaran dalam proyek Masjid Al-Jabar tersebut sudah terendus sejak Januari 2023, hal itu terlihat dari adanya beberapa perusahaan yang mendapatkan tender melalui penunjukan langsung secara berulang kali.
Selain itu Dedi menyampaikan dari temuannya didapatkan kelebihan bayar kepada pihak pemenang tender hingga Rp300 miliar.
Menanggapi hal itu Ridwan Kamil segera membantah memalui postingan Instagram pribadinya, saat itu ia membantah mentah-mentah dugaan tersebut, RK menyebut bahwa informasi kelebihan bayar tersebut merupakan informasi yang menyesatkan.
“Tidak benar informasi ini. Apalagi disebutkan kelebihan bayar 300 Milyar, semua proyek di Jabar termasuk Masjid Al Jabbar, sudah diperiksa dengan prudent oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setiap temuan biasanya diselesaikan dalam aktu 1-3 bulan,” ujarnya dalam postingan Instagram miliknya, Selasa (31/1/2023).
Dedi menambahkan jika pihak BPK sangat mengapresiasi dukungan dari publik, khususnya 2.316 warga penandatangan petisi, dalam usaha mengawasi proyek pembangunan Masjid Al Jabbar. Hal ini menunjukkan jika publik sudah memiliki kesadaran untuk mengawasi pemerintah dalam mengimplementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
Selain akan melakukan perlaporan ke Kejagung, kedepannya BAC akan terus berkomunikasi dengan BPK untuk memastikan permohonan audit dengan tujuan khusus proyek pembangunan masjid Al Jabbar dapat dilakukan.
“Upaya pelaporan (ke Kejagung) dan mengawal permohonan (ke BPK) penting untuk terus dilakukan, karena merupakan bagian dari agenda besar BAC dan komunitas masyarakat sipil untuk mengembangkan audit partisipatif,” tutup Dedi.
xneakerz dan 4 lainnya memberi reputasi
5
1.1K
40
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
p.star7
#11
Jaman joko terbukti bs menekan korupsi, yg banyak skrg lebih bayar
galuhsuda dan extreme78 memberi reputasi
2
Tutup