Luhut menyatakan bahwa kementeriannya baru saja membahas kebijakan Golden Visa bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri lainnya. "Saya pikir mungkin ini bisa selesai dalam 1-2 minggu. Saya akan katakan satu minggu," ujar Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 1 Agustus.

Selain untuk investasi, Luhut menyebut bahwa kebijakan ini nantinya akan ditargetkan bagi warga asing yang memiliki kecerdasan tinggi, termasuk para peneliti dari universitas-universitas terkemuka di dunia. Ia menyatakan bahwa Golden Visa juga dapat diberikan kepada para pengembang kecerdasan buatan atau AI.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengatakan bahwa kebijakan ini nantinya akan menguntungkan pemerintah Indonesia. Karena selain memberikan visa yang sangat selektif, perusahaan yang ingin mendapatkan Golden Visa harus melakukan investasi nyata dengan nilai setidaknya 50 juta dolar AS. Sementara itu, untuk individu, nilai investasi dalam obligasi pemerintah minimal 350.000 dolar AS.

"Harus ada investasi nyata, bukan hanya di atas kertas, bukan hanya akta notaris. Kami akan memantau jumlah investasi dan juga aktivitasnya," jelas Silmy.

Para pelamar yang memenuhi syarat dapat mendapatkan visa multi-entry yang berlaku selama lima hingga 10 tahun. Nantinya, mereka dapat melakukan bisnis dan kegiatan lainnya di Indonesia.

Silmy menambahkan bahwa kebijakan Golden Visa juga merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyaring individu berkualifikasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

"Banyak negara telah berhasil dengan menerbitkan Golden Visa, seperti Uni Emirat Arab, Singapura, beberapa negara di Eropa, dan Amerika Serikat. Indonesia perlu menerapkan kebijakan ini," kata Silmy.



Kebijakan Golden Visa ini diharapkan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia dan menarik tenaga ahli berbakat dari berbagai belahan dunia. Dengan kebijakan ini, Indonesia dapat menjadi tujuan yang lebih menarik bagi para investor dan para profesional asing yang ingin berkontribusi dalam pembangunan negara ini. Semoga kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dan memajukan sektor ekonomi serta sumber daya manusia di Indonesia.