Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berharap agar Jakarta International Stadium (JIS) bisa digunakan untuk menggelar berbagai event. Dengan begitu, PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku pengelola bisa mendapatkan pemasukan sehingga bisa mencicil utang ke pemerintah pusat.

"Event apa aja bisa memakai JIS sehingga mendapatkan penghasilan, sehingga JakPro dan Pemda bisa mengembalikan cicilan itu," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (18/7/2023).

Karena itulah, Heru memandang perbaikan sarana dan prasarana di area stadion perlu dilakukan. Tujuannya supaya stadion tersebut bisa layak digunakan sebagai venue berbagai event.

"Kan (pembangunan JIS) nyicil pake PEN, maka sarprasnya harus diperbaiki supaya dari segala sisi semua bisa gunakan," jelasnya.

Selain itu, Heru menjawab usulan agar pengelolaan JIS dialihkan dari JakPro ke Pemprov DKI. Menurutnya, hal tersebut perlu dikaji secara komprehensif, mengingat saat ini pun JakPro merupakan BUMD milik DKI Jakarta.

"Ya dipikirkan lagi, JakPro juga punya Pemda DKI," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyoroti pemanfaatan Jakarta International Stadium (JIS) yang belum maksimal. Gilbert menyinggung cicilan yang harus dibayarkan JIS tiap tahun.

Gilbert awalnya mengungkit pembangunan JIS yang menggunakan dana PEN. Dia mengatakan utang Pemprov DKI ke pemerintah pusat sebagai PEN hampir mangkrak senilai Rp 1,182 miliar per 24 September 2020 sebagai pinjaman I.

Adapun Gilbert menerangkan lagi terkait pinjaman II senilai Rp 2,460 miliar per 23 September 2021. Sehingga total pinjamannya Rp 3,642 miliar.

Pemerintah pusat memberi kemudahan luar biasa berupa masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok (bunga 0 persen) untuk pinjaman I. Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun (setelah dikurangi subsidi 2,59 persen dari bunga seharusnya 8,25 persen) dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II," lanjut Gilbert.

Dia mengatakan cicilan Pemprov DKI per tahun dalam 5 tahun secara kasar Rp 543,9 miliar dan Rp 307,5 miliar 3 tahun berikutnya di luar bunga dan operasional Rp 80 miliar per tahun.

"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Artinya, setelah Anies sudah tidak jadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua gubernur lagi (Pj Gubernur dan Gubernur hasil Pilkada 2024). Kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari Rp 623,9 M dan Rp 387,5 M untuk 3 tahun berikutnya. Sementara itu, di sisi lain, utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan nonolahraga," kata Gilbert.

https://news.detik.com/berita/d-6829...ar-cicilan/amp