Megawai mengaku heran konflik KKB di Papua hingga kini tak kunjung selesai.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Agus raharjo
   
Megawati SoekarnoputriFoto: Dok Republika
Megawati Soekarnoputri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyoroti konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua. Dia mengaku sedih sekaligus heran lantaran permasalahan tersebut hingga kini tak kunjung selesai.

"Rasanya saya sedih loh, ini boleh lah, kok urusan Papua saja menurut saya enggak selesai-selesai. Jadi saya sendiri terus bingung sendiri, terus saya sendiri mikir sendiri," kata Megawati saat peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).


Megawati mengatakan, ia sangat memahami kondisi di Papua. Sebab, ia sempat menjabat sebagai Presiden Republika Indonesia. Namun, ia bingung mengapa sampai sekarang persoalan di Bumi Cenderawasih itu tidak juga menemukan jalan keluar.

"Karena saya bilang, saya pernah (jadi) presiden, saya tahu tahu banget bukannya tahu saja yang namanya. Kan dulu saya juga bisa punya Panglima, suka saya perintah. Jadi saya lihat, ini kenapa ya? Salahnya dimana ya?" ujar Ketua Umum PDIP itu.

Megawati pun mengaku ingin menerjunkan sejumlah batalion tentara ke Papua seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB). Dia memandang TPNPB merupakan rakyat RI yang terprovokasi.

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, hmm, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong? Kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion. Keren, kan," ucap dia.

Apalagi, kata Megawati, pasukan KKB tidak lebih banyak dari jumlah TNI. "Saya kan mikir ini (jumlah KKB) hanya segitu. Lah, kok, dipateni (dibunuh) dal, del, dal, del, matek," kata dia.

Megawati menyampaikan hal itu di depan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali. Dia mengaku berani menyampaikan hal tersebut di depan para prajurit Angkatan Laut karena permasalahan ini harus terjawab.

"Tapi karena saya bukan apa-apa lagi, ya saya diam aja. Tapi karena ini di Angkatan Laut, saya berani bicara. Kenapa? Ya itu kan harus dijawab (urusan Papua)," ujar Megawati.

Megawati lantas bicara mengenai heroisme. Dia menyinggung sosok Yos Sudarso yang bertempur gigih menggunakan KRI Macan Tutul. Bahkan, Yos Sudarso gugur di Laut Aru saat bertempur melawan Belanda dalam operasi pembebasan Irian Barat (kini Papua) pada 1962 silam.

"Saya ingat ketika yang namanya dengan heroik loh, hmm, tunggu, saya suka lupa namanya, Pak Yos Sudarso. Saya kenal baik dengan beliau, dengan ibunya, bayangkan pada waktu itu kan kapal Karel Doorman itu sudah masuk ke perairan kita. Padahal pada waktu itu, apa nama kapalnya ya, MTB, yes itu macam tutul. Tapi kan, saya pikir perwiranya ini, 'wah'. Saya bilang ini hebat banget, iya dia, halangi kan," ujar Megawati.

"Bayangkan, Karel Doorman itu gede, lho. Saya nggak tahu ada fotonya lagi apa tidak. Jadi bayangkan, hanya dengan si kecil ini (Macan Tutul) dihalangi, dan ya, apa boleh buat, beliau membaktikan dirinya di negeri ini," tambah dia menjelaskan.
https://news.republika.co.id/berita/...dipateni-matek
Gitu-gitu pas awal zaman Presiden Megawati, udah dihadapi gelombang besar tuntutan Papua merdeka sama Presidium Dewan Papua terlebih Ketunya, Theys Eluay dibunuh sama anggota Kopassus yang menimbulkan kemarahan masyarakat Papua pas jenazahnya ditemukan di jurang. Pada akhirnya Otsus Papua yang sudah digagas sebelumnya bisa menjadi meredam gerakan tersebut

Maksud Bu Megawati mending DOM kayak Aceh aja biar cepet selesai biar alusista TNI macam pesawat tempur, artileri, dan ribuan bataliun diterjunkan gempur di Nudga? Presiden Jokowi pendekatannya lebih ke pembangunan dan keamanan lewat degradasi status OPM jadi kriminal  bersenjata jadi polisi yang mengambil tugas ini didukung TNI
Toh sekarang udah dikecam terus sama aktivis soal keberadaan TNI di daerah konflik apalagi DOM.. b=

JDP minta Jokowi tunjuk 1 juru runding untuk berdialog dengan TPNPB

News Desk - Penyanderaan Pilot Susi Air
June 1, 2023
Pilot, JDP
Pilot Pesawat Susi Air, Philip Mark Mehrtens (memegang bendara Bintang Kejora) bersama TPNPB. Dok. TPNPB
Jayapura, Jubi – Juru Bicara Jaringan Damai Papua atau JDP Yan Christian Warinussy meminta Presiden Joko Widodo segera menunjuk satu orang utusan khusus Presiden untuk memulai pembicaraan informal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Hal itu dinyatakan Warinussy saat dihubungi Jubi pada Kamis (1/6/2023).
Warinussy menyatakan dialog antara utusan khusus Presiden dan TPNPB merupakan solusi terbaik guna mengakhiri konflik di Papua, termasuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mahrtens yang disandera TPNPB. Dialog itu dapat didahului dengan pembicaraan informal yang melibatkan utusan khusus Presiden.

“JDP usulkan Presiden Joko Widodo menunjuk satu orang sebagai utusan khususnya yang dapat membangun komunikasi dan berkomunikasi langsung dengan TPNPB, dan langsung berkomunikasi pula dengan Presiden Joko Widodo,” kata Warinussy.

Warinussy menyatakan utusan khusus Presiden itu dapat diberi tugas menjajaki kemungkinan menggunakan meja perundingan untuk menyelesaikan konflik sosial politik dan konflik bersenjata bersenjata di Tanah Papua. Ia menyatakan seharusnya Pemerintah Indonesia seharusnya menyambut baik ruang dialog yang ditawarkan TPNPB.

“Kami justru menyambut tawaran negosiasi atau dialog dari TPNPB. Presiden punya hak memilih dan menetapkan orang yang berpengalaman dalam menyelesaikan kasus seperti GAM di Aceh dahulu,” kata Warinussy.

Kelompok TPNPB yang dipimpin Egianus Kogiya membakar pesawat Pilatus milik maskapai Susi Air yang mendarat dan menurunkan penumpang di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga-Papua pada 7 Februari 2023 lalu. Mereka juga menyandera pilot pesawat itu, Philip Mark Mahrtens.

Setelah tiga bulan penyanderaan itu, TPNPB menyiarkan video pernyataan Philip Mark Mahrtens bahwa dirinya akan dibunuh jika dalam dua bulan mendatang tidak ada pembicaraan tentang status Papua. “[Mereka] kasih [waktu] dua bulan kepada negara lain untuk bicara dengan Indonesia [untuk berbicara tentang] Papua merdeka. Kalau dua bulan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka [TPNPB] akan tembak saya,” kata  Philip Mark Mahrtens dalam video itu.

Warinussy menyatakan JDP yakin TPNPB tidak akan melakukan tindakan ceroboh hingga mengancam keselamatan jiwa pilot Philip Mark Mahtens. JDP berharap Pemerintah Indonesia menerima tawaran dialog dari TPNPB. “Kami yakin TPNPB tidak akan sampai mencelakakan pilot asal Selandia Baru tersebut,” ujarnya. (*)

Related News
https://jubi.id/tanah-papua/2023/jdp...-dengan-tpnpb/
JDP minta Presiden tunjuk utusan... pertanyaannya siapa? Marga Kogoya aja yang jadi staf Presiden dan tokoh gereja belum sanggup merayu pihak KKB
Masa minta pihak Australia atau PNG?


Tokoh Gereja Papua Akui Kesulitan Lobi KKB Bebaskan Pilot Susi Air

CNN Indonesia
Kamis, 01 Jun 2023 04:30 WIB
Bagikan : 
Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albert Yoku setelah bertemu Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (31/5). (CNN Indonesia/Dhio Faiz Syarahil)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh gereja Papua yang juga Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Albert Yoku mengakui kesulitan melobi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens.
Albert mengatakan tim penyandera pilot itu berpindah-pindah lokasi. Para tokoh masyarakat pun tak bisa bertemu langsung untuk bernegosiasi.

"Sampai hari ini pun diberikan ruang untuk adanya dialog itu atau negosiasi itu secara humanis, tetapi kita tidak berjumpa langsung sehingga itu sulitkan kita juga dalam menyelesaikan masalah," kata Albert saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/5).

KKB adalah sebutan aparat Indonesia terhadap kelompok milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Albert mengatakan Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge juga sudah berupaya meminta KKB membebaskan Mertens. Namun, upaya itu gagal karena persoalan komunikasi.

"Yang kami tunggu dari waktu ke waktu itu Egianus Kogoya [pemimpin KKB] agar bisa bertemu langsung ke kita agar bisa selesaikan masalah," ucapnya.

Albert menerangkan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung di BP3OKP pun mengubah prioritas penanganan. Mereka mengedepankan penanganan korban konflik KKB ketimbang ikut mengurai konflik bersenjata.

Menurutnya, separuh dari 32 distrik Nduga terdampak konflik KKB. Warga di distrik-distrik itu mengungsi ke Wamena hingga Merauke.

"Kan yang terdampak itu lebih banyak, daripada kita biarkan rakyat lapar, pembangunan tidak terurus, dan sebagainya maka lebih baik kita tangani rakyat itu," ujarnya.

(dhf/kid)

: https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ilot-susi-air.

Pihak gereja kesusahan melobi KKB