Bapak kelebihan bayar ketika memimpin Ibu Kota ternyata bukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini terlihat melalui data yang diunggah mantan anggota TGUPP, Tatak Ujiyati, dimana pemerintahan Anies Baswedan jutru paling rendah angka kelebihan bayar.

Dalam data tersebut, pada tahun 2015 BPK menemukan angka kelebihan bayar mencapai Rp417 miliar, dan ditahun 2016 Rp214 miliar, ini diketahui sebagai era kepemimpinan Ahok.

Sedangkan pada 2017, angka tersebut menurun menjadi Rp54 miliar, dan tahun-tahun selanjutnya pun menurun, sampai tahun 2020 menjadi Rp16 miliar, ini terjadi pada masa kepemimpinan Anies.

Tatak Ujiyati mengatakan kelebihan bayar hampir sering terjadi pada lembaga yang diaudit BPK setiap tahun, dan di bawah kepemimpinan Anies DKI meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut.

"Kelebihan bayar hampir selalu terjadi di lembaga-lembaga yang diaudit BPK tiap tahunnya. Ini data DKI dalam waktu 10 tahun," ujarnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @tatakujiyati, Senin (29/5).

"DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies justru paling rendah nilai kelebihan bayarnya. Status auditnyapun paling baik - WTP. Jadi siapa tuh Bapak Kelebihan Bayarnya?" sambungnya.




Sekadar informasi, WTP adalah opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu kementerian atau lembaga pemerintah.

https://nw.wartaekonomi.co.id/amp/re...edan-tapi-ahok