- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Deretan Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara, Edhy Prabowo Hingga
TS
yellowmarker
Deretan Menteri Jokowi Terjerat Kasus Korupsi, Juliari Batubara, Edhy Prabowo Hingga
Johnny G Plate
Rabu, 17 Mei 2023 18:34
Menkominfo Johnny G Plate mengenakan rompi tahanan khas Kejagung berwarna pink di Lobi Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Simak juga sederet menteri Jokowi yang pernah terjerat kasus korupsi
Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM - Berikut ini sederet menteri Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi.
Sejumlah menteri bahkan dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman.
Yang terbaru ada Menkominfo Johnny G Plate yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan BTS.
Johnny G Plate jadi tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.
"Bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi BTS 4G paket 1-5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi dalam konferensi pers.
"Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik telah meningkatan status dari saksi menjadi tersangka," sambungnya.
Berikut deretan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi berdasarkan pemberitaan di Tribunnews.com:
Menpora RI, Imam Nahrawi (KEMENPORA)
1. Imam Nahrawi
Imam Nahrawi menjadi menteri pertama di era pemerintahan Jokowi yang terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai Menpora.
Dirinya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap terkait Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Bantuan Pemerintah Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018 pada 19 September 2019 lalu.
Penetapan tersangka ini lantaran Imam Nahrawi diduga menerima total uang sebesar Rp26,5 miliar sejak 2014-2018.
Setelah itu, Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 3 Juli 2020.
Selain itu, hakim juga menjatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 18,1 miliar.
Setelah itu, Imam Nahrawi pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.
Namun banding tersebut ditolak hakim PT DKI Jakarta dengan putusan yang dibacakan pada 8 Oktober 2020.
Tak terima banding ditolak, Imam Nahrawi pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan kembali mengalami penolakan.
Keputusan tersebut diumumkan pada 15 Maret 2021 lalu dan menetapkan Imam Nahrawi tetap dihukum penjara tujuh tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.
Selain itu, Imam Nahrawi juga dicabut hak politiknya selama empat tahun.
2. Idrus Mahram
Selanjutnya adalah mantan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham yang terjerat kasus suap proyek PLTU Riau-1 pada 2018.
Dalam proses hukumnya, Idrus Marham oleh hakim Tipikor Jakarta dinyatakan bersalah lantaran menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp 2,25 miliar dari pengusaha dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR), Johannes Budisutrisno Kotjo.
Idrus Marham pun divonis hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp150 juta subsider dua bulan kurungan.
Banding pun diajukan Idrus Marham sebagai upaya perlawanan hukum.
Namun bukannya diperingan, majelis hakim PT DKI Jakarta justru memperberat hukuman kepada Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara dan wajib membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.
Upaya kasasi pun dilakukan oleh Idrus Marham ke MA.
Lantas, kasasi Idrus Marham pun dikabulkan oleh MA dan bahkan mantan politisi Partai Golkar itu dinyatakan bebas pada 11 September 2020 usai menjalani penahanan di Lapas Klas I Cipinang.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
3. Edhy Prabowo
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo pun menjadi menteri era Jokowi selanjutnya yang terjerat kasus korupsi.
Kasus korupsi berawal ketik Edhy Prabowo bersama sang istri, Iis Rosita terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan ke Amerika Serikat pada 25 November 2020.
Adapun OTT tersebut terkait dugaan kasus suap izin ekspor benih bening lobster atau benur.
Lantas KPK pun menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Dalam proses hukumnya, Edhy Prabowo divonis penjara selama 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikoar lantaran dinyatakan terbukti menerima suap terkait izin budidaya lobster dan eskspoer benih bening lobster (BBL).
Edhy Prabowo pun langsung mengajukan banding ke PT DKI Jakarta.
Namun, banding tersebut ditolak dan hukuman terhadap mantan politisi Gerindra itu justru diperberat berdasarkan putusan PT DKI Jakarta pada 11 November 2021.
PT DKI Jakarta justru memperberat hukuman Edhy menjadi 9 tahun penjara dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp9,6 miliar dan 77 ribu dolar AS.
Lantas, Edhy pun mengajukan kasasi ke MA dan hukumannya disunat menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta.
Selain itu, pencabutan hak politik Edhy Prabowo juga dikurangi dari tiga tahun menjadi dua tahun.
Salah satu alasan hakim mengurangi masa hukuman Edhy lantaran yang bersangkutan dianggap telah bekerja baik sebagai Menteri KKP.
Menteri Sosial RI, Juliari Batubara (Biro Pers Sekretariat Presiden)
4. Juliari Batubara
Selanjutnya adalah mantan Mensos, Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.
Dirinya ditetapkan menjadi tersangka terkait dugaan kasus korupsi Bansos Covid-19 usai terjaring OTT KPK.
Pada perjalanan proses hukumnya, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis 12 tahun penjara terhadap Juliari Batubara dan denda Rp500 juta subsider kurungan enam bulan pada 23 Agustus 2021.
Selain itu, Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar subsider penjara 2 tahun.
Tak hanya itu, hak politik Juliari juga dicabut selama empat tahun.
Hakim menganggap Juliari Batubara disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan penuntut umum.
Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Juliari divonis 11 tahun penjara.
Menteri Kominfo Johnny G Plate selesai diperiksa peyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi proyek Tower BTS, Rabu (15/3/2023). (tribunnews.com)
5. Johnny G Plate
Menteri era Jokowi yang terbaru terjerat kasus korupsi adalah Menkominfo, Johnny G Plate.
Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo yang merugikan negara mencapai Rp 8,3 triliun dan telah ditetapkan tersangka pada Rabu (17/5/2023).
Dirdik Kejagung, Kuntadi mengungkapkan penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka lantaran dinilai sudah adanya cukup bukti dan diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo.
"Bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi BTS 4G paket 1-5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri," ujar
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi.
"Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik telah meningkatan status dari saksi menjadi tersangka," sambungnya.
Usai ditetapkan jadi tersangka, Kuntadi mengatakan Johnny G Plate akan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejagung.
Pada hari ini, Kuntadi mengungkapkan turut adanya penggeledahan terhadap rumah dinas Johnny G Plate dan kantor Kominfo.
Johnny pun disangkakan dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sebagai informasi, selain Johnny, Kejagung telah menetapkan lima tersangka lain yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kominfo; GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; YS, Tenaga Ahli Human Development UI 2020; MA, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment; dan IH, Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
Quote:
Surya Paloh: Terlalu Mahal Johnny G. Plate untuk Diborgol
Diperbarui 17 Mei 2023, 22:05 WIB
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menggelar jumpa pers usai Kejaksaan Agung menetapkan Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate sebagai tersangka, di Kantor DPP Partai NasDem Jakarta, Rabu (17/5/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Jonathan Pandapotan Purba
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap penetapan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sekaligus Sekjen NasDem Johnny G. Plate sebagai tersangka dibuktikan secara benar.
Ia meminta penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa Plate benar-benar bersalah.
"Kalau tidak ada pendalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan. Ya semakin lebih sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol, dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, terlalu mahal," kata Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Secara detail, Paloh meminta untuk membuktikan aliran dana Rp500 juta yang disebut diminta Plate.
"Hari ini saya simak baik-baik keterangan dari pada Kapuspenkum. Ada pengakuan yang menyatakan ia meminta Rp500 juta untuk anak-anak setiap bulannya, dengan proyek negara kerugian Rp8 triliun," tambah Paloh.
Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga saat ini, Paloh menegaskan bahwa pihaknya menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Plate.
"Kita tetap menganut asas praduga tak bersalah. Tidak ada di antara kita memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan bahkan dosa, itulah arti keadilan kita sebagai manusia," ujar Plate.
Sumber: Lydia Fransisca/Merdeka.com
Sumber
Diperbarui 17 Mei 2023, 22:05 WIB
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menggelar jumpa pers usai Kejaksaan Agung menetapkan Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate sebagai tersangka, di Kantor DPP Partai NasDem Jakarta, Rabu (17/5/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Jonathan Pandapotan Purba
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap penetapan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sekaligus Sekjen NasDem Johnny G. Plate sebagai tersangka dibuktikan secara benar.
Ia meminta penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa Plate benar-benar bersalah.
"Kalau tidak ada pendalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan. Ya semakin lebih sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol, dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, terlalu mahal," kata Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).
Secara detail, Paloh meminta untuk membuktikan aliran dana Rp500 juta yang disebut diminta Plate.
"Hari ini saya simak baik-baik keterangan dari pada Kapuspenkum. Ada pengakuan yang menyatakan ia meminta Rp500 juta untuk anak-anak setiap bulannya, dengan proyek negara kerugian Rp8 triliun," tambah Paloh.
Asas Praduga Tak Bersalah
Konten Sensitif
Hingga saat ini, Paloh menegaskan bahwa pihaknya menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Plate.
"Kita tetap menganut asas praduga tak bersalah. Tidak ada di antara kita memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan bahkan dosa, itulah arti keadilan kita sebagai manusia," ujar Plate.
Sumber: Lydia Fransisca/Merdeka.com
Sumber
Lha iya, menteri2 lain yang diborgol itu murah kali ya harganya.
Lha wong menteri yang tertangkap korupsi itu lho bukan cuma dari Nasdem.
TS ingat dulu pernah bela Juliari Batubara soal korupsi bansos.
Mengambil fee ongkir 10rb dianggap korupsi.
Lho, kita menteri2 itu disuruh kerja ato disuruh amal.
Sedangkan Anies membagi2kan fee ongkir 20rb dari anggaran dianggap bukan korupsi. Padahal distribusi lebih mahal yang berarti negara rugi.
Lha kalo menurut TS pribadi, selama proyek digarap profesional dan tidak dimarkup berlebihan ya sudah wajar lah, bukan termasuk korupsi.
TS kalo lihat orang tambah kaya ga bakal iri juga.
Lha trus ada lagi Dirjen Mendag ditangkap tanpa bukti juga pernah TS bela.
Jawaban Jampidus ditanya soal bukti seperti di bawah ini:
Lho, maksudmu piye dul ? Sebetulnya ada bukti atau tidak ?
Lalu merembet ke Lin Chen Wei yang notabene cuma konsultan itu.
Lanjut ke Surya Darmadi dari aset cuma 5 triliun bisa didakwa korupsi pakai potensi kerugian 78 triliun itu.
Partai2 yang menterinya keborgol itu enga ada tuh yang ngomongin harga mahal, juga enga ada yang sebut2 Tuhan.
So I have a mesage for Paloh and Anies
Diubah oleh yellowmarker 18-05-2023 01:12
viniest dan 5 lainnya memberi reputasi
6
2.1K
81
Komentar yang asik ya
Tampilkan semua post
xiaoxiannu
#14
Rejim sir beye brfe org mentri yg keciduk 
Jd fenasaran juga ana
Kirain satrio finingit
Taunya satrio maling
Jd fenasaran juga ana
Kirain satrio finingit
Taunya satrio maling
pilotproject715 memberi reputasi
1
Tutup