Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terus bergulir. Satu nama pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terungkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sosok baru di balik kasus Rafael adalah pegawai pajak, bernama Wahono Saputro. Tidak hanya Wahono, sang istri, juga terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan yang dipegang istri Rafael.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa analisis data LHKPN mengungkapkan bahwa Rafael dan istri tercatat memegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan.

"Kita lihat detailnya ternyata ada lagi bahwa perusahaan yang dua ini pemegang sahamnya selain istri RAT, ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya saudara Wahono Saputro," papar Pahala, dikutip Senin (13/3/2023).

Menurut Pahala, Wahono pada 2020 dilantik sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Timur. Dalam data yang tercantum di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Wahono tercatat memiliki jabatan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur dan total kekayaan mencapai sebesar Rp 14.312.289.438.

Wahono diketahui memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 12.682.752.000. Aset tanah dan bangunan itu terletak di Jakarta, Tangerang, hingga Kulon Progo. Dia juga memiliki tiga unit mobil dengan total nilainya Rp 930.000.000.

Pegawai pajak ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 252.000.000 dan surat berharga senilai Rp 288.000.000. Dia juga memiliki aset kas dan setara kas senilai Rp 1.674.455.024. Selain itu, Wahono memiliki utang sebesar Rp 1.514.917.586.

Ini bukan pertama kali Wahono terjerat ke dalam sebuah kasus. KPK pernah memeriksanya sebagai saksi kasus suap pengurusan pajak pada 2016. Wahono Saputro saat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat eks Country Director PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan, dan eks Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno.

Saat itu, Wahono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan DJP Khusus Direktorat Jenderal Pajak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, pencucian uang yang dilakukan oleh Pejabat Ditjen Pajak Eselon III Rafael Alun dilakukan secara terencana, struktural, dan melibatkan banyak pihak bak sindikat profesional.

Menurut Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M.Natsir Kongah kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/3/2023). Rafael melibatkan jasa profesional pencucian uang, konsultan pajak, tenaga ahli hukum, hingga jasa berbadan hukum lainnya.

"Ada juga konsultan pajak. Jadi, memang menariknya di kasus ini pelaku menggunakan profesional money laundering," kata Natsir.

Adapun, jasa profesional money laundering yang dimaksud, yakni pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dengan imbalan komisi atau bentuk lain sesuai perjanjian.

"Jadi para profesional ini background-nya macam-macam latar belakangnya ada akuntan, ahli hukum, ini yang engineering uang hasil kejahatan tadi. Jadi seolah-olah tampak sah, ini kan pencucian uang yang berusaha mengaburkan," tambahnya.

Menurut Natsir, tidak semua profesional pencucian uang adalah tindakan pidana. Kendati demikian, profesional pencucian uang yang dipakai oleh Rafael Alun ini bisa terjerat dalam pasal suap atau gratifikasi. Seperti diketahui, PPATK menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 500 miliar dari 40 rekening yang terkait dengan Rafael Alun.

Ke-40 rekening tersebut diketahui milik Rafael dan keluarganya, serta individu dan badan usaha yang terkait dengan aktivitas eks pegawai pajak tersebut.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...pa-selanjutnya

Nama baru yo, iki sindikat eh, ngeripun aku. Cuaks