NEWS - Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

10 May 2023 07:35

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau program penanganan kemiskinan terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1/2023). Salah satu orang yang menerima bantuan sosial itu adalah seorang kakek yang telah memiliki 15 cucu bernama Suwondo. (Tangkapan Layar Youtube KemenkeuRI)

Jakarta, CNBC Indonesia- Bank Dunia atau World Bank mencatat Indonesia telah mampu menekan angka kemisminan ekstrem di tanah air. Namun, masih ada sisa dari data angka kemiskinan ekstrem pada 2002 yang sebanyak 19% dari total penduduk, menjadi sebesar 1,5% pada 2022.

Meski hingga kini masih ada masyarakat miskin ekstrem di tanah air, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia-Timor Leste Satu Kahkonen menganggap, Indonesia mampu mengentaskannya atau hingga ke level 0% pada 2024. Seiring dengan peningkatan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.

"Kemajuan pembangunan yang mengesankan sejauh ini memungkinkan Indonesia untuk secara efektif mewujudkan tujuannya untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2024," kata Satu dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, dikutip Rabu (10/5/2023).

Kendati begitu, Satu mengingatkan bahwa ukuran penghitungan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih menggunakan acuan yang lama, yaitu paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) sebesar US$ 1,9 per hari. Sedangkan negara berpenghasilan menengah ke bawah sudah menggunakan basis ukuran US$ 3,2 PPP 2011 per hari.

"Peralihan PPP menjadi US$3,20 per hari akan berdampak pada bukan hanya jumlah orang miskin, melainkan juga profil mereka, misalnya dengan termasuknya lebih banyak pekerja dari luar sektor pertanian. Kemiskinan juga akan lebih bersifat sementara," ujar Satu.

"Oleh karena itu, kebijakan perlu diperluas dari hanya menargetkan penduduk yang sangat miskin menjadi strategi pertumbuhan yang inklusif, agar rumah tangga miskin dapat mencapai keamanan ekonomi," ungkapnya.

Model penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia, melalui ukuran paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP), membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir 40% masyarakat Indonesia malah jatuh miskin seketika.

"Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan dalam pidatonya, ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol, tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin," kata Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, dikutip Selasa (10/5/2023).

Bank Dunia atau World Bank memang telah mengubah ukuran PPP yang baru sebagai acuan untuk menentukan jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem atau miskin saja. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka PPP 2017 dari sebelumnya PPP 2011.

Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari (kurs Rp 15.230 per US$). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di angka US$ 1,90.

Sementara itu, batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan menjadi US$ 3,65 atau Rp 55.590 per orang per hari dari sebelumnya US$ 3,20 atau Rp 48.740. Sementara itu, batas kelas berpenghasilan menengah ke atas menjadi US$ 6,85 atau Rp 104.325 per hari dari sebelumnya US$ 5,50 atau Rp 83.675 per hari.

Biasanya, dalam menentukan garis kemiskinan (GK), Indonesia memanfaatkan ukuran pengeluaran minimum, atau dari sisi konsumsinya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai garis kemiskinan (GK) pada September 2022 naik sebesar 5,95% dibandingkan Maret 2022, dari semula Rp 505.469 menjadi sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan. Ini adalah kenaikan tertinggi dalam 9 tahun terakhir.

"Peningkatan garis kemiskinan di September 2022 sebesar 5,95%, ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir tepatnya sejak September 2013. Saat itu GK naik 6,84% pasca kenaikan harga BBM," ungkap Kepala BPS Margo Yuwono, dikutip Kamis (19/1/2023).

GK merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jika dihitung dari besaran GK Rp 535.547 per kapita per bulan, maka pengeluaran masyarakat kurang dari Rp 17.851 per hari masuk kategori miskin atau di bawah garis kemiskinan. Ini artinya, warga negara Indonesia dengan penghasilan di bawah Rp 535.547 per kapita masuk kategori tidak mampu.

Dari data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Angka ini naik naik sebesar 0,20 juta orang. Menurut BPS, kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022 disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sementara itu, untuk rata-rata pendapatan per kapita masyarakat sendiri juga BPS ukur tiap tahunnya. Rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia pada 2022 naik 13,96 persen atau setara Rp8,7 juta dari tahun sebelumnya menjadi Rp71 juta per tahun (US$4.783,9). Atau rata-rata pendapatan penduduk Indonesia sebesar Rp5,9 juta per bulannya.

Indonesia masih masuk ke dalam bagian dari negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) karena ukurannya pendapatan per kapitanya di rentang US$ 3.896 - US$ 12.055. Untuk mencapai taraf negara pendapatan tinggi (high income) alias negara maju, pendapatan per kapita harus di atas US$ 12.056 per tahun. (haa/haa)