Jakarta, CNBC Indonesia - Jalur pantai Utara (Pantura) terus menguras kocek pemerintah karena harus dibenahi setiap tahun. Untuk tahun 2023 saja, anggaran yang perlu disiapkan mencapai Rp 1,3 triliun.

Dalam enam tahun terakhir, anggaran untuk Pantura sekitar Rp 6,5 triliun. Anggaran yang cukup besar hanya untuk perbaikan jalan nasional. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan bahwa salah satu penyebab sering rusaknya jalur Pantura ialah karena jalan ini kerap dilalui truk besar. Padahal, pemerintah juga sudah menyiapkan infrastruktur jalan tol.

"Dulu kita berharap bahwa truk akan banyak menggunakan jalan tol, tapi ternyata jalan favorit truk itu masih jalan non tol. Itu sebabnya kita tetap mengeluarkan biaya preservasi yang cukup besar mencapai Rp 1,3 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (12/4/23).

Catatan Bina Marga, pada 2021 sebanyak 18,52% kendaraan berat melintasi tol. Di tahun berikutnya, angkanya justru turun hampir 2% menjadi 16,63%. Hal ini menjadi indikasi bahwa banyak truk mulai meninggalkan jalan tol dan lebih menggunakan jalan Pantura.

Masalah makin rumit karena banjir membuat jalur Pantura semakin rusak. Sorotan mengarah pada wilayah Plelen yang kerap terjadi banjir lokal. Selain itu, wilayah Utara Semarang juga kerap menjadi langganan.

"Pantura Semarang-Demak itu legend karena itu daerah rob, demikian juga sekarang mengerjakan Pantura di daerah Batangan, lingkar Kudus Pati itu langganan banjir dan itu jadi problem karena banjir ga selesai dan jalan itu sangat sensitif dengan kondisi yang basah," ucapnya.

Akibatnya kemantapan Jalur Pantura hanya berada pada level 96,15%. Sekitar 4% dari keseluruhan panjang jalan atau sekitar 60-70 km dari Jalur Pantura bermasalah. Jawa Barat menjadi yang terbaik dengan kemantapan jalan 99,04% dan Banten mencapai 96,91%. Sementara Jateng menjadi terburuk.

"Jawa Tengah ini kemantapannya (pernah mencapai) 97% dan saat ini adalah 89%," sebut Hedy.

cnbcindonesia