Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

lowbrowAvatar border
TS
lowbrow
Klaim Kantongi SHM & HGB, Ketua RW Tuding Pertamina Tak Pikirkan Warga


WARTAKOTALIVE.COM, KOJA — Peristiwa meledaknya Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan belasan orang meregang nyawa dan puluhan lainnya luka-luka, Jumat (3/3/2023) lalu, rupanya bukan kali pertama terjadi.

Pada 2009 lalu, sebuah ledakan besar dari Depo Pertamina Plumpang juga terjadi. Namun, ledakan itu tak menimbulkan korban jiwa lantaran asapnya hanya bergulung di udara.

Hal tersebut disampaikan Ketua RW 01 Rawabadak Selatan, Bambang Setiyono saat ditemui di Pos RW Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

"Dua kali terjadi kebakaran, 2009 dan 2023. Kalau sekarang banyak korban, kalau 2009 memang kebakaran rumah banyak tapi tidak banyak korban karena apinya tidak banyak menyebar, kemudian kena angin ya sudah di situ-situ saja," jelas Bambang saat ditemui.

"Kalau sekarang enggak begitu. Ada ledakan langsung menyambar. Jadi namanya kebakaran itu kaya kembang api, kalau jatuh, di sini pasti kebakar," imbuhnya.



Akibat kebakaran tersebut, masalah kepemilikan lahan antara warga dan Pertamina pun kembali disinggung publik.

Pertamina dituding tak memikirkan nasib masyarakat yang berada di sekitar area riskan terjadi ledakan.

Sementara para warga, juga dituding tak memiliki Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di kawasan berbahaya itu.

Menanggapi hal tersebut, Bambang menegaskan bahwa para warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang itu sudah memiliki sertifikat hak milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Sehingga menurutnya, mereka berstatus legal dan memiliki kepemilikan atas tanah tersebut.

"Di situ bermacam-macam, kalau bicara RW 01, dari jalan Koramil ke sini kalau bicara legal kami sudah bersertifikat. Artinya masing-masing kepemilikan sudah punya sertifikat hak milik ataupun HGB yang dikeluarkan oleh Kemenhan," jelas Bambang.

Pria yang sudah tinggal selama 50 tahun di Rawabadak Selatan itu berujar, kisruh antara lahan Pertamina dan warga yang berdampingan itu sebenarnya sudah dibahas sejak 2009 lalu saat ledakan pertama terjadi.

Saat itu, menurut dia, ada rencana bahwa Pertamina akan membuat Buffer Zone atau jatak aman dari depo ke rumah-rumah warga.

Namun, rencana tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

"Waktu itu masih Pak JK (Jusuf Kala), kemudian ada rencana agar dibuatkan buffer zone, itu jarak aman dari depo ke rumah warga kurang lebih 50 meter. Itu kami harap bisa terlealisasi, tapi sampai hari ini enggak kerasa," ujar Bambang.

Sehingga, lanjut dia, ia meminta agar ada jalan tengah yang tidak memberatkan warga maupun pihak Pertamina.

"Jadi pas diminta pendapat atas nama wilayah Depo Pertamina yang dipindahkan atau warga yang dipindahkan, saya jawab kalau kami maunya Depo Pertamina dengan warga disesuaikan standar depo itu radisnya berapa meter dengan masyarakat," kata Bambang.

Pasalnya, kata dia, dahulu Depo Pertamina berdiri di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman masyarakat.

Sementara kini, posisi depo tersebut sudah berada di tengah-tengah kota, sehingga sangat riskan terjadi ledakan.

"Akhirnya Pak BUMN kemarin memutuskan akan memindahkan Pertamina ke Pelindo," ujar Bambang.

Bambang bercerita, para warga terdampak tersebut telah menghuni wilayah itu sejak tahun 90-an, lebih dulu dari kehadiran Depo Pertamina Plumpang tersebut.

"Jadi di sini udah lama, tahun 1954 dia tinggal di sini, sempat digusur lalu ada depo, baru ada beberapa penduduk," kata dia.

Ahok Belum Buka Suara

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih bungkam alias belum bersikap soal kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Hingga hari keempat kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar.

Begitu juga di media sosial resmi miliknya, Ahok tak menuliskan unggahan apapun terkait musibah tersebut.

Ahok pun tidak terlihat mengunjungi korban baik bersama direksi Pertamina maupun pejabat pemerintah terkait lainnya.

https://wartakota.tribunnews.com/amp...lumpang?page=2
Diubah oleh lowbrow 09-03-2023 05:55
pilottempur1718
nomorelies
pakisal212
pakisal212 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2.6K
59
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
antiketekAvatar border
antiketek
#37
kalo luh udah pada punya sertifikat
ngapain 2017 ngotot teken kontrak politik sama yohanis?
tanah luh yah udah legal kalo sertifikat nya asli

eh dibikinin imb bodong malah kesenengan
padahal kan udah ada sertifikat emoticon-Gila

maksud luh lembaran pbb oren jangan2

emoticon-Hammer2


pilottempur1718
galuhsuda
pakisal212
pakisal212 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tutup