TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak bisa memukul rata penilaian terhadap kekayaan semua pejabat di Kementerian Keuangan seperti kasus Rafael Alun Trisambodo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan gaji pejabat Kemenkeu memang tergolong besar.

“Jangan langsung wah ini kekayaannya tidak wajar betul kalau dilihat dari penghasilannya sebagai ASN atau penyelenggara negara,” kata Alex di kantornya, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.

Alex mengatakan karena fakta itu, tidak semua pejabat Kemenkeu dapat dianggap memiliki harta kekayaan yang mencurigakan. Dia bilang gaji dan tunjangan kinerja di Kemenkeu memang besar, sehingga kewajaran kepemilikan harta kekayaannya harus pula dibandingkan dengan penghasilannya.

Ada juga yang jabat Komisaris BUMN

Selain itu, Alex mengatakan sebagian pejabat di Kemenkeu juga memiliki jabatan lain, sehingga dapat dikategorikan sebagai penghasilan tambahan. Dia mengatakan sebagian pejabat Kemenkeu memegang jabatan komisaris di badan usaha milik negara. “Kan mereka ada memegang posisi komisaris di beberapa BUMN kan, itu juga harus kita perhatikan,” kata dia

Menurut Alex, karena gaji sebagai pejabat sudah besar ditambah gaji sebagai komisaris yang juga besar, maka wajar bila harta mereka banyak. “Kalau ada tambahan yang bersangkutan jabat komisaris, misalnya Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, nah itu saja pendapatannya berapa miliar pertahun,” kata dia.

Alex mengatakan hal tersebut untuk merespons warganet yang tengah menyoroti harta kekayaan pejabat di Kemenkeu. Sorotan ini bermula dari pejabat pajak bernama Rafael Alun Trisambodo. Berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, harta kekayaan Rafael ikut disorot netizen. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Rafael memiliki harta sebanyak Rp 56 miliar. KPK menganggap harta ini tidak wajar bila dibandingkan jabatannya sebagai pejabat eselon III di Kemenkeu.

Setelah Rafael, giliran harta kekayaan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang disorot. Eko disorot karena dianggap sering memamerkan hartanya di media sosial, seperti saat dia menaiki pesawat dan kepemilikan Harley Davidson. Belakangan dari dua kasus tadi, kepemilikan harta mewah oleh pejabat Kemenkeu lagi-lagi jadi perhatian publik. Misalnya mengenai keberadaan klub motor gede pejabat Kemenkeu yang bernama Belasting Rijder. Setelah ramai, Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan pembubaran klub motor tersebut.

Tempo.co