KNPB : TPNPB dan Indonesia hentikan konflik dan gelar referendum Bagi West Papua

News Desk - Dialog Damai, KNPB, Konflik TNI /Polri-TPNPB-OPM, Referendum
February 14, 2023
Konflik
Juru Bicara (Jubir) Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat Ones Suhuniap - Doc. Pribadi


Jayapura, Jubi – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyerukan agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)  dan pemerintah Indonesia hentikan konflik kekerasan bersenjata.
Pihaknya meminta Pemerintah Indonesia dapat menempuh jalan penyelesaian sengketa politik West Papua melalui mekanisme referendum yang damai dan demokratis bagi bangsa Papua.

“Kami meminta agar Pemerintah Indonesia dan Pejuang Kemerdekaan West Papua memerintahkan TPNPB dan TNI/Polri hentikan gencatan senjata dan mendorong proses-proses negosiasi damai antara Pemerintah Indonesia dan para pejuang kemerdekaan Papua,” kata Ones Shuniap kepada Jubi, saat di temui di Abepura, Selasa (14/2/2022).

Suhuniap mengatakan, pihaknya menawarkan referendum,  karena  Pemerintah Indonesia telah menetapkan Papua Darurat Sipil dan pasca penyanderaan pilot  Philips Mark Methrtens  oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) . TPNPB harus melindungi hak-hak Pilot Mark sebagaimana yang diatur di dalam konvensi Jenewa.

“TNI/Polri mengadakan operasi militer besar-besaran, lengkap dengan alutsista modern di Tanah Papua hal itu justru akan meningkatkan konflik dan pengungsian yang besar  masyarakat nduga yang tidak tahu apa apa,”katanya.

Lanjut Suhuniap,  dari tahun ke tahun rakyat sipil, anggota TNI/Polri dan TPNPB menjadi korban akibat keengganan Jakarta dalam mencari solusi politik atas konflik West Papua. Eskalasi konKNPB, Konflik TNI/Polri-TPNPB/OPM, Referendum, Dialog Damaiflik bersenjata yang meningkat adalah akibat Jakarta yang memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai.

“Upaya jeda kemanusiaan menuju perundingan dibuat dengan setengah hati antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP.  Namun Komisioner Komnas HAM yang  baru tidak melanjutkan misi jeda kemanusiaan yang dibuat. Panglima TNI sendiri menolak akan jeda kemanusiaan. Menunjukkan Indonesia tidak memiliki niat mendamaikan Papua lewat solusi dialogis,”katanya.

Suhuniap mengatakan, Indonesia selalu mengabaikan tawaran tawaran penyelesaian masalah Papua baik yang telah dirumuskan oleh LIPI baik konflik politik, marginalisasi OAP, Sejarah Papua, Pelanggaran HAM.

“Kami juga menyarankan semua pihak baik di West Papua, Indonesia dan seluruh dunia untuk mendesak Indonesia menempuh jalur negosiasi damai dalam menyelamatkan rakyat bangsa west Papua dari ancaman kepunahan,” katanya.(*)


https://jubi.id/polhukam/2023/knpb-t...gi-west-papua/

Suara minta referendum mencuat
Media internasional masih bahas soal penyanderana belum ke masalah referendum kecuali digoreng terus aktivis

KNPB : TPNPB dan Indonesia hentikan konflik dan gelar referendum Bagi West Papua

News Desk - Dialog Damai, KNPB, Konflik TNI /Polri-TPNPB-OPM, Referendum
February 14, 2023
Konflik
Juru Bicara (Jubir) Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat Ones Suhuniap - Doc. Pribadi


Jayapura, Jubi – Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyerukan agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)  dan pemerintah Indonesia hentikan konflik kekerasan bersenjata.
Pihaknya meminta Pemerintah Indonesia dapat menempuh jalan penyelesaian sengketa politik West Papua melalui mekanisme referendum yang damai dan demokratis bagi bangsa Papua.

“Kami meminta agar Pemerintah Indonesia dan Pejuang Kemerdekaan West Papua memerintahkan TPNPB dan TNI/Polri hentikan gencatan senjata dan mendorong proses-proses negosiasi damai antara Pemerintah Indonesia dan para pejuang kemerdekaan Papua,” kata Ones Shuniap kepada Jubi, saat di temui di Abepura, Selasa (14/2/2022).

Suhuniap mengatakan, pihaknya menawarkan referendum,  karena  Pemerintah Indonesia telah menetapkan Papua Darurat Sipil dan pasca penyanderaan pilot  Philips Mark Methrtens  oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) . TPNPB harus melindungi hak-hak Pilot Mark sebagaimana yang diatur di dalam konvensi Jenewa.

“TNI/Polri mengadakan operasi militer besar-besaran, lengkap dengan alutsista modern di Tanah Papua hal itu justru akan meningkatkan konflik dan pengungsian yang besar  masyarakat nduga yang tidak tahu apa apa,”katanya.

Lanjut Suhuniap,  dari tahun ke tahun rakyat sipil, anggota TNI/Polri dan TPNPB menjadi korban akibat keengganan Jakarta dalam mencari solusi politik atas konflik West Papua. Eskalasi konKNPB, Konflik TNI/Polri-TPNPB/OPM, Referendum, Dialog Damaiflik bersenjata yang meningkat adalah akibat Jakarta yang memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang damai.

“Upaya jeda kemanusiaan menuju perundingan dibuat dengan setengah hati antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP.  Namun Komisioner Komnas HAM yang  baru tidak melanjutkan misi jeda kemanusiaan yang dibuat. Panglima TNI sendiri menolak akan jeda kemanusiaan. Menunjukkan Indonesia tidak memiliki niat mendamaikan Papua lewat solusi dialogis,”katanya.

Suhuniap mengatakan, Indonesia selalu mengabaikan tawaran tawaran penyelesaian masalah Papua baik yang telah dirumuskan oleh LIPI baik konflik politik, marginalisasi OAP, Sejarah Papua, Pelanggaran HAM.

“Kami juga menyarankan semua pihak baik di West Papua, Indonesia dan seluruh dunia untuk mendesak Indonesia menempuh jalur negosiasi damai dalam menyelamatkan rakyat bangsa west Papua dari ancaman kepunahan,” katanya.(*)


https://jubi.id/polhukam/2023/knpb-t...gi-west-papua/



Istana Jawab soal Papua Disebut Berstatus Darurat Sipil Usai Serangan KKB di Bandara Paro

Rabu, 15 Februari 2023 | 08:41 WIB
Share : 
istana-jawab-soal-papua-disebut-berstatus-darurat-sipil-usai-serangan-kkb-di-bandara-paro
Asap membubung dari bangunan SMKN 1 Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar bangunan sekolah tersebut pada Senin (9/1/2023). (Sumber: KOMPAS TV)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Desy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Istana Kepresidenan menanggapi isu mengenai Papua yang disebut dalam kondisi darurat sipil akibat serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Adalah Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus yang menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan KKB tersebut.

Lodewijk menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua ada pada polisi.

DPR, kata Lodewijk, mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di Papua, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang masih dalam penguasaan KKB.

Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR tersebut, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani membantah bahwa Papua saat ini berstatus darurat sipil.

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah mengeluarkan perintah penetapan darurat sipil di Papua.

"Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di daerah Papua," kata Jaleswari di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dia menjelaskan, penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Jaleswari, penetapan darurat sipil di suatu wilayah hanya bisa dilakukan atas perintah presiden.

"Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar dia.

Baca Juga: Danrem 172/PWY Brigjen Sembiring: Pilot Susi Air Masih Hidup, sedang Bersama KKB

Seperti diketahui, Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2/2023) pukul 06.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika.

Susi Air mendapati pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter (ELT) pesawat dalam posisi aktif pukul 09.12 WIB.

Maskapai penerbangan itu kemudian merespons dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat yang belakangan ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro.
https://www.kompas.tv/article/378684...i-bandara-paro
Itu DPR seenaknya bikin pernyataan padahal yang punya otoritas itu Presiden darurat sipil atau militer