Presiden tidak dipilih oleh partai politik, tapi oleh rakyat. Sumber kekuasaan presiden dari rakyat, bukan dari partai. Jadi, presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri. Oleh karena itu, ketika ada partai yang merasa kedudukannya melampaui pemegang mandat rakyat jelas itu sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi langsung, presiden lebih tepat disematkan dengan atribusi petugas rakyat.

Berawal dari selorohan Megawati saat menyampaikan pidato dalam peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI perjuangan. Ia menyebut kalau Jokowi bukanlah apa-apa tanpa PDIP. 

"Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan, ya kasihan, dah. Lho, legal formal, lho. Mereka jadi presiden enggak ada gini, legal formal, itukan aturan mainnya," ujar Megawati yang disambut tawa ribuan kader PDIP. 

Sebuah kelakar yang terlontar dalam sebuah forum akbar yang dihadiri ribuan kader partai moncong putih. Namun, mungkin saja pemaknaan yang diterima publik bisa berbeda, apalagi masih jelas teringat narasi-narasi 'Jokowi petugas partai' yang selama ini kerap dilontarkan Megawati dan Puan Maharani.

Selain sorotan soal kesan subordinasi terhadap Jokowi, penggunaan istilah ‘secara legal formal' oleh Megawati juga memantik polemik. Mungkin maksudnya, secara konstitusi hanya partai politik dan gabungan parpol yang bisa mencalonkan presiden. Dalam pancalonan di dua kali pemilu, Jokowi pada 2014 dan 2019 tidak hanya diusung oleh PDIP sendirian, tetapi oleh sejumlah partai politik. Jadi, pencalonan Jokowi dilakukan oleh koalisi parpol, bukan PDIP semata.

Semestinya, partai politik sebagai pilar demokrasi menegakkan kedaulatan rakyat dengan tidak lagi merecoki jika seorang kader partai telah dipercaya rakyat untuk menjadi presiden. Wakafkanlah untuk negara dan rakyat.

https://www.metrotvnews.com/play/b2l...petugas-partai

kelakuan presiden yang gelar deklarasi bersama relawan untuk ngendors sosok tertentu tentu mengundang tanda tanya bagi pdip

kalo presiden ingin dihormati sebagai presiden seharusnya presiden juga tahu diri untuk netral

mesin politik adalah partai politik bukan presiden