JAKARTA - Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur masih sesuai dengan yang telah disepakati.

"Tahun depan ada Rp 20 triliun sekian, tahun depannya lagi ada.

Semua totalnya ada Rp 47 triliun," ujar Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (13/12).

Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menambahkan, pembangunan IKN Nusantara terus berjalan.

Khusus proyek immersed tunnel (terowongan bawah laut) IKN masih dalam proses studi kelayakan (feasibility study).

Hedy mengatakan, panjang terowongan tersebut sekitar 1 kilometer (km) - 1,5 km.

"Tunnel, kita sekarang sedang feasibility study oleh Korea.

Kita lagi cari the best alignmentnya.

Kan sekarang masih studi istilahnya," ucap Hedy.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pada tahun 2022, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN terutama di zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai Rp 15,08 triliun.

Lalu, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di luar kawasan KIPP sebanyak 15 kegiatan senilai Rp 10,91 triliun.

"Yang sudah terkontrak sampai dengan minggu keempat (November 2022) ini sebesar Rp 15,01 triliun dari 22 kegiatan," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (28/11).

Basuki Hadimuljono mendorong investor masuk di Ibu Kota Nusantara, per Kuartal II tahun 2023.

"Nanti Kuartal II-2023 baru mereka (investor) akan masuk," tutur dia usai kegiatan Festival Dayung Ciliwung di Jakarta, Minggu (4/12/2022).

Sejauh ini, sudah banyak permintaan dari investor yang memberikan Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN, baik ke Kementerian PUPR maupun ke Badan Otorita.

Basuki mengatakan, Pemerintah saat ini sedang fokus dalam pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) 1B dan 1C untuk membangun perkantoran.

Menurut Basuki, pihaknya sedang mengerjakan sarana dan prasarana (sarpras) dasar di IKN dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu sebagai modal untuk bisa mengundang para investor. Karena, anggaran di IKN itu hanya 20 persen-30 persen yang dibayai oleh APBN.

Selainnya itu, dari investasi atau melalui kerja sama pemerintah dengan swasta," ucap dia.

Pembangunan sarpras di IKN menggunakan APBN sebesar 20-30 persen inilah yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian PUPR sejak Agustus 2022 silam.

Pembangunannya dimulai dari konektivitas jalan, jembatan, air minum, pengendalian banjir, sampah, sanitasi, kantor Pemerintah, maupun kantor Presiden.

"Sehingga, nanti investor mulai masuk mulai tahun 2023," ucap dia.

https://kaltim.tribunnews.com/amp/20...ah-lagi?page=2

SBY gak berani bikin IKN, hanya Pak Jokowi yang berani bikin dan merealisasikan nya.

hebatnya Jokowi, pembuatan IKN ini tidak pakai uang Indonesia 1 rupiahpun, melainkan semuanya pakai uang investor.

itu tandanya Indonesia dipercaya dunia. Pak Jokowi luar biasa.