Luar Biasa! Bupati Tersangka Kasus Korupsi Ikut Acara Hari Antikorupsi

Sebuah kejadian yang cukup langka terjadi baru-baru ini. Kejadian yang cukup menyita perhatian publik ini terekam dalam momen perayaan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh KPK di gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Uniknya lagi, acara tersebut juga turut dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri.

Adalah Bupati Bangkalan, Madura, Abdul Latif Imron yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkup Pemkab Bangkalan pada Oktober lalu terlihat ikut hadir dan duduk sebagai salah satu peserta dalam acara peringatan anti rasuah sedunia itu. Hal ini memancing keanehan di kalangan publik. Kok bisa-bisanya seorang tersangka kasus korupsi masih dengan tenang dan santainya hadir di acara yang notabenenya membahas tentang korupsi dan bahayanya terhadap bangsa dan negara. Bahkan menurut penuturan ketua KPK sendiri, yang bersangkutan masih hadir di sana kalau hingga saat ini belum dipanggil untuk dimintai keterangan ataupun ditahan. Sang Bupati ini juga ternyata adalah seorang purnawirawan Polri.

Sebagai seorang pejabat negara yang sudah ditetapkan namanya sebagai tersangka kasus korupsi, seharusnya yang bersangkutan ini tidak diperkenankan lagi menghadiri acara apapun apalagi dengan kapasitas masih menyandang jabatan Bupati. Seyogyanya sejak ditetapkan tersangka itu, yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya dengan alasan apapun.

Jika dipandang secara etika dan moral, yang bersangkutan ini sudah sepatutnya merasa malu dan dengan kesadaran sendiri tidak perlu menghadiri acara itu. Bukannya malah dengan entengnya turut menampakkan mukanya di depan publik. Padahal dalam acara tersebut kan yang dibahas dan disinggung adalah soal tindak pidana korupsi yang mana dia sendiri adalah tersangkanya. Mau ditaruh di mana muka yang bersangkutan ini. Orang-orang atau pejabat yang semuanya hadir di sana juga sudah pasti tahu kalau yang bersangkutan ini adalah tersangka koruptor.

Memang dalam hukum adalah yang namanya asas praduga tak bersalah. Seseorang memiliki hak untuk tidak dijudge bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Namun secara etis, kesadaran diri sendirilah hukum tertinggi. Yang bersangkutan harusnya punya rasa malu dan tanggungjawab secara moral atas kasus yang tengah dihadapinya.

Apapun itu, peristiwa ini adalah salah satu contoh lemah dan tidak meratanya penegakkan hukum di republik ini. Jika benar hukum itu sama dimata publik, seharusnya oknum Bupati ini sudah ditahan dan tidak boleh lagi keluyuran dengan alasan apapun.

Bagaimana menurut agan dan sista? Layakkah Bupati ini tidak mundur dari jabatannya dan malah keluyuran?

Sumber :

Ulasan pribadi diolah dari situs berita

https://www.detik.com/jatim/berita/d...box=1669947042