Gubernur Papua Lukas Enembe saat menjalani pemeriksaan oleh tim dokter. Foto: Dokter Anton Mote

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Sebby Sambom mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dia menduga penurunan kondisi kesehata Lukas Enembe karena ulah dari oknum tertentu. Sebby menduga Lukas Enembe diberikan racun pasca-menolak pemberlakuan otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Papua.

"Kondisi Lukas Enembe sudah jelas diracuni," bebernya, Jumat (14/10) malam.

Sebby menerangkan kondisi Lukas Enembe sama persisnya seperti aktivis HAM Munir.

"Untungnya kondisi tubuh Pak Lukas kuat jadi tidak langsung tumbang seperti Munir saat diberikan racun," terang Sebby

Dia menduga selain Jakarta mendalangi kondisi yang menyebabkan Lukas Enembe jatuh sakit, ada pihaknya lainnya juga yang terlibat salah satu yakni Benny Wenda di Luar negeri.

"Banyak kelompok yang ingin menyerang termasuk dari Papua juga," ujarnya.

Sebby menilai dugaan gratifikasi Rp 1 miliar yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Lukas Enembe sangat tidak masuk akal.

Sebab, kata dia, Lukas Enembe adalah seorang gubernur dan punya biaya operasional.  Selain itu, sebelum diperiksa , Lukas Enembe langsung ditetapkan sebagai tersangka
.
Menurut dia, tidak ada aturan hukum seperti itu. KPK belum memeriksa Lukas Enembe, namun sudah tetapkan tersangka. Apalagi yang mengumumkan penetapan tersangka terhadap Gubernur Papua adalah menteri, bukan KPK. "Itu jelas-jelas intervensi politik, politisasi, pembunuhan karakter orang Papua. Orang Papua pikir, Lukas betul-betul korupsi, tidaklah Rp 1 miliar itu kecil. Rekeningnya Rp 60-70 miliar, baru mau korupsi hanya Rp 1 miliar, itu tidak masuk akal,” kata Sebby Sambom. (mcr30/jpnn)


https://papua.jpnn.com/papua-terkini...a-lukas-enembe

Kalau dituduh racun kok malah bilang stroke sama tim dokternya
Perhatian juga ya teroris Papua

Terjerat Kasus Korupsi, Kemendagri Diminta Segera Nonaktifkan Lukas Enembe



Achmad Zulfikar Fazli • 15 Oktober 2022 12:21 
Jayapura: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta segera menonaktifkan Lukas Enembe dari Gubernur Papua. Hal ini agar pelayanan publik di Papua kembali berjalan maksimal dan Lukas bisa fokus menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kementerian Dalam Negeri (disanrankan) segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar tokoh intelektual muda Keerom, Michael Sineri, di Abepura, Jayapura, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Menurut dia, kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik. Dia menilai Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya berani menghadapi proses hukum, sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukungnya melakukan penjagaan di kediaman gubernur.

Dia menegaskan tidak ada budaya di Papua yang menjadikan hanya satu orang untuk memimpin di Bumi Cenderawasih. Sebab, ada tujuh wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di Papua.

"Tidak semua orang bisa mengeklaim sebagai ketua suku, kecuali anak adat," tutur sekretaris KNPI Keerom itu.

Terkait isu pelantikan ketua suku besar Papua, dia tidak mengakui adanya hal tersebut. Pasalnya, dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili.

Menurut Michael, seharusnya masyarakat tidak perlu menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe. Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat.

"Sementara, yang terlibat menjaga di kediaman LE (Lukas Enembe) harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas Enembe adalah gubernur bukan kepala suku suku besar," ujar Michael.


Dia pun meminta masyarakat mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar. "Lukas Enembe harus tunduk kepada hukum dan ikuti proses hukum yang berlaku," tegas Michael.

KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber APBD Provinsi Papua. Dia sudah dua kali dipanggil oleh KPK.

Pertama sebagai saksi untuk hadir pada 12 September 2022. Dia tidak hadir pada pemanggilan di Markas Brimob Jayapura tersebut dengan alasan sakit.

Pemanggilan kedua, Lukas dipanggil sebagai tersangka pada Senin, 26 September 2022. Namun Lukas kembali mangkir dengan alasan sakit.

(AZF)

https://www.medcom.id/nasional/polit...n-lukas-enembe
Sekalian PLT sampai 2024 Pilgub Papua...