Mahfud MD. (Foto: YouTube Universitas Gadjah Mada)
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui kondisi di Papua saat ini lumayan memanas. Hal itu akibat bakal adanya rencana aksi demonstrasi membela Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok tanggal 20 September 2022 dengan tema menyelamatkan atau save Lukas Enembe,” tutur Mahfud saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Terkait kasus Lukas, Mahfud menegaskan tidak ada kaitannya dengan partai politik (parpol) tertentu. Dia juga menegaskan kasus Lukas bukan merupakan bentuk rekayasa politik. Dikatakan, kasus Lukas berdasarkan pada temuan dan fakta hukum.

Mahfud juga menyampaikan, kasus Lukas kali ini tidak hanya sebatas pada dugaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Dia menerangkan, ada dugaan uang mencapai ratusan miliar rupiah dalam kasus Lukas.

“Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK," kata Mahfud.

Adapun diberitakan, sekitar 4.000 pendukung Lukas bakal turun ke jalan. Ribuan massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua (KRP) memutuskan menggelar aksi damai di Kota Jayapura pada Selasa (20/9/2022). Aksi ini digelar menyikapi langkah KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka.

Koordinator aksi demo, Otniel Deda mengatakan aksi demo damai itu merupakan bentuk dukungan terhadap Gubernur Lukas Enembe.

"Aksi besok sebagai bentuk solidaritas mendukung Pak Lukas sebagai orang tua kami di Papua," ungkap Deda, Senin (19/9/2022).


Otniel mengaku sedikitnya ada 4.000 orang yang siap berpartisipasi dalam aksi tersebut. Ribuan pendukung Lukas Enembe itu berasal dari sejumlah daerah, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

"Massa akan kumpul di Taman Imbi Kota Jayapura untuk menggelar aksi," ujarnya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat KPK RI Nomor B/536/dik.00/23/09/2022 tanggal 5 September 2022.

Gubernur Lukas sendiri telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Tak hanya itu, PPATK telah membekukan rekening Gubernur Lukas.

https://www.beritasatu.com/news/9786...papua-memanas/


Asal Tertib, Mahfud Persilakan Demo Bela Lukas Enembe

Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 19 September 2022. (Foto: Beritasatu.com)
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat melakukan demo dalam rangka membela Gubernur Papua Lukas Enembe. Hanya saja, dia menekankan agar demo tersebut berlangsung dengan tertib.

Diketahui, Lukas kini tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Besok kalau mau demo, demo lah dengan tertib,” tutur Mahfud saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Mahfud menegaskan, negara menjamin masyarakat bisa melakukan demo. Dia juga berpesan kepada aparat keamanan di sana untuk menjaga ketertiban selama demo berlangsung.

“Tetapi pada aparat di sana juga supaya menjaga keamanan dan ketertiban supaya ada penjelasan tentang masalah yang sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi,” tutur Mahfud.

Adapun diberitakan, sekitar empat ribu pendukung Lukas bakal turun ke jalan. Ribuan massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua (KRP) memutuskan menggelar aksi damai di Kota Jayapura pada Selasa (20/9/2022). Aksi ini digelar menyikapi langkah KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka.

Koordinator aksi demo, Otniel Deda mengatakan aksi demo damai itu merupakan bentuk dukungan terhadap Gubernur Lukas Enembe.

"Aksi besok sebagai bentuk solidaritas mendukung Pak Lukas sebagai orang tua kami di Papua," ungkap Deda, Senin (19/9/2022).

Otniel mengaku sedikitnya ada 4.000 orang yang siap berpartisipasi dalam aksi tersebut. Ribuan pendukung Lukas Enembe itu berasal dari sejumlah daerah, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

"Massa akan kumpul di Taman Imbi Kota Jayapura untuk menggelar aksi," ujarnya.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat KPK RI Nomor B/536/dik.00/23/09/2022 tanggal 5 September 2022.

Gubernur Lukas sendiri telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Tak hanya itu, PPATK telah membekukan rekening Gubernur Lukas.

https://www.beritasatu.com/news/9786...ca-Selanjutnya



Kasus Lukas Enembe, PPATK Temukan Transaksi Rp 560 Miliar ke Kasino


Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana; Menkopolhukam, Mahfud MD; dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 19 September 2022. (Foto: Beritasatu.com/ Muhammad Aulia)
Jakarta, Beritasatu.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan transaksi senilai Sin$ 55 juta atau sekitar Rp 560 miliar ke kasino judi terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Diketahui, Lukas Enembe kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas Enembe sejak 2017 lalu. Dari tahun 2017 sampai saat ini, PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK terkait kasus Lukas yang dia sebut memiliki banyak variasi dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar.

"Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai Sin$ 55 juta atau Rp 560 miliar itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," ujar Ivan saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Bahkan Ivan mengungkapkan, dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai Sin$ 5 juta. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai Rp 550 juta oleh Lukas Enembe.

"PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan sudah PPATK sampaikan kepada KPK," tutur Ivan.

PPATK juga sudah membekukan transaksi sejumlah pihak pada 11 penyedia jasa keuangan. Para pihak tersebut diduga memiliki kaitan dengan kasus Lukas Enembe.

"PPATK sudah melakukan pembekuan penghentian transaksi kepada beberapa orang di 11 penyedia jasa keuangan (PJK), ada asuransi, ada bank, dan kemudian nilai dari transaksi yang dibekukan oleh PPATK di 11 PJK tadi ada Rp 71 miliar lebih, dan ada juga transaksi di Rp 71 miliar tadi itu mayoritas dilakukan di anak yang bersangkutan di putra yang bersangkutan," ungkapnya.


Sebelumnya, KPK membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia menjadi tersangka berdasarkan aduan dari masyarakat.

Dia mengikuti jejak dua kepala daerah di bumi Cendrawasih yang ikut tersandung kasus hukum di KPK yakni Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

“Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat Papua khususnya bahwa terkait penetapan tersangka RHP (Ricky Ham Pagawak) dan juga Gubernur LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga berbagai informasi yang diterima oleh KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022).


https://www.beritasatu.com/news/9786...liar-ke-kasino

Semoga aman-aman aja besok. Berpotensi dimanfaatkan kelompok pro-referendum..