- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Kepsek dan Guru SMAN 1 Banguntapan Dinonaktifkan
TS
silents.
Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Kepsek dan Guru SMAN 1 Banguntapan Dinonaktifkan
Buntut Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Sri Sultan HB X: Kepsek dan Tiga Guru SMAN 1 Banguntapan Dinonaktifkan
SuaraJogja.id - Pemda DIY mengambil kebijakan tegas terkait kasus pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi di SMAN 1 Banguntapan. Kepala sekolah (kepsek), dua guru Bimbingan Konseling (BK) dan satu wali kelas akhirnya dinonaktifkan sementara waktu.
"Satu kepala sekolah dan tiga guru [SMAN 1 Banguntapan] saya bebaskan dari jabatannya, tidak boleh mengajar dulu sambil nanti ada kepastian," ungkap Gubernur DIY, Sti Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (04/08/2022).
Menurut Sultan, kepsek dan guru di SMAN 1 Banguntapan disinyalir melakukan pelanggaran aturan tentang seragam sekolah, terutama di sekolah negeri. Sebut saja Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah sesuai dengan jenjang tingkat satuan pendidikan, termasuk tata cara penggunaan warna dan model. Selain itu Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut.
Pemda juga membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Hasil investasi itu nantinya akan jadi rekomendasi Pemda dalam mengambil kebijakan terhadap sekolah.
"Saya menunggu rekomendasi tim [satgas] ya, karena kebijakan itu ada unsur melanggar [aturan] dari keputusan menteri pendidikan, kan [sekolah negeri] tidak bisa memaksa [siswi mengenakan jilbab]," paparnya.
Sultan menyayangkan siswi yang menjadi korban diminta untuk pindah sekolah bila merasa tidak nyaman di SMAN 1 Banguntapan. Padahal yang bertanggungjawab atas kasus yang membuatnya depresi adalah pihak sekolah.
Untuk itu Pemda memilih menindak pihak sekolah yang jelas-jelas melakukan pelanggaran alih-alih meminta siswi yang bersangkutan pindah sekolah. Hal itu dilakukan agar kedepan tidak terjadi kasus serupa yang terjadi.
"Jadi harapan saya bukan anaknya yang [di]salah[kan], itu kebijakan [sekolah yang] melanggar. Kenapa yang pindah anaknya? yang harus ditindak itu guru dan kepala sekolah yang memaksa itu. Silahkan tim dilihat, [kok] malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah. Persoalan itu salahnya sekolah, itu jadi harus ditindak saya nggak mau pelanggaran seperti itu didiamkan," ungkapnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (kadisdikpora) DIY, Didik Wardaya menjelaskan penonaktifkan kepsek dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan dilakukan untuk sementara waktu. Disdikpora sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memproses kebijakan non aktif keempat guru dan kepsek di SMAN 1 Banguntapan.
"Penonaktifkan dilakukan dalam rangka karena proses belajar mengajar terganggu kan," ungkapnya.
https://jogja.suara.com/amp/read/202...-dinonaktifkan
Mantap. Tidak ada tempat untuk kedunguan.
Mau pake yilbab silahkan. Nggak mau pake ya silahkan.
Berani memaksa, terima nasibmu.
SuaraJogja.id - Pemda DIY mengambil kebijakan tegas terkait kasus pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi di SMAN 1 Banguntapan. Kepala sekolah (kepsek), dua guru Bimbingan Konseling (BK) dan satu wali kelas akhirnya dinonaktifkan sementara waktu.
"Satu kepala sekolah dan tiga guru [SMAN 1 Banguntapan] saya bebaskan dari jabatannya, tidak boleh mengajar dulu sambil nanti ada kepastian," ungkap Gubernur DIY, Sti Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (04/08/2022).
Menurut Sultan, kepsek dan guru di SMAN 1 Banguntapan disinyalir melakukan pelanggaran aturan tentang seragam sekolah, terutama di sekolah negeri. Sebut saja Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah sesuai dengan jenjang tingkat satuan pendidikan, termasuk tata cara penggunaan warna dan model. Selain itu Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut.
Pemda juga membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Hasil investasi itu nantinya akan jadi rekomendasi Pemda dalam mengambil kebijakan terhadap sekolah.
"Saya menunggu rekomendasi tim [satgas] ya, karena kebijakan itu ada unsur melanggar [aturan] dari keputusan menteri pendidikan, kan [sekolah negeri] tidak bisa memaksa [siswi mengenakan jilbab]," paparnya.
Sultan menyayangkan siswi yang menjadi korban diminta untuk pindah sekolah bila merasa tidak nyaman di SMAN 1 Banguntapan. Padahal yang bertanggungjawab atas kasus yang membuatnya depresi adalah pihak sekolah.
Untuk itu Pemda memilih menindak pihak sekolah yang jelas-jelas melakukan pelanggaran alih-alih meminta siswi yang bersangkutan pindah sekolah. Hal itu dilakukan agar kedepan tidak terjadi kasus serupa yang terjadi.
"Jadi harapan saya bukan anaknya yang [di]salah[kan], itu kebijakan [sekolah yang] melanggar. Kenapa yang pindah anaknya? yang harus ditindak itu guru dan kepala sekolah yang memaksa itu. Silahkan tim dilihat, [kok] malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah. Persoalan itu salahnya sekolah, itu jadi harus ditindak saya nggak mau pelanggaran seperti itu didiamkan," ungkapnya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (kadisdikpora) DIY, Didik Wardaya menjelaskan penonaktifkan kepsek dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan dilakukan untuk sementara waktu. Disdikpora sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memproses kebijakan non aktif keempat guru dan kepsek di SMAN 1 Banguntapan.
"Penonaktifkan dilakukan dalam rangka karena proses belajar mengajar terganggu kan," ungkapnya.
https://jogja.suara.com/amp/read/202...-dinonaktifkan
Mantap. Tidak ada tempat untuk kedunguan.
Mau pake yilbab silahkan. Nggak mau pake ya silahkan.
Berani memaksa, terima nasibmu.
Diubah oleh silents. 04-08-2022 12:50
xxxbaikkuda dan 11 lainnya memberi reputasi
12
2.2K
63
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
mamutmamutnakal
#30
dulu waktu ane skolah di sma negri sekitar tahun 2002-2005, mayoritas temen2 ane yang muslim itu ga make hijab. palinng cuma 20% saja yang pake hijab..
saat itu tidak ada tekanan dari pihak manapun. pihak sekolah tidak mewajibkan seluruh muridnya merhijab. tidak ada yang mengatakan mereka yang tidak berhijab itu agamanya kurang. semua baik2 saja,
mereka juga mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain. spanduk2 dan baliho mengucapkan selamat hari raya ke agama selain islam bertebaran dimana2. iklan2 di TV juga ikut mengucapkan.
berbeda sekali dengan jaman sekarang, kenapa bisa seperti ini?
pemerintah harus menegaskan aturan mengenai kewajiban hijab di sekolah umum negri. mardrasah oke lah wajib hijab karena sekolah negri berbasis agama. kalu sekolah umum?? tolong jangan ada paksaan.
saat itu tidak ada tekanan dari pihak manapun. pihak sekolah tidak mewajibkan seluruh muridnya merhijab. tidak ada yang mengatakan mereka yang tidak berhijab itu agamanya kurang. semua baik2 saja,
mereka juga mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain. spanduk2 dan baliho mengucapkan selamat hari raya ke agama selain islam bertebaran dimana2. iklan2 di TV juga ikut mengucapkan.
berbeda sekali dengan jaman sekarang, kenapa bisa seperti ini?
pemerintah harus menegaskan aturan mengenai kewajiban hijab di sekolah umum negri. mardrasah oke lah wajib hijab karena sekolah negri berbasis agama. kalu sekolah umum?? tolong jangan ada paksaan.
kyurenjo dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tutup