Alumni LPDP mengaku tak merasa berutang karena dibiayai negara saat menempuh pendidikan. Ia mengklaim ikut bayar pajak kepada negara.


Dessy Rosalina, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mengaku tak merasa berutang kepada negara, menanggapi viral kabar banyaknya alumni yang ogah pulang selesainya menempuh pendidikan di luar negeri.

Alasan Dessy sederhana, uang negara yang digadang-gadang digunakan untuk membiayai anak bangsa sekolah di luar negeri itu, juga berasal dari pembayaran pajaknya selama ini.

"Maaf-maaf saja, uang negara kan dari kita juga. Saya pribadi tidak merasa berutang. Kita juga bayar pajak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/8).

Pun demikian, Dessy yang menempuh pendidikan pascasarjana di Macquarie University, Sydney, Australia tersebut tetap kembali ke Tanah Air. Tak seperti 138 rekan-rekannya yang disebut LPDP enggan kembali pulang setelah menyelesaikan pendidikan.

Perempuan berdarah Batak ini pulang untuk mengabdi ke tanah kelahirannya, Indonesia, dan kembali berkumpul bersama keluarga. Saat ini, dia bekerja sebagai karyawan swasta bidang komunikasi.

Namun, ia memahami alasan rekan-rekannya yang ogah pulang. Bahkan, ia menyebut praktik siswa/i menetap di negara mereka menempuh pendidikan pun ramai beberapa tahun terakhir.

Singkatnya, kehidupan dan pekerjaan di luar negeri lebih menjanjikan ketimbang di Tanah Air. "Kita tahu secara income (pendapatan), kita lebih dihargai," jelasnya.

Menurut dia, akan lebih bijak jika LPDP juga introspeksi. Tidak semata-mata menyalahkan alumni. Misalnya, ia menyarankan membangun sistem terintegrasi yang bisa mewadahi para alumni untuk mengabdi, baik di instansi pemerintahan maupun BUMN.

Toh, tidak sedikit alumni yang kembali akhirnya luntang-lantung memperbaiki nasib. Lebih ironis, banyak dari mereka yang akhirnya kembali ke pekerjaan sebelumnya.

"Jadi, LPDP harus berubah cara berpikirnya (jangan hanya) mengharapkan kesadaran alumni untuk mengabdi. Kesadaran itu bisa dibentuk oleh sistem yang mumpuni," kata Dessy.

Sementara itu, beberapa alumni LPDP yang diketahui menetap di luar negeri menolak wawancara saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, pemilik akun Twitter @VeritasArdentur mengunggah percakapan terkait banyaknya alumni yang enggan pulang ke Indonesia untuk menikmati beragam fasilitas di luar negeri. Salah satunya, menyekolahkan anak secara gratis.

"Jadi, biasanya nih mereka laki-bini. Pertama, lakinya sekolah Phd, minimal empat tahun kan. Jadi, mereka ada kesempatan sekolahin anak gratis empat tahun. Lakinya lulus, bininya lanjut sekolah. Sehingga, ada alasan tidak balik, menemani istri sekolah. At least (setidaknya) mereka dapat 10 tahun tinggal di sini (Inggris)," tulis percakapan yang diunggah di sosial media.

Percakapan itu juga menyinggung soal penerima beasiswa LPDP sebagai parasit. Sebab, mereka dibiayai oleh uang negara dari rakyat, tetapi tak mau kembali dan berkontribusi di Indonesia. "Di Indonesia parasit, di Inggris juga parasit," imbuh percakapan itu.

"Karena mereka tidak bayar pajak, tetapi menikmati semua fasilitas Pemerintah Inggris yang gratis untuk rakyat-rakyat tidak mampu. Tidak tahu malu. Ini sudah seperti sindikat," lanjutnya.

Faktanya, LPDP mencatat jumlah siswa yang tidak mau pulang, namun sudah menyelesaikan studi mereka, tidak lah sedikit. Yakni, 138 orang.

Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto mengaku sudah menyurati alumni yang masih bertahan di luar negeri dan memberikan peringatan.

"Saat ini, masih ada sekitar 138 orang yang masih dalam proses peringatan, pendekatan, agar mereka segera kembali ke Indonesia," terang dia seperti dikutip CNN Indonesia TV, Senin (1/8).

Andi sendiri mengaku mendapatkan data alumni yang tak patuh itu dari data monitoring LPDP dan laporan masyarakat. Data itu ditindaklanjuti dengan kerja sama Ditjen Imigrasi untuk mengetahui lokasi yang bersangkutan.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...rasa-berutang.