Beritasatu.com - Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai bahwa lembaga amal ACT tidak harus dimatikan atau dihilangkan, tetapi harus diselamatkan.

"Kalau ada ketidak sesuaian aspek keamanahan itu memang harus dievaluasi, akan tetapi lembaga semacam ACT merupakan aset, dan oleh karena itu kita mendorong dilakukan pembersihan tapi jangan sampai dimatikan," kata Sholahuddin.


MUI berpandangan, perlu dilakukan evaluasi bersama, baik pengelolanya dan masyarakat mengawasi, baik juga regulator pemerintah perlu untuk mengawasi supaya apa yang sudah berjalan di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan ke depannya tidak terjadi lagi penyimpangan

"Apa yang dilakukan pemerintah (pembekuan) mungkin pilihan yang terbaik, dan kita mendorong apa yang dilakukan ini tidak sampai me-suspend (hentikan)," lanjut Sholahuddin.
Dari sisi pemanfaatan, MUI melihat bagaimanapun ACT lembaga terpercaya dari masyarakat, dan kemudian menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan kemaslahatan umat, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kemaslahatannya sangat besar.



Sholahuddin menambahkan, saat ini MUI hanya sekadar memberikan pandangan dan masukan-masukan kepada pemerintah. Terkait adanya pelanggaran dalam kapasitas hukum, MUI tidak terlihat terlalu dalam dan mempercayakannya kepada penegak hukum.


"Kami MUI tidak memiliki kapasitas mengetahui lebih dalam, karena memang tidak diberikan kewenangan untuk itu. (Proses) Kita serahkan ke penegak hukum," tandas Sholahuddin.

sumur

pemerintah zolim ulamak jadi kehilangan aset