Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa penolakan Singapura atas kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) bukan urusan pemerintah.

"Itu kan bukan urusannya pemerintah RI, urusannya dengan kedaulatan negara Singapura terhadap mereka punya kewenangan untuk beri penilaian apakah seseorang itu bisa datang, masuk ke negara itu," kata Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/5).

Setidaknya ada empat alasan Singapura menolak kedatangan penceramah kondang itu, yakni UAS dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, pernah ceramah soal bom bunuh diri, pernah menyebut salib Kristen rumah jin kafir, dan kerap mengkafirkan ajaran agama lain.

Mengenai hal itu, Ngabalin mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengklarifikasi hal tersebut ke pemerintah Singapura. Menurutnya, hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pemerintah.

"Tidak ada hubungannya dengan pemerintah, tidak ada urusannya dengan pemerintah," jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, dengan empat alasan tersebut, pemerintah Singapura menilai UAS tidak layak masuk ke dalam negaranya.

"Itu hak mereka. Makanya, memang juga kita hidup kan bukan hanya di dalam Indonesia saja, tapi juga hidup dengan gampang di dunia maya dan dunia ini sangat gampang mendeteksi seseorang, watak, dan jalan pikirannya," paparnya.

Sebelumnya, UAS ditolak masuk ke Singapura oleh otoritas setempat. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut sejumlah alasan menolak kedatangan UAS di negara tersebut.

Salah satu poinnya yaitu UAS dianggap menyebarkan ajaran yang ekstremis dan bersifat segregasi. Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah membahas soal bom bunuh diri dalam ceramahnya.

"Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura," mengutip situs resmi Kemendagri Singapura.

Langkah Singapura itu mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

(fra/dmi/ain)



Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...san-pemerintah