JAKARTA, KOMPAS.com - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun.

Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya atau per 31 Januari 2022 yakni Rp 6.919,15 triliun.

Artinya, dalam rentan waktu sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 95,43 triliun. Selain itu, utang pemerintah tersebut juga mencatatkan rekor baru, yakni menembus level di atas Rp 7.000 triliun.

Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Pada akhir Januari 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 39,63 persen, sementara di akhir Februari meningkat menjadi 40,17 persen.

Baca juga: Lonjakan Utang Pemerintah, Sebelum dan Setelah Jokowi Jadi Presiden RI

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Lalu kepada pihak mana negara ini berhutang dengan jumlah nominal paling banyak?

Masih dikutip dari APBN KiTa Maret 2022, porsi utang negara terbesar Indonesia berasal dari utang penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 4.901 triliun.

SBN sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk membiayai defisit APBN. Melalui investasi SBN, masyarakat bisa meminjamkan uang kepada pemerintah dan sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan keuntungan berupa kupon (bunga obligasi).

Baca juga: Yusuf Mansur: Pendakwah, Penggalang Sedekah, Manajer Investasi, hingga Influencer Saham

Bunga kupon yang berlaku adalah mengambang minimal (floating with floor) yang mengacu pada BI 7 Day Reverse Repo Rate setiap 3 bulan sekali. Kupon minimal sendiri adalah tingkat kupon pertama dan berlaku sampai dengan waktu jatuh tempo.

Biasanya, imbal dari kupon SBN berada di kisaran 7 persen per tahun. Nilai ini masih lebih besar ketimbang bunga rata-rata deposito bank nasional.

Sederhananya, warga negara sebagai investor menginvestasikan sejumlah uang ke pemerintah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Lalu, ketika masa jatuh tempo, uang masyarakat yang membeli SBN akan dikembalikan secara penuh oleh pemerintah.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 6.713 Triliun, Sri Mulyani: Kita Bisa Bayar

Dengan kata lain, pemberi utang terbesar kepada pemerintah Indonesia saat ini adalah masyarakat Indonesia. SBN bisa dibeli masyarakat secara langsung melalui bank maupun perusahaan sekuritas pada saat masuk periode penjualan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam membeli SBN atau memberi pinjaman ke pemerintah, masyarakat memiliki dua alternatif, yakni SBN konvensional alias Surat Utang Negara (SUN) dan SBN syariah yang biasa dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Per akhir Februari 2022, besaran utang pemerintah yang berasal dari SUN yakni sebesar Rp 4.054,18 triliun, dan SBSN sebesar Rp 847,48 triliun. Beberapa contoh SBN antara lain Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Obligasi Ritel Negara (ORI), dan Saving Bond Ritel (SBR).

Pembayaran imbal hasil dan pokok investasi SBN dijamin oleh UU APBN dan UU Nomor 24 Tahun 2002. Selain itu karena diterbitkan oleh pemerintah, kecil kemungkinannya akan terjadi gagal bayar. Kalau pun kejadian gagal bayar, biasanya pemerintah akan menjaminkan asetnya.

Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Kaitan Utang Pemerintah dan Krisis Ekonomi 1998

Selain SBN domestik, pemerintah Indonesia juga berutang melalui SBN valuta asing atau SBN valas. Di mana penerbutan surat utang berdenominasi mata uang asing seperti dollar AS hingga yen Jepang.

Per akhir 28 Februari 2022, total utang pemerintah dari SBN valas adalah sebesar Rp 1.262,53 triliun. Dengan rincian SUN valas Rp 978,75 triliun dan SBSN syariah valas Rp 383,79 triliun.

Sumber utang pemerintah lainnya

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 850 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,27 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 837,11 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 294,36 triliun, pinjaman multilateral Rp 499,09 triliun, dan commercial banks Rp 43,66 triliun.

https://money.kompas.com/read/2022/0...ara-ini?page=2

Mungkin strategi putin bisa ditiru, minta bayar pakai rupiah