TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi referensi pengembangan wisata syariah yang moslem friendly di Tanah Air. Menurutnya, provinsi itu sudah memiliki modal besar untuk mengembangkan wisata halal.

Pengembangan pariwisata pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan pada kualitas dan turisme keberlanjutan, salah satunya moslem friendly based. “NTB sudah memiliki modal untuk itu sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” tutur Sandiaga dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 30 Januari 2022.

Sandi mengatakan modal dari penghargaan yang telah didapat untuk NTB adalah Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia di ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) mengungguli 130 destinasi di dunia. Lombok juga telah ditetapkan sebagai The World Best Halal Tourism Destination dan The World Best Halal Honeymoon Destination.

Ia menjelaskan wisata halal berfokus pada extension of service dengan mengusung tiga konsep, yaitu Good to have, Nice to Have, dan Must to Have. Lalu konsep tersebut dijabarkan pada lima komponen, antara lain hotel halal, transportasi halal, makanan halal, paket tur halal, dan keuangan halal, yang semuanya bisa ditemui di NTB.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga berujar, wisata halal juga telah menarik devisa dari moslem traveler dengan optimal. Data State of The Global Islamic Economy Report 2019 menyebutkan, jumlah pengeluaran wisatawan muslim dunia sebesar 200,3 miliar dolar AS atau sebesar 12 persen dari total pengeluaran wisatawan global sebesar 1,66 triliun dolar AS.

“Dengan demikian, Indonesia berada di urutan ke-5 dari “TOP 5 Negara Muslim Traveler” dengan pengeluaran terbesar setelah Saudi Arabia, UAE, Qatar, dan Kuwait,” kata Sandiaga.

Namun sisi lain ia juga menyayangkan, Indonesia sebagai salah satu konsumen produk halal terbesar masih banyak produk impor yang dibelanjakan.

Sumber

salah satu bentuk arabisasi yang harus dilawan adalah menggunakan label syariah untuk beragam program: Bank Syariah, Wisata Syariah, Hotel Syariah dll.


Ikhawanul Muslimin dan jaringan bisnis Arab kapitalis memang menggunakan marketing dan taktik "syariah" ini untuk menjustifikasi mereka untuk membuat aturan tersendiri yang bisa jadi malah memecah program tersebut.

Label syariah ini juga sering digunakan untuk program yang bersumber dari APBN dan APBD agar mereka dan kroni nya mendapatkan kerjaan dan anggaran pemerintah tanpa bersusah payah untuk cari kerja.