APBN, APBA, Hingga APBDes, Hanya Sumber Perputaran Uang di Aceh
Minggu, 9 Januari 2022 22:49


FOR SERAMBINEWS.COM

Pengamat Ekonomi Aceh, Dr Amri MSi. 


SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat Ekonomi Aceh, Dr Amri MSi memberikan catatan penting untuk Pemerintah Aceh di akhir tahun 2021.
Hal itu disampaikan dalam sebuah catatan berjudul "Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh 2021".
Catatan tersebut dikirim ke redaksi Serambinews.com pada Jumat (8/1/2022).
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) ini menjelaskan, mudah mengukur kinerja pembangunan ekonomi sebuah provinsi.
"Aceh misalnya, cukup melihat kinerja ekonomi makro di daerah," jelasnya. 
Kemudian, pengelolaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/APBA.
Selanjutnya, kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan berdasarkan Satuan Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah.
Serta kinerja berdasarkan penugasan.
Dr Amri mengatakan, kinerja ekonomi makro Aceh misalnya cukup melihat tingkat kemiskinan, pengangguran, pemerataan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Angka kinerja ekonomi makro bisa dilihat dari publikasi resmi Badan Statistik, Publikasi Bank Indonesia atau data SIMREG Bappenas Republik Indonesia," jelasnya.

"Data yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut data resmi," katanya.
"Berdasarkan data BPS 2019 dan 2020, Aceh menjadi Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dan ke -6 termiskin di Indonesia,” ujarnya.

Masih menurut Amri, kinerja pengeloaan APBA 2020 juga ditandai dengan Penolakan Laporan Pertanggungjawaban APBA/LKPJ Gubernur Aceh oleh DPRA .
Sesuai hasil paripurna DPRA pada Kamis (19/8/2021), Banggar DPRA menilai Pengelolaan Keuangan Aceh amburadul.
Hal itu ditandai dengan SiLPA Aceh mencapai Rp.3,96 Triliun (Audit BPK- RI).
“Begitu juga halnya dengan kenerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah/SKPA yang ditandai dengan proyek multiyears, Kapal Aceh Hebat 1,2 dan 3," tambahnya.
Dikatakan, hal itu berujung dengan rombongan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa pejabat eselon 1, 2, dan 3.
"Semua data dan fakta ini sudah menjadi pelajaran bagi pengelolan Pemda Aceh ke depan,” sebutnya.
Dr Amri menyampaikan, Aceh memiliki sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM.

Seperti kopi, kina, serai, emas, minyak bumi, dan lain-lain.

Namun Provinsi Aceh tidak memiliki Cold Suply Chain dan Storage untuk keperluan Perikanan.
Sehingga harus diekspor melalui Sumatera Utara.
Sehingga, tidak terjadi multiflyer effects/efek berganda bagi masyarakat Aceh.

Ditambah lagi investor tidak ada yang mau berinvesasi di Aceh.
Belum lagi hengkangnya investor besar sekelas BRI, BNI dan Mandiri yang telah mampu menyentuh ekonomi masyarakat sampai pelosok pedesaan.
Misalnya kata dia, kawasan Industri Ladong /KIA Ladong sudah 15 tahun belum beroperasi.
"Jadi uang yang berputar di Aceh adalah uang proyek-proyek APBN, APBA, APBK dan APBDes," katanya.
“Konsekwensi semua ini menyebabkan tingkat Kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, pemerataan ekonomi tidak terjadi dan pertumbuhan ekonomi rendah," klaimnya.
Dengan kata lain, katanya, kesejahteraan masyarakat tidak terwujud di Bumi Serambi Mekkah.

Oleh karena itu, Dr Amri mengatakan Pemerintah Aceh perlu mengedepankan ekonomi, bahkan dapat menjadikan Aceh sebagai pusat perekonomian.

Dia mengatak sumber daya alam yang berhasil dikelola, tidak hanya dijual di lokal, nasional dan ekspor untuk menambah nilai jual.

Dia menjelaskan Aceh Creative Hub bagi Generasi Muda perlu diciptakan dan menghidupkan pelabuhan ekspor yang ada di pesisir Aceh.
“Ayoo bangun Nusantara dari pintu barat Indonesia ini, Aceh sejahtera, Indonesia maju,” pungkas mantan Sekretaris Magister Management/MM, Program PascaSarjana USK ini.(*)

https://aceh.tribunnews.com/2022/01/...di-aceh?page=4