Jakarta, CNN Indonesia --  Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sengaja merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) ibu kota untuk 2022 demi kepentingan politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Oh jelas," ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji saat konferensi pers virtual merespons revisi UMP DKI Jakarta, Senin (20/12).

Pernyataan ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan revisi UMP dilakukan Anies demi kepentingan Pilpres 2024.

Menurut Adi, motif politik ini terbaca karena sebelumnya Anies juga pernah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengubah formula penetapan UMP 2022 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Padahal, menurutnya, Anies seharusnya sudah mengetahui secara jelas bahwa menteri tidak bisa mengubah PP 36/2021. Sebab, aturan itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan Menaker Ida.

"Belum lama ini kan Pak Anies minta mengubah formula, terus ditujukan ke Kemnaker, tapi apa korelasinya? Kalau mau minta perubahan itu karena PP ditandatangani Presiden, bukan Kemnaker, seharusnya langsung saja ke Pak Presiden," terangnya.

Namun, sambungnya, setelah mengirim surat kepada Menaker Ida, Anies tidak melakukan tindak lanjut ke Jokowi. Anies justru ujug-ujug merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya sudah sempat ia tetapkan sesuai formula PP 36/2021.

Di sisi lain, Adi menilai perubahan sikap Anies juga didasari oleh tekanan salah satu serikat pekerja atau buruh di Indonesia, meski tak menyebut nama serikatnya. Namun, Adi menyayangkan hal ini.

Sebab, menurutnya, tekanan itu hanya muncul dari satu serikat pekerja atau buruh yang tidak mewakili seluruh buruh di Indonesia. Toh, kata Adi, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sejatinya juga sudah melibatkan perwakilan serikat pekerja untuk menyepakati besarannya.

"Lagipula mana mungkin juga hanya satu serikat pekerja bisa mengimbau seluruh Indonesia jika tidak menerapkan seperti apa yang disampaikan Pak Anies akan dikeroyok demo besar-besaran? Saya garansi juga apa yang disampaikan oleh satu SP itu tidak mewakili dunia pekerja keseluruhan," jelasnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen atau setara Rp225 ribu. Sebelumnya, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 hanya sebesar Rp37 ribu. Sehingga kini, UMP DKI Jakarta berada di posisi Rp4,64 juta.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan keputusan Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022 membuatnya melanggar tiga pasal di PP 36/2021 tentang Pengupahan. Ia merinci pasal tersebut adalah  26 mengenai cara perhitungan upah minimum, Pasal 27 mengenai penetapan UMP, dan Pasal 29 mengenai batas waktu penetapan UMP yang selambat-lambatnya seharusnya pada 21 November 2021 dan tidak bisa diubah.

"Dan pemerintah DKI telah secara sepihak melakukan revisi UMP 2022 tanpa memperhatikan dunia usaha dalam hal ini Apindo DKI Jakarta yang sudah menyatakan keberatannya karena ini melanggar PP 36/2021," pungkasnya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...revisi-ump-dki

Ane yakin.. Yang jawab dan klarifikasi tuduhan ini pun pasti pak wagub..