CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
NIK Jadi NPWP, Semua Warga Kini Berstatus Wajib Pajak
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/615d38898159ea6f153223b0/nik-jadi-npwp-semua-warga-kini-berstatus-wajib-pajak

NIK Jadi NPWP, Semua Warga Kini Berstatus Wajib Pajak



IDXChannel - Dengan optimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membuat semua warga kini berstatus sebagai wajib pajak. Apalagi, NPWP tersebut akan dihapus sepenuhnya.

“Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif dimana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah, dalam siaran persnya, Selasa (5/10/2021).

BACA JUGA:
NIK Juga Berfungsi Jadi NPWP, Bagaimana yang Berpenghasilan di Bawah PTKP?


Sebelumnya Zudan mengungkapkan bahwa ke depan NIK memang akan menjadi satu-satunya nomor. Sehingga semua penduduk akan langsung mendapatkan status wajib pajak. Namun begitu dia mengatakan bahwa hal ini akan dilakukan secara bertahap.

“Nah ini bertahap seperti itu. Sehingga semua penduduk itu nanti langsung bisa mendapatkan status sebagai wajib pajak semuanya. Tapi tentunya kan tidak semua langsung membayar pajak karena kan ada kategorinya dan ketentuannya,” ungkapnya.

BACA JUGA:
Tingkatkan Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Kebut Program KTP Gunakan NPWP


Zudan menjelaskan bahwa ketentuan ini sedang disiapkan di dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dimana hal ini diawali dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2021 yang mensyaratkan NIK dalam mengakses pelayanan public.

“Nah sekarang diawali dari Perpres ini. Perpres untuk menjaga agar semua layanan publik kita berbasis NIK. Jadi sudah diawal Perpres 69/2019 kemudian ditegaskan kembali dalam Perpres 83/2021,” pungkasnya. (TYO)

Sumber
https://www.idxchannel.com/economics...us-wajib-pajak

Orang bijak, taat pajak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
RyuDan2255 dan 28 lainnya memberi reputasi
Setiap warga negara adalah objek palak...eh pajakemoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gorgeousrainbow dan 50 lainnya memberi reputasi
Memuat data ...
profile picture
kangtogog
kaskus maniac
@rajin.meremas emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak dulu di tempat gawe yg lama pernah di kerjain bolak balik padahal dh d turutin mau nya gmn,eh setelah di ajak "makan siang" lsg kelar urusan
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@rajin.meremas @twinslightart

laporin kemana? datang ke KPP atau lapor ke kantor polisi?

kalau cuma ngasih surat keterangan meninggal ya buat apaan

harusnya datang ke KPP, minta penghapusan NPWP, kasih itu lampiran Surat Keterangan Meninggalnya

namanya prosedur ya harus diikuti, jangan maunya sendiri

kecuali sudah datang ke KPP, sudah mengajukan permohonan, tapi masih dikirimi surat

baru lapor, jangan cuma ke 150200, temui Kepala Kantor KPPnya, ngadu ke dia, terus tanya siapa Kepala Seksi yang membawahi AR yang bikin tu surat, catat NIPnya

lapor ke 1500200 sebut Nama dan NIP si petugas dan kepala seksi tadi, telpon lagi 1500200 minta sambungkan ke Direktorat Kitsda, lapor kasusnya

telepon Ombudsman, ceritakan kasusnya, sebut nama orang2nya, direktorat jenderal pajak, kantornya dimana, dst

lapor ke Polisi, buat pengaduan pasal perbuatan tidak menyenangkan, kasih bukti buktinya

jadi biar ancur sekalian hidup tu orang

dengan catatan anda sudah ikuti prosedur penghapusan NPWP dengan benar, dan surat sudah mereka terima, dan anda punya tanda terimanya sebagai bukti
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@rajin.meremas @juraganind0

petugas enggak boleh subjektif, ibarat Ulama, ngomong itu harus punya dasar hukum yang Shahih, kecuali masuk hal-hal Khilafiyah, yang belum ada aturannya mungkinlah

seorang petugas pajak harus sebisa mungkin pakai dasar hukum, mau itu UU, atau peraturan-peraturan turunan, tergantung konteks, ya selayaknya konsultan gimana sih

kalau memang gak tahu atau kurang menguasai ya harusnya bertanya pada yang lebih menguasai, atau lempar ke Help Desk, atau tunda dulu menjawabnya, konsultasi dulu ke Kantor Pusat baru nanti dikabari setelah ada dasar hukum jelas
profile picture
juraganind0
kaskus maniac
@rajin.meremas @KyraAltair ya pak. Akhirnya pake konsultan pajak saja. Biar dia yang ngurus. Hehehe
profile picture
wkwk komen2 nya saling senggol, tapi kalau gak gitu gak asik(kalo kata cewek) ,

keep santuy n sehat2 buat agan2 semua 🙏
profile picture
juraganind0
kaskus maniac
@rajin.meremas @twinslightart @KyraAltair capek2 amat ngancurin idup orang. Emang setiap orang mau ngurus gitu? Belum lagi ada pencemaran nama baik. Belum ada UU ITE. Dikira semua orang punya waktu apa ngurus gituan. Liatnya dari sisi wajib pajak juga dong. Jangan dari sisi petugas pajak. Liat kenyataan real di lapangan
profile picture
juraganind0
kaskus maniac
@KyraAltair sekarang kalau semua yg punya ktp bukan hanya jadi subjek pajak, tapi jadi wajib pajak.
profile picture
sandmaster
kaskus addict
Ya penghasilan negara kita kan utamanya dr pajak.. mau makan aja kena pajak wkwk
profile picture
MegaFire
kaskus holic
@KyraAltair

dari apa yg ente jabarkan diatas itu menandakan ribet nya sistem birokrasi negara kita.

tidak perlu nya membuat SPT itu dikarenakan data2 kita seharusnya sudah terintegrasi ke dalam sistem negara.
dari e-KTP seharusnya sudah bisa ketauan data2 kita mulai dari kepemilikan properti, rekening bank (termasuk jumlah dana dan data transaksi), kepemilikan kendaraan bermotor, pekerjaan, dll juga penghasilan kita sesuai dengan pajak yang kita setor berdasarkan pasal2 yg sesuai. nanti bisa dibandingkan penghasilan nya dengan kepemilikan.

ini seperti ane kemaren mau vaksin padahal ane daftar online. data2 udah ada dan ane print setelah sampe sana ane disuruh isi formulir lagi yang isinya sama persis seperti data di online ane. setelah itu data nya masi diketik lagi sama org nya pdhl udah ada tinggal lihat di sistem makanya jadi lama. seharusnya ane itu datang tinggal konfirmasi aja lalu ke proses selanjutnya tp justru malah masih nunggu panggilan karena masi masukin data (penyelenggara dari pemda)

soal yang meninggal pun juga gitu. menurut ane seharusnya setelah lapor meninggal di kelurahan dan masuk data kependudukan itu langsung menjalar ke mana2 seperti penghapusan NPWP. jd ga perlu ribet pergi ke KPP lg buat lapor karena seharusnya sudah terintegrasi.

bagi ane sih kita masyarakat mau aja ikut prosedur.
tp kalo semisal merasa direpotkan dan ribet boleh dong protes ? di suru fotokopi e-KTP aja menurut ane ud aneh kok prosedur nya itu emoticon-Big Grin padahal cukup kasi liat aja seharusnya bisa di cari datanya
profile picture
salvation101
kaskus holic
@MegaFire @KyraAltair (Ekspektasi) e-KTP untuk integrasi data mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi.

(Realita) selamat anda mendapatkan hadiah senilai 1juta dollar zimbabwe
Anda butah dana cepat?

emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
profile picture
@MegaFire @KyraAltair @salvation101

Sri Mulyani Keluhkan Kerap Dapat SMS Penawaran Utang

https://money.kompas.com/read/2021/03/23/141330326/sri-mulyani-keluhkan-kerap-dapat-sms-penawaran-utang

Realita

emoticon-Traveller
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@rajin.meremas @juraganind0

nah ini benar, bukan bermaksud mengecilkan ya, drpd pusing dengar keterangan Helpdesk atau AR yg mana skill mereka limited, apalagi kalau perusahaan ente perusahaan besar kelas MNC ya, ada baiknya konsultasi sama Konsultan

IMHO, sebagai personel yang pernah berada di 2 sisi, pemerintah dan wajib pajak

menurut gw skill personel DJP itu kurang mumpuni dibanding Konsultan, tentunya Konsultan yang bukan ecek2 ya, macam Konsultan2nya Big 4, DDTC, PB Taxand gitulah

karena kalau Konsultan itu menghadapi real life situation dan upgrade skill melalui pendidikan/gelar, seperti gelar Advanced Diploma of International Taxation dari IBFD Inggris, itu titel elit, orang DJP mana punya, buat apa soalnya, tapi disitulah minusnya

gw sendiri pernah diskusi suatu masalah sama pentolan Direktorat Pajak Internasional di Kantor Pusat, gak menyelesaikan masalah, malah nyepelein harusnya cukup ke AR gak perlu sampe ke Kanpus (gw pake link "orang dalam" makanya bisa nemuin ni orang), soal lisensi dan tax treaty waktu itu, padahal DDTC bikin buku tentang Tax Treaty dan ada pembahasan license itu tebelnya udah kayak buku PSAK

makanya kalau soal pertarungan masalah pajak, itu biasanya DJP kalah di level di atas pengadilan Pajak, seperti Banding dan Peninjauan Kembali
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@rajin.meremas @twinslightart @juraganind0

lo itu yang saya sebut dengan "maunya ente sendiri"

saya gak menempatkan diri sebagai petugas pajak lo

tapi sebagai praktisi yang juga pernah jadi agen pemerintah

jadi ngerti dari dua sisi

namanya prosedur, ya harus diikuti, kecuali ente sudah menjalankan prosedur tapi dapat perlakuan gak mengenakkan nah berhak mengeluh

karena walau gw pernah berada di posisi mereka, bukan brarti gw belain mereka, gw goblok2in pun bisa kalau mereka ngotot sm prosedur yang sebenarnya gak wajib/perlu

tapi kalau prosedurnya memang sudah tersistem, ya mau gimana, mau ngotot ya gk bisa, mereka juga cuma karyawan yang ngejalanin SOP dan sistem

salahkanlah yang bikin sistemnya, dalam hal ini ibu kita SMI (bukan Kartini), karena yg namanya sistem untuk instansi sebesar DJP pasti butuh persetujuan SMI, atau Menkeu lain ketika SOP tersebut dibuat

jadi balik lagi, anda sudah melakukan prosedurnya belum,
minimal telepon KPP terdaftarnya nanya apakah bisa dibantu untuk dihapus tanpa perlu ke KPP, karena saya orang super sibuk atau gak ada waktu atau ongkos ke sana jauh dsb?
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@juraganind0

iya emang, gw mengkritisi yang bilang semua orang jadi Objek Pajak setelah KTP feat NPWP, nah itu salah

karena namanya Objek itu penghasilan, bukan individu/badan
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@MegaFire

hmm, pendapat anda memang betul, it's birokrasi

tapi, ada tapinya nih

boleh berkata demikian, kalau ente bisa memberikan pembanding Apple to Apple dari negara-negara lain

misalnya di Amerika di Eropa di Singapore dsb itu sistemnya gimana

apa sudah terintegrasi secara hebat jd setiap orang bisa terdeteksi semua harta dan kekayaannya tanpa perlu lapor lagi?

jelas enggak, karena pada faktanya bahkan di negara maju saja seperti di US dan Eropa itu tetap mesti buat yang namanya laporan sejenis SPT

ya logika aja bos, negara secanggih apa yang bisa ngetrace kegiatan satu orang sampai tahu penghasilannya berapa

ente dimintain tolong sama temen beliin makanan ke kantin/indomaret diupahin 10 ribu, apa negara tahu? jelas enggak kan

apa ente bakal lapor ke negara kalau ente dapet 10 ribu dari temen ente tadi? jelas enggak, karena ente anggap ribet dan sepele

coba lihat big picturenya, kewajiban SPT tersebut untuk menjaring WP2 Nakal yang penghasilannya luar biasa tapi sulit di trace, bukan buat menyusahkan para pejuang recehan

cuma masa bikin aturan cuma wajib SPT kalau anda WP kaya, kalau anda WP miskin ya enggak perlu

aturan macam apa itu? namanya kan jadi pasal Karet, sebatas apa Kaya itu, sebatas apa Miskin itu?

sekarang pemerintah dalam hal ini DJP punya akses ke database Samsat, PPATK, BPN dan Bank, gunanya apa?

ya menjaring para pengemplang2 pajak, di SPT ngelapor mobil 1, padahal data di Samsat ada 10 mobil terdaftar atas nama dia, rumah ngaku cuma satu padahal punya tanah di mana2

nah bayangkan kalau SPT itu tidak diwajibkan, berapa besar potensi negara kehilangan sumber penghasilan, akibat para hiu2 dan paus2 yang cuma "pura2 jadi karyawan" padahal sumber penghasilannya darimana2


gw bukan kontra terhadap ente protes, memang sistem perpajakan di negara kita banyak yang shit as fck, bahkan ketika gw masih aktif sebagai pegawai sekalipun, apalagi ketika sudah jadi pihak "lawan" jg gw banyak sering direpotkan

tapi karena gw pernah berada di dua sisi, makanya gw gak gampang protes

kalau memang ente punya ide untuk bikin sistem perpajakan di negara kita better ya why not, usulkan saja ke DJP, tentu dengan roadmap yang sangat jelas, termasuk konsekuensi dan antisipasi terhadap berbagai hal terhadap ide tersebut

karena gak gampang bikin peraturan itu, kalau cuma protes tanpa solusi ya anak SD juga bisa
profile picture
juraganind0
kaskus maniac
@rajin.meremas @twinslightart @KyraAltair ah elah, dianggap semua wajib pajak punya waktu urus begituan. Dianggap sekalian ngancurin idup satu orang itu ga butuh waktu. Maunya sekalian ancurin idup orang. Hidup kok maunya ngancurin orang.

Birokrasi macam begitu dibanggain. Maunya semua sesuai keinginan mereka. Dianggap semua wajib pajak itu punya pengetahuan sama dengan mereka. Dianggap hidup mereka itu hanya untuk pajak. Ini yang masalah. Makanya saya pake konsultan pajak.
profile picture
slarkkk
kaskus maniac
@juraganind0 @rajin.meremas @twinslightart @KyraAltair

mantab bre daripada pusing pusing kan. mending pake jasa konsultan emoticon-Ngakak (S)
profile picture
juraganind0
kaskus maniac
@rajin.meremas @twinslightart @KyraAltair @slarkkk betul pak. Jadi kalau ada surat teguran dan tagihan. Lempar saja ke mereka. Biar mereka yang urus.
profile picture
KyraAltair
kaskus maniac
@rajin.meremas @twinslightart @juraganind0

ah elah kan ente yang sok sibuk, klo orang sok sibuk itu biasanya punya duit, bukan tipikal yang ngeluh, tinggal suruh orang buat ngurus biasanya

gw sih bukan "sukanya" ya, kan gw cuma ngasih saran kalau ente memang merasa sangat dirugikan sama kelakuan pegawai tersebut, nah sejauh mana ente mau mengajukan komplain resmi atas pengalaman birokrasi yang tidak menyenangkan tersebut ya itu terserah ente

mau ente bunuh juga tu orang ya terserah ente

dari tadi tu ente cuma muter2 yang intinya gw gk mau tahu, pokoknya gw maunya "easy way" gak mau ribet

kalau ente anggap maunya sesuai keinginan mereka, ya bisa juga dibalik donk maunya cuma sesuai sama keinginan ente aja, gmau taat aturan, merasa direpotkan, aturan yang disalahkan

lucunya merasa dirugikan dengan birokrasi atau aturan tp cuma bisa koar-koar di dunia maya tanpa solusi, kalau ente anggap aturan tersebut kaku, bodoh, atau apapun

silakan ajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi atas aturan tersebut

kalau semua dianggap ribet, semua maunya suka2 WP, ya apa guna aturan, bayangkan kalau ada seribu orang pola pikirnya keq ente, gimana bisa tertib administrasi ini negara?

g usah ada pemerintahan aja sekalian, atau ente ga usah tinggal di Indonesia aja sekalian, coba silakan cari negara mana yang gak punya aturan ribet atau birokrasi

dari tadi muter-muter denial doank gw counter

kalau merasa birokrasinya ruwet, coba tulis solusi anda disini, konsekuensinya, roadmapnya gimana, sistemnya gimana, aplikasinya, dst dsb dll

siapa tahu gw bisa sampaikan ke pejabat-pejabat DJP atau langsung Pemerintah Pusat atau Menkeu gitu kalau usul dan solusi anda cerdas dan brilian

jangan cuma bisa kritik tanpa solusi, minimal ente kasih contoh birokrasi yang lebih simple dan efisien untuk kasus serupa entah dari negara mana

kalau cuma koar2 kritik doank anak TK juga bisa bung

makanya gw bilang buat peraturan itu gak mudah

dan lagi gw gak ngebanggain birokrasi Indo ya, kecuali ente terlalu bodoh sampai menyimpulkan kalimat-kalimat gw sebelumnya sebagai bentuk kebanggaan

kan gw bilang gw pernah di dua sisi, artinya gw saat ini bukan pegawai aktif, gw bersikap netral dalam menyikapi sistem birokrasi di negeri ini, karena gw ngerti kendala2nya apa dan gimana, la gw pernah aktif di DJP koq

bukan asal koar2 tanpa tahu kondisi cuma karena ngerasa ribet tok, itu namanya childish mentality
Memuat data ...
Menampilkan 21 - 40 dari 44 balasan
×
© 2022 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di