CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Penjelasan Anies soal Formula E Via Dokumen Tuai Kritikan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/6156df93ff5ad16c56558c03/penjelasan-anies-soal-formula-e-via-dokumen-tuai-kritikan

Penjelasan Anies soal Formula E Via Dokumen Tuai Kritikan



Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Diskominfotik memberi penjelasan soal Formula E dalam dokumen 'Katanya Vs Faktanya Formula E'. Cara penjelasan Anies itu menuai kritik.

Dokumen itu mengungkap kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI, melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan pihak penyelenggara Formula E. Ada 12 poin pertanyaan soal Formula E yang dijawab Pemprov DKI.

Salah satunya mengenai pelaksanaan Formula E yang dijadwalkan 5 tahun berturut-turut. Pemprov menyebut Formula E di Ibu Kota digelar 3 tahun berturut berdasarkan kesepakatan baru.

"Hasil kesepakatan baru Jakpro dengan FEO adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024," demikian keterangan tertulis Pemprov DKI Jakarta, seperti dilihat, Rabu (29/9/2021).

Dalam dokumen itu juga disinggung perihal gelaran Moto GP di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyebutan gelaran Moto GP ada di penjelasan perihal commitment fee yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

"Katanya, Formula E merupakan pemborosan APBD," demikian tertulis dalam dokumen itu.

"Faktanya, hampir semua event dunia (Asian Games, Olimpiade, Formula 1, Moto GP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022," ujar Pemprov DKI.

Karena itu, Pemprov DKI tidak setuju jika gelaran Formula E dianggap pemborosan anggaran. Begitu pula pandangan Pemprov DKI terhadap perhelatan Asian Games 2018 dan Moto GP di NTB.

Menurut Pemprov DKI, gelaran Formula E akan memberikan memberikan manfaat. Salah satunya manfaat terhadap ekonomi.

Pemprov DKI juga menjawab 'katanya' soal commitment fee senilai Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun. Menurut Pemprov DKI, commitment fee yang dibayar senilai Rp 560 miliar untuk semua tahun penyelenggaraan.

"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk melaksanakan Formula E, baik untuk 2022, 2023, dan 2024," ujar Pemprov DKI.

Pemprov DKI mengatakan ada biaya pelaksanaan senilai Rp 150 miliar per tahun. Namun, menurut Pemprov DKI, dana tersebut dibayarkan bukan oleh APBD, melainkan dari sponsor yang dilakukan oleh Jakpro.

PDIP menilai Diskominfotik tidak memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan soal Formula E. PDIP pun menilai Gubernur DKI Anies Baswedan seolah menghindari memberi penjelasan rinci soal Formula E.

"Itu kan ada ruang yang tersedia (paripurna) untuk menjelaskan secara komprehensif, mau katanya atau faktanya itu kan bahasamu (Pemprov). Dari situ (paripurna) bisa konfirmasi secara detail ketika disampaikan secara terhormat. Tapi dengan rilis menandakan bahwa ada kegamangan juga," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Gembong menilai seharusnya yang memberi penjelasan adalah Dispora DKI atau JakPro, yang ditunjuk Anies sebagai penyelenggara Formula E Jakarta. Gembong juga menilai 12 poin dalam penjelasan Diskominfotik itu tidak cukup.

Dia menyinggung sikap Anies yang belum buka suara soal kontroversi Formula E. Gembong membandingkan Anies yang memberi penjelasan gamblang di KPK soal kasus Munjul.

"Ketika bicara kasus Munjul begitu pede-nya menjelaskan gamblang dan detail pada KPK, tapi giliran Formula E kok seolah dihindari (interpelasi), seolah-olah menghindar. Sampai hari ini Pak Anies nggak pernah bicara soal Formula E, kita nggak tahu ada apa. Kalau kita bandingkan pemanggilan KPK dengan soal Formula E kayak bumi dan langit," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai Formula E dibiayai lewat sponsor hanya angan-angan. Dia mengingatkan Pemprov DKI soal undang-undang.

"Biaya 'akan' dibayarkan oleh sponsor bukanlah fakta, tapi angan-angan. Perhitungan akan dilangsungkan hanya 2022-2024 bila atas negosiasi atau MoU baru menyalahi PP 12 2019, dan harus atas persetujuan DPRD. Semua persetujuan internasional harus melalui DPRD sebagaimana ditulis dalam UU 23 2014. Sepertinya ini semua harus dituntut secara hukum agar tahu dan sadar akan hierarki perundang-undangan dimana kepala daerah wajib tahu hierarki perundang-undangan sesuai UU 30 2014. Ini sungguh kesengajaan yang ditunjukkan," kata Gilbert.

Penjelasan Anies soal Formula E Via Dokumen Tuai Kritikan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
indrastrid dan 6 lainnya memberi reputasi
Tolol sih, ditanya malah jawab kaya anak smp bikin makalah, katanya versus fakta. Kaya ga ada etika sama sekali padahal ngakunya pejabat
profile-picture
profile-picture
profile-picture
adhali dan 8 lainnya memberi reputasi
profile picture
Somad.Monyong
kaskus maniac
Ngawang2 sponsor 150 m dibulang fakta, kan gila pagelaran cuma 3 hari, latihan, kualifikasi, race bisa dapet sponsor 150 m gimana caranya? Jangan lupa tribun penonton ga kan bisa banyak krn tribunya bongkar pasang
profile picture
anthonydavis
aktivis kaskus
sponsornya jakpro... tau kan jakpro? lucu kalo sponsornya jakpro, sementara jakpro aja disponsorin jakmania emoticon-Ngakak
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 2 dari 2 balasan
×
© 2022 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di