Target Anies Bikin 1,8 Juta Sumur Resapan Disorot, Wagub Riza: Tak Harus Dipenuhi
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki target pembuatan 1,8 juta drainase vertikal sumur resapan selama menjabat. Sumur resapan masuk dalam salah satu program penanganan banjir.
Terget pembuatan sumur resapan masuk dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD). Sayangnya, realisasinya masih jauh dari target.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, target 1,8 juta sumur resapan dalam RPJMD ternyata hanya sebatas kebutuhan, tapi tidak harus dipenuhi.
"Perlu kami jelaskan kembali. Yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 juta sumur resapan itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam 5 tahun atau dalam 1 tahun. Tidak mungkin," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Riza membandingkan dengan target pembangunan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sejauh 230 kilometer. Menurut dia, target tersebut juga tidak mungkin tercapai dalam satu periode kepemimpinan.
"Jadi, kita ini punya perencanaan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kebutuhan sumur resapan itu 1,8 juta. Kebutuhan MRT umpanya 230 kilometer. Apa mungkin satu periode? Tidak mungkin. Memang ini membutuhkan waktu," jelas Riza.
Karenanya, Wagub Riza berharap pembuatan sumur resapan tidak hanya mengandalkan jajaran Pemprov DKI. Ia meminta pihak swasta, pengembang, pemilik gedung, perkantoran, hingga masyarakat turut berpartisipasi.
"Setiap warga nanti kita minta juga membangun sumur resapan di rumah masing-masing. Terlebih, di daerah yang berpotensi banjir," ujar Riza.
"Jadi, sekali lagi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur," lanjut dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengkritik lambatnya realisasi dari janji Anies Baswedan soal sumur resapan. Anies pernah berjanji bikin 1,8 juta sumur resapan hingga tahun 2022, tapi saat ini baru terbangun sekitar 15 ribuan.
“Sumur resapan ini programnya Pak gubernur di RPJMD sebenarnya ada 1,8 juta kan rencananya. Nah, dari target itu sampai hari ini paling cuma sampai 15 ribuan,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah kepada VOI.
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
