Suparjo Ramalan Kamis, 02 September 2021 - 12:26:00 WIB

JAKARTA, iNews.id - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengungkapkan penyebab terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai 4,9 miliar dolar AS atau Rp69 triliun.

Dia menjelaskan, penyebab utama cost overrun proyek KCJB adalah biaya Capital Output Ratio (COR) untuk Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS atau Rp68 triliun. Padahal, belanja modal atau capital expenditure (capex) awal KCJB senilai 6,07 miliar dolar AS. Jumlah itu terbagi atas EPC 4,8 miliar dolar AS dan non-EPC senilai 1,3 miliar dolar AS.

"Kalau dibuat ringkasan, ini penyebab utama kenapa terjadi cost overrun, terbesar porsi COR di EPC," kata Salusra dalam RDP bersama Komisi VI DPR, dikutip Kamis (2/9/2021). 

Selain itu, masalah pembebasan lahan. Dari kajian konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pembebasan lahan menjadi permasalahan pelik. Itu karena jalur kereta yang dibangun luas dan melewati kawasan komersial atau industri, sehingga konsorsium harus mengeluarkan anggaran besar untuk menggeser kawasan-kawasan tersebut.

Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami cost overrun yang besar karena persoalan keterlambatan pembebasan lahan bertahun-tahun di Bekasi khususnya di Depo Bekasi, tapi akhirnya bisa diselesaikan keseluruhan pembebasan lahan pada Juni 2021 lalu.



BACA JUGA:
Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Akan Disuntik PMN Rp 4,1 Triliun

Penyebab lainnya financing cost. Ini terjadi karena adanya keterlambatan pengerjaan proyek, sehingga Interest During Construction (IDC) atau talangan bunga atas proyek yang dikerjakan membengkak. 

"Sehingga pasti yang membengkak juga biaya head office operasi. Dengan mundurnya proyek ini, beban operasi meningkat dan ada biaya-biaya lain," ujar dia. 

BACA JUGA:
Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Capai 77%

Dari total anggaran EPC, pembebasan lahan, financing cost, biaya praoperasional dan lainnya menciptakan kenaikan anggaran yang signifikan. Manajemen mengestimasi COR mencapai 1,9 miliar dolar AS  

"Artinya dari 1,9 miliar dolar AS tersebut, 75 persen akan dibiayai dari pinjaman CBD dan 25 persen dari equity. Porsi (saham proyek KCJB) Indonesia 60 persen, China 45 persen. Jadi itu asumsinya sehingga dapat Rp4,1 triliun. Dari perhitungan ini, yang kami ajukan ke pemerintah untuk diusulkan dipenuhi melalui PMN," tuturnya.

BACA JUGA:
Proyek Kereta Cepat Mau Pakai APBN, Janji Pemerintah Dipertanyakan

Pada bulan Maret 2021 lalu, Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya merespon informasi pembengkakan biaya itu masih dikaji tim ahli.

"Informasi yang beredar mengenai pembengkakan biaya tengah dalam proses pengkajian ulang Feasibility Study (FS) yang didampingi oleh tim ahli dan konsultan," ujar Mirza kepada detikcom, Kamis (25/3/2021).

Menurut Mirza, kalau memang benar terjadi pembengkakan biaya, hal itu tentu dipengaruhi oleh faktor inflasi apalagi ada pandemi yang menyebabkan krisis global.

"Feasibility Study (FS) untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan di awal tahun 2015. Seiring dengan berjalannya waktu, ada inflasi yang terjadi dan tak terduga seperti pembebasan lahan dan bahan baku impor, khususnya inflasi yang terpengaruh dari krisis global pandemi COVID-19," sambungnya.

Pandemi COVID-19 juga disebut-sebut menjadi salah satu penyebab molornya proses pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Sebagaimana diketahui, awalnya proyek ini ditarget rampung 2019 lalu, akan tetapi terus mengalami beberapa kali revisi. Sempat juga ditarget akhir tahun ini harusnya proyek tersebut sudah rampung dan mulai operasional.

"Kondisi pandemi ini pun tentu berdampak pada lini waktu (timeline) proses pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan proyek proyek infrastruktur lainnya yang sedang berjalan," katanya.

Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tersebut pun ditarget rampung sebelum 2022. Saat ini proses konstruksi terus dilakukan. "Operasional awal (KCJB), cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini. Kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini China Development Bank," ujarnya.

Dalam prosesnya, PT KAI (Persero) akan membentuk sinking fund atau saluran dana yang wajib masuk dalam daftar perencanaan keuangan. Sinking fund tersebut harus memperoleh jaminan dari negara. Dengan begitu, pengajuan pinjaman sendiri dijamin manajemen KAI.


https://www.google.com/amp/s/www.ine...akarta-bandung