JAKARTA, investor.id – Di tengah penolakan pendirian bursa kripto oleh beberapa fraksi di DPR, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menegaskan keberadaan bursa kripto mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bursa berjangka untuk aset kripto pun ditargetkan akan terbentuk pada akhir tahun ini sebagai akomodasi makin pesatnya perkembangan investasi aset kripto di Tanah Air.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, aset kripto merupakan aset digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan komoditas fisik lainnya. Di mana, sisi keamanan merupakan hal yang paling dominan dan mahal harganya. Selain itu, dari segi para pemainnya juga sangat berbeda, yakni antara komoditas dengan teknologi digital.

“Bursa yang ada dua sekarang ini (BBJ dan ICDX) sudah saya amati tidak ada perkembangan untuk perdagangan multilateralnya di sektor perdagangan komoditi. Makanya kami akan spesialisasi terhadap produk-produk yang diperdagangkan di dua bursa tersebut. Sehingga tidak ada dualisme,” kata Wisnu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (29/6).

Keberadaan bursa tersendiri yang menangani kripto, sambungnya sudah lazim diterapkan di beberapa negara misalnya saja Amerika Serikat dan Turki. Hal itu juga untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

Apalagi, Bappebti mencatat investor aset kripto hingga Mei 2021 sudah tembus ke angka 6,5 juta orang dengan nilai transaksi Rp 370,4 triliun. Kenaikan ini cukup fantastis, mengingat pada sebulan sebelumnya tercatat 4,8 juta orang dengan nilai transaksi sekitar Rp 237,3 triliun (Januari-April 2021). Bahkan, bila dibandingkan tahun 2020 yang masih hanya Rp 64,97 triliun.

Besaran angka tersebut sudah melebihi jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia, kendati kenaikan investor di sini juga masih terus menunjukkan tren peningkatan. Jumlah investor pasar modal hingga Mei 2021 mencapai 5,37 juta, meningkat 38,43% dibandingkan akhir tahun 2020 yang sebanyak 3,88 juta. Di mana, peningkatan investor saham mencapai 41,82% menjadi 2,4 juta.

“Jadi, kami usulkan agar ada bursa kripto yang khusus menangani perdagangan aset kripto. Aset kripto sekarang baru sedikit, tapi nanti pas ada bursa, bisa menjadi lebih. Kami pun belum atur soal initial coin offering atau initial token offering, kalau ada bursa kami bisa melakukan pengaturan terhadap aksi itu. Untuk mengatur assessment terhadap due diligence atau yang melakukan listing koin ini juga harus dipegang oleh orang yang memahami teknologi blockchain,” ucap Wisnu.

Di sisi lain, menanggapi banyaknya desakan dari fraksi DPR untuk memberikan edukasi terhadap investasi kripto ini, Wisnu menuturkan, investasi pada dasarnya tak hanya di kripto, namun juga lainnya memang memiliki kecenderungan naik atau turun. Namun, melihat trennya, diakuinya salah satu koin dari kripto yakni Bitcoin memang menguat harganya tiap tahun. “Kalau main untuk jangka pendek harus hati-hati, anak-anak milenial ini harus tahu bagaimana main yang aman. Investasinya pasti ada untung dan rugi. Bagaimana mengurangi kerugian, ini yang kita edukasi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, seluruh pedagang aset kripto yang saat ini berjumlah 13 pedagang mendukung rencana pemerintah terkait akan adanya bursa kripto. “Dengan adanya bursa kripto, tentunya akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di aset kripto serta menciptakan iklim ekosistem aset kripto yang matang. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa aset kripto menjadi salah satu instrumen investasi yang diakui dan potensial bagi pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Research & Development Manager ICDX Jericho Biere mengatakan, peluang perdagangan aset kripto di Indonesia sangat baik dan prospektif. Oleh karena itu, kebutuhan pengawasan dan keamanan transaksi aset kripto menjadi signifikan. Terbentuknya bursa kripto dan lembaga kliring aset kripto ditujukan untuk menaungi pedagang aset kripto Indonesia. “ICDX dan ICH telah menyelesaikan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi bursa kripto dan lembaga kliring kripto, dan menunggu keputusan terbaik dari regulator,” kata dia.

Senada, Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Stephanus Paulus masih optimistis bursa pasar fisik kripto Indonesia bisa dirilis tahun ini. Saat ini, pihaknya masih menunggu izin dari Bappebti untuk menjadi pelaksana bursa kripto.

Ember


Alasan fraksi  DPR yang menolak apa ya?