- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ustaz Hilmi Minta Buka Dana Haji Rp150 Trilliun: Donasi Kemanusiaan aja Minta Diaudit
TS
alioski
Ustaz Hilmi Minta Buka Dana Haji Rp150 Trilliun: Donasi Kemanusiaan aja Minta Diaudit
Ustaz Hilmi Firdaus membuat cuitan yang berisi permintaan audit pada dana haji yang mencapai Rp150 triliun.
Hal itu diduga dia kaitkan dengan suara buzzer penguasa yang sering meminta audit dana kemanusian ke Palestina seperti yang ramai dalam beberapa pekan terakhir.
Belum lama ini, terkait dana haji, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pengelolaan dana haji dipastikan aman.
“Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman,” ujar Muhadjir lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juni 2021.
Dia pun menyinggung soal dana calon jemaah haji sebesar total Rp150 triliun yang telah disetorkan.
“Dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai Rp 150 triliun dan dikelola dengan sangat baik," sebutnya.
Betul ada masyarakat mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Elu-elukan 5G, Menkominfo: Jaringan 4G Tetap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional
Terkait hal itu, Hilmi Firdaus meminta dana haji umat islam untuk diaudit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Walau katanya dana haji aman, tapi boleh dong publik minta dilakukan audit dana haji oleh pihak independen?” tulis Ustaz Hilmi di akun Twitter-nya pada Minggu, 6 Juni 2021.
Dia membandingkan dana haji ini dengan donasi kemanusiaan untuk Palestina yang banyak didesak untuk melakukan audit.
“Masa dana kemanusiaan aja minta diaudit, dana haji yang jumlahnya fantastis tidak?" lanjutnya.
"Ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk Indonesia yang lebih baik,” tulis Ustaz Hilmi.*
https://www.pikiran-rakyat.com/bandu...diaudit?page=2
Hal itu diduga dia kaitkan dengan suara buzzer penguasa yang sering meminta audit dana kemanusian ke Palestina seperti yang ramai dalam beberapa pekan terakhir.
Belum lama ini, terkait dana haji, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pengelolaan dana haji dipastikan aman.
“Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman,” ujar Muhadjir lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juni 2021.
Dia pun menyinggung soal dana calon jemaah haji sebesar total Rp150 triliun yang telah disetorkan.
“Dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai Rp 150 triliun dan dikelola dengan sangat baik," sebutnya.
Betul ada masyarakat mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Elu-elukan 5G, Menkominfo: Jaringan 4G Tetap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional
Terkait hal itu, Hilmi Firdaus meminta dana haji umat islam untuk diaudit sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Walau katanya dana haji aman, tapi boleh dong publik minta dilakukan audit dana haji oleh pihak independen?” tulis Ustaz Hilmi di akun Twitter-nya pada Minggu, 6 Juni 2021.
Dia membandingkan dana haji ini dengan donasi kemanusiaan untuk Palestina yang banyak didesak untuk melakukan audit.
“Masa dana kemanusiaan aja minta diaudit, dana haji yang jumlahnya fantastis tidak?" lanjutnya.
"Ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk Indonesia yang lebih baik,” tulis Ustaz Hilmi.*
https://www.pikiran-rakyat.com/bandu...diaudit?page=2
sukhhoi dan 3 lainnya memberi reputasi
4
2.5K
83
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
seher.kena
#12
Quote:
Quote:
Ketua Harian Forum Satu Baluki Ahmad mengatakan
Pemerintah sebenarnya tidak pernah memberikan subsidi kepada jamaah haji. Selama ini subsidi yang digunakan pemerintah merupakan uang jamaah lain yang belum diberangkatkan.
Baluki mengatakan, sistem pendaftaran haji selama ini bermasalah, namun pemerintah tak memperbaikinya. Di mana sistem haji reguler sekarang konsepnya sistem ponzi, jadi jamaah setor uang muka baru berangkat 25 atau 30 tahun lagi dan sistem ini pernah digunakan First Travel. Sistem ini sesuatu hal aturan yang sesungguhnya tidak menjadikan keadilan, tetapi itu terus berjalan.
Baluki mengatakan, tidak ada masalah jika pemerintah ingin mengembalikan sistem pendaftaran seperti semula, di mana jamaah membayar haji sesuai dengan harga yang sesungguhnya. Akan tetapi uang jamaah yang sudah terkumpul harus dibagikan kepada jamaah yang belum berangkat. Baluki memastikan, bahwa selama ini pemerintah tidak pernah memberikan subsidi kepada jamaah haji.
xneakerz dan 2 lainnya memberi reputasi
-1
Tutup